Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta

Tanggal Rapat: 7 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 29 Mar 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Calon Hakim Konstitusi→Umbu Rauta

Pada tanggal 7 Februari 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 15.47 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Trimedya menyampaikan bahwa masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi akan segera habis pada tanggal 21 Maret 2019. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPR mengadakan FPT ini untuk mencari Calon Hakim Konstitusi yang terbaik.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Hakim Konstitusi → Umbu Rauta
  • Makalah yang dipaparkan berjudul “Profesionalisme Hakim Konstitusi dalam menerapkan Ultrapetita”.
  • Permasalahan pemberian ultrapetita ini seringkali menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Sebagian setuju untuk diterapkan, dan sebagian yang lain menolaknya.
  • Ultrapetita ini dan terbuka untuk proses adjudikasi, tetapi bukan merupakan suatu kewajiban. Sebab, secara filosofis ultrapetita ini merupakan asas yudisial indepedensi dan sebagai upaya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusi.
  • Terdapat tiga alasan mengapa ultrapetita ini dimungkingkan. Yang pertama, ultrapetita ini sesuai dengan prinsip kebebasan hakim. Kedua, ultrapetita ini dimungkinkan sebagai upaya MK untuk menegakkan konstitusi, dan yang ketiga sebagai tindak lanjut Pasal 24 amanat UUD 1945 untuk membentuk suatu lembaga kehakiman yang independent.
  • Adapun dalam menerapkan ultrapetita, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Ultrapetita harus dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, ultrapetita harus diberikan dalam keadaan mendesak. Ketiga, pemberian ultrapetita tidak menyalahgunakan prinsip kemandirian yudisial.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Erwin Tobing

    Erwin menanyakan bagaimana solusi yang akan ditawarkan oleh Umbu apabila ada Hakim MK yang menyalahgunakan kewenangannya di dalam memberi ultrapetita.

  • PDI Perjuangan / Arteria Dahlan

    Arteria menyampaikan suatu teori yang menyatakan bahwa hakim hanya bertugas untuk menjalankan hukum, bukan sebagai pembentuk hukum. Hakim tidak boleh memasuk ranah legislatif. Untuk itu, Arteria ingin mengetahui bagaimana pandangan Umbu atas teori tersebut. Selain itu, Arteria juga meminta pandangan Umbu mengenai pelaksanaan pemilu. Arteria menanyakan bagaimana pandangan Umbu terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Leguslatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak.

    Terakhir, Arteria menanyakan bagaimana pandangan Umbu terkait persoalan anggota legislatif yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) tetapi harus mengundurkan diri seacara permanen, sementara apabila Bupati dan Walikota yang ingin menjabat, mereka tidak perlu mundur secara permanen.

  • John menanyakan bagiamana pandangan Umbu terkait pernyataan bahwa MK dalam pemberian putusan lebih sering memakai opini publik dibanding dasar hukum. Kedua, John menanyakan apakah bisa MK memeriksa dan mengadili perkara Undang-Undang MK itu sendiri atau tidak.

  • Partai Amanat Nasional / Muslim Ayub

    Muslim menanyakan bagaimana pandangan Muslim ketika ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang bertentangan dengan putusan MK, padahal keduanya merupakan lembaga pengadilan yang memberi putusan final dan mengikat. Upaya apa yang harus dilakukan agar kelak tidak terjadi lagi pertentangan keputusan antar dua lembaga negara.

    Selain itu, Muslim juga menyoroti masalah putusan MK yang melarang penggunaan GPS . Muslim berpendapat bahwa penggunaan GPS ini sangat memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi dalam hal ini MK justru melarang pengunaanya. Untuk itu, Muslim ingin mengetahui bagaimana pandangan Umbu atas hal tersebut.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq menanyakan apakah saat ini sudah ada putusan MK yang didasarkan pada ultrapetita. Selain itu, Taufiq juga menanyaan apakah ultrapetita ini hanya dapat diterapkan pada kewenangan MK dalam melakukan judicial review saja, atau dapat diterapkan pada perkara lain.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Calon Hakim Konstitusi → Umbu Rauta
  • Putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Namun, bukan berarti bahwa putusan yang telah dikeluarkan MK tidak dapat ditinjau kembali. Karena hakim juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga bisa saja salah dalam menerapkan suatu putusan. Kesalahan ini memungkinkan untuk dianulirnya suatu putusan MK yang telah berlaku. Hal ini juga didasari dengan adanya tradisi common law yang sudah mulai ditinggalkan, sehingga sangat memungkinkan bahwa putusan Hakim MK ini dapat diuji kembali dan menghasilkan keputusan yang berbeda.
  • Adapun pembahasan mengenai ultrapetita ini tidak akaan ada habisnya. Namun, ultrapetita ini merupakan suatu jembata dalam rangka menegakkan konstitusi. Jadi, ultrapetita ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan.
  • Perlu ditegaskan bahwa MK dalam menerapkan suatu ultrapetita tidak boleh tergelincir oleh Judicial Supremacy. Sebagai lembaga yang independent, MK harus tetap bisa menjaga relasinya dengan lembaga lain, sehingga setiap lembaga dapat menjalankan tupoksinya sesuai dnegan kewenangan masing-masing.
  • Adapun mengenai hakim yang terpengaruh oleh opini publik, Umbu berpendapat bahwa hakim ini harus berada dalam suasana hati yang “sepi”, artinya ia tidak boeh terpengaruh oleh hal apapun, hakim
    hanya boleh menerapkan sesuatu berdasarkan konstitusi.
  • Mengenai putusan MK tentang cuti DPR dan keharusan anggota DPR untuk mundur secara permanen apabila mengikuti Pilkada, Umbu berpandangan bahwa putusan tersebut harus tetap dihormati, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa putusan tersebut dapat dikaji di kemudian hari.
  • Mengenai kewenangan menguji Undang-Undang MK, Umbu menyampaikan bahwa lembaga peradilan ini bersifat pasif, sehingga MK tidak mungkin untuk menguji Undang-Undang MK itu sendiri. Akan tetapi, apabila ada pemohon yang menginginkan dilakukannya pengujian atas Undang-Undang tersebut, maka MK harus menerimanya.
  • Mengenai kewenangan pemberian ultrapetita, Umbu menyatakan bahwa ultrapetita ini dapat diterapkan pada dua kewenangan MK, yaitu saat melakukan judicial review dan saat memutus sengketa perselisihan pemilu.
  • Mengenai putusan MK dan MA yang bertentangan, Umbu berpendapat bahwa sebaiknya tidak pernah ada pertentangan di antara MA dan MK Sebab, keduanya merupakan lembaga peradilan yang diatur oleh Undang-Undang. Apabila putusan diantara keduanya bersebrangan, maka keduanya harus saling menghargai.
  • Mengenai lembaga pengawas eksternal, Umbu berpendapat bahwa lembaga yang paling pantas untuk mengawasi adalah Mahkamah Kehormatan Konstitusi.
  • Mengenai keberadaan TAP MPR di dalam hierarki pembentukan perundang-undangan, Umbu berpendapat bahwa dimasukannya TAP MPR tersebut adalah untuk menghargai TAP MPR yang sudah ada. Perlu diingat bahwa TAP MPR ini ada yang bersifat beschikking dan ada yang bersifat regelling, yang harus dihargai adalah ketetapan yang bersifat beschikking.


Kesimpulan

Fit and Proper Test ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta ditutup oleh Trimedya Panjaitan pada pukul 16.47 WIB.

Untuk membaca rangkaian, livetweet Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta, kunjungi https://chirpstory.com/li/417692.

Sumber Ilustrasi : Animasi.com

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan