Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi

Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 15 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)→Edwin Partogi

Pada 4 Desember 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Edwin Partogi tentang Fit and Proper Test (FPT). RDPU ini dibuka oleh Erma Suryani dari fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Barat pada pukul 15.24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Edwin Partogi

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Edwin Partogi

  • LPSK telah mendorong aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan keadilan perlindungan saksi dan korban pada suatu tindak pidana.
  • Sejak tahun 2014, mereka pun telah memberikan asuransi bantuan medis untuk para saksi dan korban tindak pidana.
  • Selain itu, di LPSK telah disedikan sarana dan prasarana yang ramah dengan perempuan dan anak.
    Perihal sumber daya manusia, ia pun mengusulkan agars etiap pegawai LPSK ialah seorang yang berkompeten dalam bidang perlindungan saksi dan korban.
  • Edwin pun ikut
    aktif dalam mengelola kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah Jakarta International School (JIS).
  • Selain itu, Edwin bersama tim telah berhasil meloloskan 13 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang di sekap di salah satu rumah di Bogor.
  • Edwin bersama tim nya pun memilki concern terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Karena kasus pelanggaran HAM berat ini merupakan kasus yang paling banyak memakan keselamatan saksi dan
    korban.
  • Edwin mengatakan bahwa dalam beberapa persiapan, ia menulis isi, terkait korban terorisme dan kedudukan justice collaborator (JC).
  • Edwin menjelaskan programnya sebagai calon anggota LPSK periode 2018-2023 yakni, mengoptimalkan sosialisasi LPSK, mengoptimalisasi implementasi perlindungan korban di aparat penegak hukum, penguatan sumber daya manusia LPSK, dan pembangunan LPSK di daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Erwin Tobing

    Erwin mempertanyakan perihal anggaran LPSK yang selalu turun setiap tahunnya serta bagaimana agar LPSK semakin dikenal oleh masyarakat. Erwin menambahkan bahwa seingatnya terdapat dana dari LPSK, dan ia mempertanyakan bagaimana agar dana LPSK tidak berkurang karena anggarannya bergabung dengan Sekretaris Negara.

  • PDI Perjuangan / M. Nurdin

    Nurdin mempertanyakan bagaimana perhitungan kompensasi, karena di Undang-Undang Terorisme, LPSK memberikan kompensasi kepada saksi dan korban.

  • John mempertanyakan bagaimana pendapat calon anggota ini selaku petahana, apakah LPSK sudah berjalan sesuai Undang-Undang, karena menurutnya LPSK seperti ada dan tiada keberadaannya. John menambahkan bahwa untuk memperkuat LPSK, Pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 dengan tujuan memperkuat korban termasuk JC. John mempertanyakan sudahkah JC
    diterbitkan serta apa yang seharusnya dilakukan LPSK terkait JC, lalu apa peran LPSK, sejak kapan saksi saksi dilindungi dan mulai kapan korban dilindungi, dan dimana wilayah hukum itu. John menanyakan apakah LPSK termasuk lembaga hukum dan penting kah telah direvisinya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 untuk penguatan JC. Selain itu sedah berapa banyak yang telah diakomodir LPSK mengenai JC atau pernahkah LPSK memberikan rekomendasi dalam penguatan JC kepada saksi dan korban.

  • Demokrat / Sartono Hutomo

    Sartono mempertanyakan apakah selama ini saksi dan korban telah merasa aman dan apakah akan mendapatkan kompensasi. Serta, ia mempertanyakan bagaimana mengatasi anggaran LPSK yang kian menurun hingga 65 miliar.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Anwar Rachman

    Anwar mengatakan berapakah persentasi laporan langsung dari masyarakat, kiriman dari penyidik serta pemer pemeriksaan KPK. Menurut Anwar penyidik banyak yang belum mengetahui keberadaan LPSK apalagi masyarakat awam, dan ia mempertanyakan bahwa sampai saat ini kendala apa yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap LPSK.

  • Partai Keadilan Sejahtera / TB Soenmandjaja

    TB. Soenmandjaja mempertanyakan perihal beban moril yang menyalahkan niat tulus calon komisioner.

  • Partai Keadilan Sejahtera / TB Soenmandjaja

    TB. Soenmandjaja mempertanyakan perihal beban moril yang menyalahkan niat tulus calon komisioner.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq mempertanyaan untuk apa KPK membuat safe house. Taufiq mempertanyakan apakah menurut calon komisioner Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sudah jelas mengatur segala hal dan lembaga-lembaga di Indonesia. LPSK tidak terlihat dalam kontribusi safe house, mengapa apakah takut atau bagaiman penjelasannya. Taufiq mempertanyakan apakah tindakan KPK sudah benar dalam tugasnya.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Edwin Partogi

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Edwin Partogi

  • Dalam beberapa kasus telah dilakukan koordinasi secara baik dengan Bareskim untuk mengusut kasus Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO), beberapa korban TPPO juga sudah diadukan pada LPSK untuk segera dilindungi.
  • Telah juga dilakukan pendekatan kepada beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan
    untuk meminjamkan aset pembangunan rumah aman di setiap daerah.
  • Terkait website LPSK, memang saat ini website masih kurang dapat memberi informasi dan membutuhkan anggaran sekitar 9 milyar untuk penguatan teknologi informasi termasuk website LPSK.
  • Pada tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menegaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, bahwa rumah aman ini hanya dapat diabngun oleh LPSK dan saat ini setiap lembaga merasa memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korbannya, hal ini membuat LPSK kesulitan untuk mengusut dan memberi perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu lembaga atas adanya suatu tindak pidana.
  • Terkait anggaran pun disadari bahwa anggaran LPSK kian menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016, anggarannya hanya sekitar 67 miliar, kemudian di tahun 2017 naik menjadi 73 miliar dengan penyerapan yang sama seperti tahun 2016 yakni sejumlah 98%.
  • Salah satu tantangan bagi LPSK ialah saat ini masih di dalam naungan Sekertaris Negara dan
    -mudahan untuk di tahun depan dapat terpisah dan komisi 3 dapat memberi anggaran yang memadai bagi LPSK.
  • Edwin menyadari bahwa keberadaan LPSK saat ini belum diketahui masyarakat dengan jelas, salah stau sebabnya ialah LPSK memiliki mandat untuk merahasiakan perlindungan, sehingga LPSK tidak dapat membeberkan aktivitas yang dilakukan.
  • Akan berupaya lebih memperkenalkan LPSK terhadap masyarakat agar masyarakat luas dapat mengakses LPSK dan menurut Edwin saat ini LPSK telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Edwin pun berterimakasih karena komisi 3 telah merevisi Undang-Undang LPSK dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur Undang-Undang sebelumnya.
  • Terkait rekomendasi JC, saat ini memang masih dalam maslaah pertentangan hukum antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang LPSK yang ada.
  • Edwin berharap ada sebuah politik hukum di Pemerintah dan DPR agar PP No. 9 Tahun 2012 dapat diperbaharui sehingga penagturannya sesuai dengan Undang-Undang LPSK.
  • Mengenai sejak kapan korban dilindungi yakni, Undang-Undang menyatakan bahwa perlindungan
    diberikan pada saat proses penyelidikan dimulai, namun perlindungan dapat diberikan sewaktu-waktu apbila ada keadaan yang mengancam keselamatan saksi dan korban.
  • Edwin mengatakan, bahwa LPSK ada dalam ranah pidana, perlindungan ini menjadi bagian pendukung
    dalam upaya penegakkan hukum, perihal JC selama lebih dari lima tahun ada 12 orang yang LPSK ajukan sebagai JC, pada kasus korupsi ada 5 JC yang diajukan, kemudian ditetapkan oleh Hakim sebagai JC dalam suatu perkara pidana di Pengadilan.
  • Menurutnya apabila JC dapat diterapkan dengan baik, maka upaya pengungkapan kejahatan terorganisir akan mudah terungkap. Edwin pernah menulis opini bahwa LPSK bisa bertindak sebagai monitor di dalam penetapan JC. Ia menambahkan, terkait saksi dalam tindak pidana narkotika, sampai saat ini sangat sedikit jumlah saksi dan korban yang diadukan pada LPSK dalam kasus tersebut.
  • Perihal tindakan KPK yang membuat safe house, berdasarkan ruang yang diberikan oleh
    -Undang KPK, pasal tersebut menyatakan bahwa KPK dapat memberi perlindungan terhadap korban dan saksi. Pada suatu kasus korupsi, mungkin maksud perlindungan tersebut diterjemahkan oleh KPK sebagai amanat untuk dapat membangun safe house.
  • Perubahan kedua Undang-Undang LPSK direvisi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Pada
    tahun 2014 tersebut ditegaskan oleh DPR dan Pemerintah bahwa yang mengelola rumah aman adalah LPSK.
  • Menurut Edwin Undang-Undang LPSK yang baru sudah memadai, namun permasalahannya ada pasal
    dalam beberapa Undnag-Undang lain yang memunculkan tafsiran bagi lembaga untuk membuat safe house.
  • Edwin mengatakan terkait kompensasi, kompensasi hanya diatur dalam dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Terorisme.
  • Edwin mengatakan bahwa setiap tahunnya mengalami kendala anggaran, pada tahun 2017 telah dilakukan moratorium perlindungan karena anggaran LPSK sudah habis.
  • Edwin mengatakan bahwa ia telah memiliki pengalaman di Kontras dan ia menikmatinya dengan kerja-kerja advokasi dalam membantu korban-korban selain itu pula telah bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah.
  • Edwin mengatakan sebagian besar kasus perdagangan terhadap orang serta perlindungan saksi dan
    korban diserahkan kepada LPSK, selain itu perihal pro aktif tersebut biasanya juga mendapatkan informasi dari media masaa.
  • Edwin mengatakan bahwa kendala yang dialami ialah di teknik sosialisasi pengenalan LPSK kepada publik, anggaran LPSK sebesar 3-5 miliar per tahun.

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

RapatDengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Edwin Partogi
ditutup pukul 16:35 WIB oleh Erma Suryani dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat.

Untuk membaca livetweet Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Edwin Partogi tentang Fit and Proper Test (FPT) https://chirpstory.com/li/412144.

WikiDPR/fm

Ilustrasi : Merdeka.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan