Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tindak Lanjut RUU KUHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Permasyarakatan - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Dr.Sartono
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – Fit and Proper Test Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Sugianto
- RDPU Komisi 3 mengenai Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Wahiduddin Adams
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – FPT Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fungsi Kejaksaan dalam Optimalisasi Penegakkan Hukum – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Arief Wicaksono
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Mufti Makarimal Ahlaq
Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 20 Feb 2019,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)→Mufti Makarimal Ahlaq
Pada tanggal 4 Desember 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2018-2023 atas nama Mufti Makarimal Ahlaq, S.HI.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Desmond Junaedi Mahesa dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada
pukul 13.15 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) → Mufti Makarimal Ahlaq
- Perumusan strategi bersama antara LPSK, DPR, dan pemerintah diperlukan dalam rangka menegakan tupoksi LPSK.
- LPSK melindungi korban sejak dimulainya tahap awal penyelidikan. Apabila penyelidikan dan penyidikan tersebut berpotensi mengancam saksi dan korban, maka disitulah LPSK mulai berperan.
- Ada dua falsafah penting yang mendasari perlindungan saksi dan korban. Yang pertama adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945, dan yang kedua perlindungan HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Mufti berpendapat bahwa saat ini ada dua tindak pidana yang membutuhkan perlindungan saksi dan korbannya, yaitu Tindak Pidana Pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Terorisme.
- Perlindungan hak tersebut harus mampu diberikan secara pararel yang mencakup hak-hak pelaku serta saksi dan korban.
- Mengenai Justice Collaborator (JC), Mufti menyatakan bahwa JC merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai kedudukan JC, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa JC dapat diusulkan oleh lembaga yang berwenang melalui rekomendasi LPSK.
- Saat ini, terdapat dua tantangan besar terhadap perlindungan JC. Yang pertama adalah JC yang muncul ketika sudah berada di dalam lembaga peradilan, dan yang kedua adalah posisi LPSK hanya bersifat melengkapi proses penegakkan hukum.
- Terkait latar belakang, Mufti menyatakan bahwa dirinya sudah bekerja di bidang HAM sejak tahun 1999. Oleh sebab itu, ia ingin berkonstribusi dengan menggunakan ilmu dan pengalamannya untuk terjun ke
dalam lembaga yang memberi perlindungan terhadap saksi dan korban ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tindak Lanjut RUU KUHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Permasyarakatan - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Dr.Sartono
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Umbu Rauta
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – Fit and Proper Test Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Sugianto
- RDPU Komisi 3 mengenai Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Wahiduddin Adams
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – FPT Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Uji Kepatutan dan Kelayakan – Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
- Fungsi Kejaksaan dalam Optimalisasi Penegakkan Hukum – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Arief Wicaksono
- Pengaturan LGBT dan Korupsi dalam RUU KUHP – Audiensi Komisi 3 dengan Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK – RDP Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- RKA K/L Tahun 2019 – RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN
- RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri
- Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri