Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo

Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Hasto Atmojo Suroyo

Pada 4 Desember 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Hasto Atmojo Suroyo tentang Fit and Proper Test (FPT). RDPU ini dibuka oleh Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 10:17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Hasto Atmojo Suroyo
  • Perhatian kepada saksi dan korban perlu diberikan perhatian yang baik, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 ini belum terwujud. LPSK sangat berkepentingan untuk mewujudkan Peraturan Pemerintah
  • Di masa lalu LPSK mendapatkan kesulitan legalitas terakit korban tindak pidana terorisme. Hal itu karena data yang di rumah sakit itu sudah dihanguskan sehingga data di rumah sakit dan kepolisian tidak ada sehingga LPSK kesulitan untuk memberikan layanan karena LPSK itu bekerja berdasarkan undang-undang

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • John menanyakan kalau Bapak diterima kembali apakah dapat mewujudkan seperti apa yang sudah dipaparkan atau tidak. John mengatakan penyidik-penyidik yang ada saat ini terlihat arogan dan ini harus Bapak lawan terutama yang berkaitan jika tersangkanya itu terorisme. John menanyakan bagaimana pandangan Hasto sebagai petahana terkait tugas dan fungsi LPSK, apakah sudah sesuai undang-undang atau belum. John mengatakan dirinya melihat banyak kasus dimana seharusnya LPSK dapat berperan tetapi justru LPSK malah tidak melakukan apapun. John menjelaskan di LPSK dibutuhkan orang-orang yang gigih dan mau berjuang untuk melawan arogansi para penyidik. Seandainya Bapak Hasto diterima kembali sebagai calon anggota komisioner LPSK, apakah Bapak siap memperjuangkan nasib saksi dan korban dari arogansi penyidik atau tidak. John menyatakan bahwa dirinya tidak setuju kalau keberhasilan LPSK ini selalu dikaitkan dengan anggaran. Menurut John, Bapak Hasto sudah menunjukan ketidakberdayaan LPSK dalam menangani kasus kasus yang ada. John menanyakan perlu tidak LPSK ini dipertahankan atau dibubarkan saja. John berterima kasih kepada Bapak Hasto atas kepolosannya karena sudah menyampaikan mengenai ketidakberdayaan LPSK, lalu apakah LPSK ini perlu ditiadakan atau bagaimana, John mengaku sedih ketika ditanya apa itu LPSK Bapak Hasto menjawabnya “apa ya…”

  • Desmond mengatakan terkait perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 apakah perlu ada Justice Collaborator (JC) dalam kasus terosrisme atau tidak. Desmond mengatakan dirinya tidak melihat beberapa terobosan dalam konteks ini. Desmond juga mangtakan bahwa Bapak Hasto tidak pernah bersuara apa yang telah dilakukan jaksa dan KPK, Bapak Hasto selalu berdalih dan Bapak Hasto tidak membantah ketidakbenaran hukum. Desmond menanyakan LPSK melindungi saksi dan korban dalam proses apa. Terkait kasus Suryono di Klaten, tau atau tidak bahwa Suryono meninggal, lalu bagaimana nasib istrinya dalam konteks undang-undang terorisme. Apa success story LPSK yang dapat Bapak Hasto paparkan selama Bapak menjabat lalu prestasi apa yang sudah didapat oleh LPSK. Desmond menjelaskan terdapat temuan Pansus Hak angket bahwa LPSK belum dapat melindungi dan mengakomodir saksi dengan maksimal dan LPSK belum mampu memberikan rumah aman bagi para saksi dan korban pelanggaran HAM berat. Desmond juga menanyakan bagaimana LPSK dapat berjalan apabila “roh” LPSK tidak Bapak ketahui karena “roh” LPSK ini ada pada Justice Collaborator, menurut Desmond Bapak Hasto seharusnya menguasi tentang Justice Collaborator.

  • Gerindra / Wenny Warouw

    Menurut Wenny, dalam pekerjaan ini Bapak hanya bertindak sebagai “penerima bola” seharusnya Bapak di LPSK dapat bertindak sebagai “penjemput bola”. Wenny mengatakan Bapak Hasto jangan hanya menerima laporan dari penyidik, tetapi juga harus mencari temuan-temuan lain.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Bachrudin Nasori

    Bachrudin menanyakan apakah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada yang perlu untuk direvisi atau tidak. Kalau ada, bagian mana yang harus direvisi.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiqulhadi menanyakan sejauh mana sikap proaktif yang telah LPSK lakukan, apakah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang LPSK.

  • Hati Nurani Rakyat / Samsudin Siregar

    Samsudin mengatakan bahwa LPSK itu antara ada dan tiada, jika ada masyarakat yang melaporkan kasus tindak pidana ke polisi atas suatu tindak pidana namun kepolisian memberhentikan penyidikan tersebut, lalu Samsudin bertanya upaya apa yang akan Bapak Hasto lakukan untuk mengakomodir korban tersebut apabila Bapak terpilih lagi menjadi komisioner LPSK.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Hasto Atmojo Suroyo
  • Beberapa kali LPSK berkoordinasi dengan kepolisian, namun kepolisian itu mengenali korban ya sebagai korban dan saksi ya saksi
  • Selama ini LPSK sudah mengelola Rumah Aman (Safe House) dimana Rumah Aman ini sudah memadai , kedepan yang perlu ditingkatkan adalah man power (sumber daya manusia) yang ada di LPSK karena selain secara kuantitatif, secara kualitatif ini juga masih kurang sehingga ke depan dapat lebih baik pelayanannya
  • Memang masih ada tugas LPSK yang belum sesuai undang-undang, tetapi LPSK akan memaksimalkan tugas dan fungsi LPSK. Di sisi lain, LPSK juga memiliki batasan di bidang anggaran dan satuan kerja
  • Hasto merasa bahwa LPSK masih dibutuhkan keberadaannya karena saksi dan korban belum diatur perlindungannya dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia
  • LPSK sangat berperan penting dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan seksual terhadap anak tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini LPSK sedang mengalami defisit, hal ituah yang menyebabkan kinerja LPSK kurang maksimal
  • Hasto berterima kasih apabila kedepannya Komisi 3 DPR-RI ingin memperjuangkan anggaran LPSK guna memberikan perlindungan bagi saksi dan korban
  • Perhatian utama LPSK tentu adalah keselamatan saksi dan korban. Jadi, LPSK membeberkan secara khusus mengenai temuannya yang didasarkan pada keselamatan saksi dan korban
  • LPSK juga mencari tahu apa kasus-kasus yang sedang terjadi saat ini, seperti kasus Baiq Nuril, LPSK mencari info agar LPSK dapat terlibat dalam penanganan kasus tersebut
  • Mengenai kasus pelecahan perempuan, LPSK sudah banyak melakukan upaya-upaya kreatif
  • Sampai sata ini menurut Hasto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sudah cukup baik, sehingga tidak ada hal yang perlu direvisi. Akan tetapi, sosialisasi mengenai adanya undang-undang inilah yang sangat diperlukan
  • LPSK selalu memberikan layanan bantuan dalam hal rehabilitasi medis untuk kasus pelanggaran HAM berat. LPSK juga melakukan upaya perlindungan untuk para korban pelanggaran HAM 65
  • Mengenai kasus PNS di Cimahi, LPSK sudah mengembalikan hak PNS tersebut untuk bekerja di kantor yang lama, tetapi korban merasa tidak aman sehingga LPSK mengupayakan agar korban bisa dipindahkan di tempat kerja yang baru

Kesimpulan

RDPU ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Hasto Atmojo Suroyo ditutup pukul 11:04 WIB oleh Desmond dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2.

Untuk membaca livetweet Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Hasto Atmojo Suroyo tentang Fit and Proper Test (FPT) kunjungi https://chirpstory.com/li/413171

wikidpr/dna

Ilustrasi: nasional.tempo.co

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan