Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Wahiduddin Adams

Tanggal Rapat: 6 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 23 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Calon Hakim Konstitusi→Wahiduddin Adams

Pada tanggal 6 Februari 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Konstitusi atas nama Wahiduddin Adams.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 18.17 WIB. FPT Calon Hakim Konstitusi juga menghadirkan tim ahli untuk turut menguji calon para kandidat.

FPT dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Hakim Konstitusi → Wahiduddin Adams
  • Pemaparan hari ini sesuai dengan judul makala yang didapatkan Wahiduddin, yaitu “Urgensi Revis Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) secara menyeluruh dalam rangka pembenahan Mahkamah Konstitusi.”
  • Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam rangka menegakkan keadilan sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945.
  • Adapun saat ini juga terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai MK, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa materi yang harus direvisi, yaitu: (i) pengaturan mengenai susunan majelis hakim, (ii) pengawasan Hakim MK, (iii) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, serta (iv) Kode etik.
  • Pengaturan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) MK, khususnya di bagian kepaniteraan ini sangat penting. Oleh sebab itu, pengaturan masa pensiunnya harus di sesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.
  • Esensi revisi Undang-Undang MK ini sangat penting. Sebab, esensi daripada revisi UU MK ini juga didasarkan pada putusan MK yang telah ada.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan