- Setiap tahun, IPB mengunjungi Komisi 4 sesuai dengan bidang kuliah terutama dalam SDA seperti pertanian dan perikanan.

- Mahasiswa dibekali dengan pengarahan dan kesempatan ini baik untuk mahasiswa mengetahui secara langsung mengenai pertanian di Indonesia.

- Mengenai fungsi pengawasan, DPR tentu memberikan kritik kepada pemerintah sesuai dengan bidangnya yaitu dalam lingkungan sebab memang sudah seharusnya DPR memiliki sifat kritis.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi pada audiensi ini.

- Kopi merupakan komoditas saat ini dan Kementerian Perindustrian RI menyatakan industri kopi tumbuh 7,8% pada 2017 namun bertolak belakang dengan nasib petani kopi dan pendapatan kopi hanya setahun sekali.

- Kedai kopi mennjual kopi dengan harga 15 ribu untuk 25 gram kopi sedangkan harga kopi di petani untuk 700 gram sebesar 45 ribu. Hal ini sangat berbanding jauh dari tingkat petani ke pengusaha. Mahasiswa menanyakan pendapat DPR untuk hal ini dan hal yang akan dilakukan.

- Mahasiswa menanyakan peran DPR dalam mengatasi ketimpangan harga yang terjadi sebab tidak semua rakyat Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR.

- Di NTB, warga menangkap paus dengan tombak dan hal tersebut merupakan suatu kebudayaan namun pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melarang hal tersebut. Mahasiswa tersebut mempertanyakam langkah konkret agar paus dan kebudayaan tersebut bisa lestari secara bersamaan.

- Mahasiswa mempertanyakan alasan mudahnya perusahaan besar membuka lahan kelapa sawit. Sebab prinsip RSPO adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar namun faktanya berbeda di lapangan.

- Mahasiswa menanyakan kebenaran isu negatif terkait kelapa sawit yang merupakan hal yang paling besar deforestasi.

- Menurut Formappi dari 2016-2017, DPR banyak menerima kritikan bahwa kinerja DPR gagal dan buruk dan menurut Fadli Zon, hal tersebut wajar dikarenakan banyak anggota DPR kembali mencalonkan dirinya kembali. Mahasiswa IPB ingin mendengarkan klarifikasi dari anggota Komisi 4.

- Mengenai kebijakan impor, ketergantungan impor menjadi masalah yang terus menerus terjadi untuk 29 komoditas padahal dapat dikelola oleh negara sendiri seperti garam. Selain itu, salah satu penyebab impor adalah perbedaan data dan terkait hal tersebut, mahasiswa menanyakan penyebab sampai terjadinya perbedaan data dan efektivitas dari program diversifikasi pangan serta kebijakan impor. Selain itu, mahasiswa menanyakan penerapan revolusi hijau pada era sekarang.

- Mengenai permasalahan sawit, mahasiswa menanyakan pengawasan DPR terhadap perusahaan sawit dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek manusia, lingkungan serta keuntungan.

- Mahasiswa menanyakan penyebab penangkapan lobster ilegal lolos di bea cukai padahal terdapat aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengenai larangan penangkapan lobster dan peran DPR sebagai fungsi pengawasan.

- Berkaitan dengan sawit, sebenarnya komoditas sawit ini menguntungkan dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Lahan Sawit sebenarnya hingga 2017, penguasaan lahan ada 3 yaitu warga, swasta dan negara. Namun untuk pihak swasta sebesar 53,12% dan ini bukan berasal dari Indonesia dan bila dikatakan menguntungkan, mahasiswa menanyakan pihak yang diuntungkan.

- Mahasiswa menanyakan pengawasan dari DPR terkait perkebunan sawit dimana ekspansi sudah mencapai ke taman nasional. Lalu mahasiswa menanyakan keyakinan DPR akan RUU Perkelapasawitan solutif menangani masalah yang terjadi dan keberpihakan RUU ini pada perusahaan ataupun petani.

- Mahasiswa menanyakan nasib petani kopi dan menyarankan DPR untuk membuat hukum yang jelas agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

- Tenaga kerja langsung di bidang kelapa sawit sebanyak 4,5 juta sedangkan tidak langsung sebanyak 17 juta. Sedangkan sawit rakyat sebanyak 4,4 juta dan perusahaan 1,6 juta.