Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak

Tanggal Rapat: 7 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Calon Hakim Konstitusi→Askari Razak

Pada tanggal 7 Februari 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Konstitusi dengan calon hakim atas nama Askari Razak.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 14.33 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam FPT kali ini, Komisi 3 juga menghadirkan tiga Tim Ahli sebagai panelis untuk turut menguji calon Hakim Konstitusi.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Hakim Konstitusi → Askari Razak
  • Makalah ini berisi pembahasan seputar upaya-upaya strategis untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Keberadaan MK merupakan hasil amandemen UUD 1945, keberadaan MK diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.
  • Sebagai lembaga yang merdeka dan terbebas dari pengaruh lembaga lainnya, MK diharapkan dapat menjadi lembaga yang berintegritas serta memiliki wibawa tinggi.
  • Terdapat empat upaya strategis dalam rangka meingkatkan wibawa MK. Yang pertama dengan menyempurnakan sistem rekrutmen hakim MK. Kedua, menjaga kualitas Hakim Konstitusi. Ketiga, menjaga perilaku Hakim Konstitusi. Keempat, menjaga mutu putusan hakim konstitusi.
  • Sistem rekrutmen yang baik akan menghasilkan Hakim Konstitusi yang berintegritas.
  • Dalam rangka menjaga marwah Hakim Konstitusi, dibutuhkan pengawasan internal dan eksternal kepada para hakim yang menjabat.
  • Cara untuk membangun sistem rekrutmen yang nyata adalah dengan melakukan perubahan pada mekanisme dan syarat rekrutmen.
  • Selama ini rekrutmen Hakim Konstitusi hanya diajukan oleh tiga institusi, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan DPR. Akan lebih baik lagi apabila dibuat suatu institusi independent yang melibatkan akademisi dan perguruan tinggi.
  • Selain itu, harus ada aplikasi tracking untuk melacak kinerja Hakim Konstitusi yang telah direkrut.

Pemantauan Ahli

Prof. Eddy

Prof. Eddy meminta pandangan Askari terkait pasal-pasal yang bertentangan dengan penjelasan umum di dalam suatu Undang-Undang. Selain itu, Prof. Eddy juga menanyakan seberapa penting keberadaan lembaga MK ini untuk dipertahankan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Golkar / Adies Kadir

    Adies menanyakan apakah pengawasan yang dilakukan terhadap MK saat ini sudah berjalan baik atau belum.

  • Demokrat / Muslim

    Muslim meminta penjelasan terkait lembaga pengawas eksternal MK.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Nasir Djamil

    Nasir meminta pandangan Askari terkait rekrutmen Hakim MK yang dilakukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA), apakah hal tersebut sudah idel atau belum.

    Mengenai definisi negarawan, Nasir berpendapat bahwa negarawan bukan saja orang yang tidak melanggar hukum, tetapi juga harus dapat menjaga etikanya. Jika seorang Hakim Konstitusi terbukti melanggar kode etik, maka ia tidak pantas menjadi Hakim Konstitusi.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani

    Arsul meminta solusi konkret dari pernyataan-pernyataan dan ide ide yang ditawarkan oleh Askari. Selain itu, Arsul juga menanyakan bagaimana cara menjaga mutu kualitas putusan MK.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq menanyakan pandangan Askari terkait cara perbaikan rekrutmen hakim. Selain itu, Taufiq juga menanyakan mekanisme pengawasan eksternal yang ditawarkan oleh Askari.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Calon Hakim Konstitusi → Askari Razak
  • Pada dasarnya, istilah "legislatif" ini berasal dari kata "leguh", yang artinya "mendudukan". Kemudian kata "leguh" ini berubah menjadi legi, darisinilah muncul aliran legisme yang menyatakan bahwa harus dibentuk institusi pembentuk hukum yang bertugas menciptakan produk hukum. Institusi inilah yang kemudian disebut sebagai lembaga legislatif.
  • Mengenai keberadaan MK, tentu saja keberadaan MK ini masih sangat dibutuhkan. Adapun apabila MK melakukan pembatalan terhadap pengujian Undang-Undang, maka MK dapat dikatakan telah bertentangan dengan argumentasi teoritas. Ada tiga argumentasi teoritis untuk meniadakan suatu aturan, yaitu dengan cara dibatalkan, dicabut, atau ditarik kembali.
  • MK dan DPR merupakan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan berbeda. Kewenangan DPR berada di ranah legislatif, sementara kewenangan MK berada di ranah yudikatif. Secara pribadi, Askari tidak sependapat bila pengujian suatu Undang-Undang berakhir di MK tanpa adanya komunikasi dari DPR. Seharusnya dalam hal ini institusi yang boleh membatalkan Undang-Undang adalah institusi pembentuknya. Namun, jika MK hendak melakukan pengujian terhadap Undang-Undang, maka hal tersebut harus dikoordinasikan dengan baik dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian yudisial MK.
  • Mengenai keinginan menjadi Hakim Konstitusi, pada dasarnya setiap negarawan mengimpikan menjadi Hakim Konstitusi. Adapun syarat menjadi Hakim Konstitusi ini adalah menjadi negarawan, dan negarawan ini sendiri merupakan seseorang yang memiliki intelektual tinggi dan berperan besar bagi negara.
  • Dengan dilakukanya FPT ini, Askari berharap agar Komisi 3 DPR-RI dapat mewujudkan impiannya menjadi Hakim Konstitusi.

Kesimpulan

Fit and Proper Test ini tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak ditutup oleh Mulfachri Harahap pada pukul 15.30 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak, kunjungi https://chirpstory.com/li/417691.

Sumber Ilustrasi : Tribunnews.com

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan