Rangkuman Terkait
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Militer – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas nama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Kamar Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Rahmi Mulyati
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Hubungan Industrial - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim AGung atas nama Willy Farianto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Pidana - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Soesilo
- Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor - Komisi 3 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) dengan atas nama Agus Yunianto
- Pembahasan Kasus Jiwasraya - Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung (Rapat Lanjutan 16 Januari 2020)
- Pemeriksaan Jiwasraya - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung
- Rencana Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial
- Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI menerima Audiensi Mahasiswa Trisakti, Mahasiswa STIE Jayakarta, dan Koordinator Pusat BEM Nusantara
- Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Audiensi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amnesty Internasional Indonesia, dan Keluarga Korban
- Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 3 DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) an. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Kapolri Atas Nama Idham Azis
Tanggal Rapat: 30 Oct 2019, Ditulis Tanggal: 23 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Idham Azis, Calon Kapolri
Pada 30 Oktober 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan rangka Fit and Proper Test (FPT) Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Atas Nama Idham Azis. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Hery dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 14:03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pengantar Rapat
Herman menyampaikan surat Presiden perihal pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan Kapolri Tanggal 22 Oktober 2019, Herman juga menyampaikan Surat Badan Musyawarah yang menyatakan calon Kapolri akan menyampaikan visi-misi paling lama 30 Menit, hak mengajukan pertanyaan dilakukan anggota Komisi
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Idham Azis, Calon Kapolri
- Judul paparan adalah Penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia Maju.
- Tantangan yang dihadapi Polri berat tetapi Polri akan terus berkomitmen untuk mendukung program kerja Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik dalam melaksanakan tugas pokok melalui program promotor.
- Tantangan tugas
- Menyukseskan program pembangunan Nasional
- Mengamankan agenda Nasional Tahun 2020-2021
- Kejahatan menonjol yang menjadi perhatian publik
- Kualitas SDM, postur kelembagaan dan pengawasan
- Masalah internal Kapolri adalah kualitas dan kesejahteraan SDM serta pembenahan culture yang humanis dan melayani.
- Program prioritas
- Mewujudkan SDM yang unggul
- Pemantapan Harkamtibmas
- Penguatan Gakkum yang profesional dan berkeadilan
- Pemantapan manajemen media
- Penguatan sinergi polisional
- Penataan kelembagaan
- Penguatan pengawasaan
- Mewujudkan SDM yang unggul adalah untuk menjawab kebutuhan dan mewujudkan pembinaan karier yang lebih objektif serta meningkatkan kesejahteraan Polri, dilakukan dengan :
- Menyelenggarakan proses rekrutmen yang bersih dan berbasis teknologi.
- Implementasi pembinaan karir dengan meningkatkan sistem analisis dan manajemen online serta manajemen talenta.
- kesejahteraan personil Polri dengan meningkatkan tunjangan dan pemenuhan rumah untuk anggota Polri.
- Pemantapan Harkamtibnas dilakukan dengan penanganan konflik sosial yang mengutamakan pencegahan dengan melibatkan semua pihak khususnya Pemda. Penanganan radikalisme dan Pilkada Tahun 2020 akan dilakukan di 7 Provinsi.
- Terkait aksi unjuk rasa, Polri akan memberikan pengamanan untuk masyarakat, pengamanan unjuk rasa dilakukan secara harmonis dengan kekuatan yang proporsional, Polri tetap menyiapkan Kompi anarkis.
- Penanggulangan radikalisme dilakukan melalui 2 pendekatan, pendekatan lunak dilakukan dengan penguatan deteksi dini sedangkan pendekatan keras dilakukan dengan penegakan hukum yang proporsional.
- Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan diwujudkan dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyedik dalam penanganan kasus yang meresahkan dan menjadi perhatian publik, pemantapan penerapan manajemen penyidikan berbasis elektronik.
- Pemantapan manajemen media dilakukan agar semua program yang dilaksanakan dalam prosesnya bisa secara masif dan dirasakan oleh publik.
- Penguatan sinergi polisional dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal serta berkelanjutan, tidak bisa jalan sendiri, memantapkan kerja sama dengan k/l, aparat Gakkum, Pemda, Korwas PPNS, Polsus, Pam Swakarsa, dan luar negeri.
- Penataan kelembagaan dilakukan dengan penguatan sistem dan organisasi melalui penataan tupoksi dan sistem serta teknologi untuk menggantikan manusia.
- Penguatan pengawasan adalah elemen penting dalam pengelolaan organisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam aspek kerja sama, Polri sudah memiliki 2 nota kesepahaman dengan Ombudsman.
- Idham Azis jika terpilih sebagai Kapolri akan mewujudkan Indonesia maju dengan memimpin Polri menjadi lebih profesional, modren dan terpercaya.
- Komitmen calon Kapolri
- Mengamankan program pembangunan Nasional
- Memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI Polri
- Mewujudkan insan Bhayangkara yang bersih dan bebas KKN
- Menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik
- Menyiapkan suksesi pimpinan Polri selanjutnya
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Militer – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas nama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Kamar Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Rahmi Mulyati
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Hubungan Industrial - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim AGung atas nama Willy Farianto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Pidana - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Soesilo
- Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor - Komisi 3 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) dengan atas nama Agus Yunianto
- Pembahasan Kasus Jiwasraya - Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung (Rapat Lanjutan 16 Januari 2020)
- Pemeriksaan Jiwasraya - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung
- Rencana Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial
- Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI menerima Audiensi Mahasiswa Trisakti, Mahasiswa STIE Jayakarta, dan Koordinator Pusat BEM Nusantara
- Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Audiensi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amnesty Internasional Indonesia, dan Keluarga Korban
- Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 3 DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) an. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo