Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Isu Aktual-Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)

Tanggal Rapat: 13 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 27 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Institut Pertanian Bogor→Mahasiswa

Daniel Johan, anggota DPR RI fraksi PKB membuka audiensi dengan mahasiswa IPB pukul 16:42 WIB.

Daniel mengatakan bahwa dirinya bangga karena ini merupakan pertama kalinya menerima audiensi dari mahasiswa dan ditemani oleh rektor dan ini menandakan rektor IPB turut mendampingi mahasiswanya hingga turun ke lapangan. Daniel menjelaskan tugas DPR secara garis besar yaitu merumuskan UU, menetapkan
APBN sebagai fungsi budgeting, dan pengawasan terhadap UU dan penggunaan anggaran.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Institut Pertanian Bogor → Rektor IPB

- Setiap tahun, IPB mengunjungi Komisi 4 sesuai dengan bidang kuliah terutama dalam SDA seperti pertanian dan perikanan.

- Mahasiswa dibekali dengan pengarahan dan kesempatan ini baik untuk mahasiswa mengetahui secara langsung mengenai pertanian di Indonesia.

- Mengenai fungsi pengawasan, DPR tentu memberikan kritik kepada pemerintah sesuai dengan bidangnya yaitu dalam lingkungan sebab memang sudah seharusnya DPR memiliki sifat kritis.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi pada audiensi ini.


Institut Pertanian Bogor → Mahasiswa

- Kopi merupakan komoditas saat ini dan Kementerian Perindustrian RI menyatakan industri kopi tumbuh 7,8% pada 2017 namun bertolak belakang dengan nasib petani kopi dan pendapatan kopi hanya setahun sekali.

- Kedai kopi mennjual kopi dengan harga 15 ribu untuk 25 gram kopi sedangkan harga kopi di petani untuk 700 gram sebesar 45 ribu. Hal ini sangat berbanding jauh dari tingkat petani ke pengusaha. Mahasiswa menanyakan pendapat DPR untuk hal ini dan hal yang akan dilakukan.

- Mahasiswa menanyakan peran DPR dalam mengatasi ketimpangan harga yang terjadi sebab tidak semua rakyat Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR.

- Di NTB, warga menangkap paus dengan tombak dan hal tersebut merupakan suatu kebudayaan namun pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melarang hal tersebut. Mahasiswa tersebut mempertanyakam langkah konkret agar paus dan kebudayaan tersebut bisa lestari secara bersamaan.

- Mahasiswa mempertanyakan alasan mudahnya perusahaan besar membuka lahan kelapa sawit. Sebab prinsip RSPO adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar namun faktanya berbeda di lapangan.

- Mahasiswa menanyakan kebenaran isu negatif terkait kelapa sawit yang merupakan hal yang paling besar deforestasi.

- Menurut Formappi dari 2016-2017, DPR banyak menerima kritikan bahwa kinerja DPR gagal dan buruk dan menurut Fadli Zon, hal tersebut wajar dikarenakan banyak anggota DPR kembali mencalonkan dirinya kembali. Mahasiswa IPB ingin mendengarkan klarifikasi dari anggota Komisi 4.

- Mengenai kebijakan impor, ketergantungan impor menjadi masalah yang terus menerus terjadi untuk 29 komoditas padahal dapat dikelola oleh negara sendiri seperti garam. Selain itu, salah satu penyebab impor adalah perbedaan data dan terkait hal tersebut, mahasiswa menanyakan penyebab sampai terjadinya perbedaan data dan efektivitas dari program diversifikasi pangan serta kebijakan impor. Selain itu, mahasiswa menanyakan penerapan revolusi hijau pada era sekarang.

- Mengenai permasalahan sawit, mahasiswa menanyakan pengawasan DPR terhadap perusahaan sawit dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek manusia, lingkungan serta keuntungan.

- Mahasiswa menanyakan penyebab penangkapan lobster ilegal lolos di bea cukai padahal terdapat aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengenai larangan penangkapan lobster dan peran DPR sebagai fungsi pengawasan.

- Berkaitan dengan sawit, sebenarnya komoditas sawit ini menguntungkan dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Lahan Sawit sebenarnya hingga 2017, penguasaan lahan ada 3 yaitu warga, swasta dan negara. Namun untuk pihak swasta sebesar 53,12% dan ini bukan berasal dari Indonesia dan bila dikatakan menguntungkan, mahasiswa menanyakan pihak yang diuntungkan.

- Mahasiswa menanyakan pengawasan dari DPR terkait perkebunan sawit dimana ekspansi sudah mencapai ke taman nasional. Lalu mahasiswa menanyakan keyakinan DPR akan RUU Perkelapasawitan solutif menangani masalah yang terjadi dan keberpihakan RUU ini pada perusahaan ataupun petani.

- Mahasiswa menanyakan nasib petani kopi dan menyarankan DPR untuk membuat hukum yang jelas agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

- Tenaga kerja langsung di bidang kelapa sawit sebanyak 4,5 juta sedangkan tidak langsung sebanyak 17 juta. Sedangkan sawit rakyat sebanyak 4,4 juta dan perusahaan 1,6 juta.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Dalam audiensi antara Komisi 4 dengan mahasiswa IPB, Ichsan mengatakan, dalam UU MD3, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan anggaran dan hanya pemerinyah yang berwenang namun DPR yang mengoreksi dan mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ichsan mengatakan, bila tadi dikatakan kinerja DPR menurun hal tersebut dikarenakan kewenangan antara pemerintah dan anggota DPR adalah 50:50 dan bila salah satu pihak lama, maka pembahasan RUU menjadi terhambat. Ichsan memberikan contoh seperti RUU Kebidanan dimana pemerintah tidak ingin membentuk suatu lembaga baru padahal membutuhkan adanya lembaga yang melindungi kebidanan begitupula dengan RUU Minuman Beralkohol dimana Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Agama RI berbeda pendapat sebab di Indonesia, hal yang paling sulit dilakukan adalah koordinasi dan data menjadi persoalan klasik. Ichsan menceritakan mengenai penjual ikan koi di Cibinong menjual 4 juta karena sanggup digitalisasi dan adik kelas Ichsan menjual jilbab secara online dan penghasilan setiap bulan mencapai 30 juta. Ichsan menuturkan, harus memulai digitalisasi agar pertanian semakin meningkat dan efisien dan sinkrinisasi dan koordinasi antar lahan serta membawa keuntungan. Ichsan mengatakan, sesungguhnya isu sawit merupakan politik dagang namun merupakan isu lingkungan yang menghambat ekspor Indonesia namun lolos dalam ekspor Malaysia. Ichsan mengatakan, di Eropa luas lahan dibatasi hingga 30% namun di Indonesia ditekan harus 60% dan setiap akan produksi maka akan ditekan mengenai isu lingkungan. Ichsan menuturkan ada isu perebutan sumber air dan bila dipahami, isu ini harus komprehensif dari berbagai sisi. Menurut Ichsan, hal yang terpenting adalah RUU Perkelapasawitan ini harus mengakomodir seluruh stakeholders yang ada di Indonesia. Ichsan menuturkan bila peraturan cantrang dilakukan mendadak dan dan berakibat pada petani maka hal tersebut tidak memikirkan nasib petani yang bertahun-tahun menggunakan cantrang. Ichsan menuturkan bahwa mungkin niat menteri Susi Pudjiastuti baik namun peraturan pelarangan cantrang tanpa sosialisasi dan proteksi ke nelayan. Ichsan mengatakan, menteri Susi Pudjiastuti menuturkan akan menyiapkan alat pengganti cantrang dan menurut BPK, program tersebut termasuk disclaimer. Ichsan menuturkan yang salah dalam mengimplementasikan kebijakan adalah dipaksakan untuk diterapkan padahal program tersebut merupakan disclaimer. Ichsan menyampaikan, dalam mengimplementasikan kebijakan adalah analisis dampak dan keputusan yang diambil harus jelas serta solusi dan dampak agar niat baik dapat terlaksana. Ichsan mengatakan pihak yang terkena dampak cantrang bukan hanya nelayan namun juga buruh pabrik, tukang asongan dan masyarakat sekitar namun setiap ada pengganti alat cantrang selalu gagal dan berarti memang ada kesalahan yang terjadi dan harus ada antisipasi untuk masalah tersebut. Ichsan menuturkan di NTB akibat kebijakan tersebut berakibat pada kriminalisasi dan Ichsan menanyakan alasan mahasiswa IPB tidak mengkritik hal tersebut. Ichsan mengatakan peraturan menteri lumpuh dan semua peraturan seperti tidak ada wibawanya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Daniel Johan

    Daniel mengatakan masalah mengenai kopi, seharusnya diatasi struktur pasar dan belum ada cara efektif untuk mengatasinya. Daniel menuturkan, untuk kedepannya petani kopi bukan hanya pekerja keras namun juga menguasai industri. Daniel mengatakan, untuk menyampaikan aspirasi ke DPR sudah mudah yaitu dengan menulis surat kepada sekretariat Komisi 4 atau mengajukan audiensi. Daniel mengatakan, untuk memastikan struktur pasar agar tidak terjadi oligopoli adalah menjadi tugas Kementerian Perdagangan RI. Mengenai masalah di NTB, Daniel mengatakan kebudayaan memiliki kearifan tersendiri untuk melestarikan alam dan penanganan paus masih dalam batas sustainable. Terkait pemberian izin, hal ersebut bukan merupakan wewenang DPR sebab fungsi DPR adalah pengawasan. Daniel mengatakan, total produksi nabati sebesar 200 juta ha dan sawit hanya 20%, 80% merupakan kedelai, Daniel menanyakan alasan sawit selalu disalahkan sebab produktivitas sawit jauh lebih besar daripada kedelai. Daniel menuturkan bahwa sawit merupakan jawaban untuk kebutuhan pangan nabati. Selain itu, Daniel mengatakan, kebijakan B20 membutuhkan 20%/kg dari sawit dan Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk sawit ini sebab 85% berada di Indonesia. Daniel mengatakan, semakin sedikit UU maka semakin baik karena tidak semua hal harus diatur dalam UU kecuali hal-hal mengenai keamanan masyarakat. Daniel mengatakan bahwa pemeritah yang kurang tanggap dalam merumuskan UU seperti RUU Karantina yang dimana pemerintah tidak ingin mendirikan badan karantina sehingga RUU ini menjadi sedikit terhambat. Mengenai impor, Daniel menuturkan bahwa selama impor tersebut mendapatkan keuntungan untuk Indonesia maka hal tersebut menjadi tidak masalah. Menurut Daniel, impor tidak penting ketika sedang panen raya dan impor penting ketika ketersediaan sedikit agar harga tidak mengalami kenaikan. Begitupula dengan diversifikasi, Daniel mengatakan hal tersebut juga penting dan kedepannya ahrus memajukan pertanian menjadi unggulan. Daniel menyampaikan, hal terpenting adalah cara untuk irigasi dan teknologi yang baik serta mengatasi hama agar produk pertanian seperti rempah-rempah, kelapa sawit, dan buah-buahan dapat menjadi unggulan dan menguasai dunia. Daniel mengatakan bajwa produk kopi Indonesia ternyata sudah dibeli di pasar komoditi dunia dan harus memikirkan cara untuk membongkar struktur yang ada. Daniel menuturkan, penyebab ketimpangan harga adalah struktur pasar dan oligopoly. Mengenai sawit, Daniel menuturkan bahwa RUU Perkelapasawitan bukan merupakan usulan dari Komisi 4 dan posisi anggota Komisi 4 adalah menolak namun sawit menyumbang 10% merupakan salah satu penghasil devisa di Indonesia bahkan mengalahkan BBM. Daniel menuturkan terkait dengan cantrang atau lobster, tidak akan berjalan bila tak ada implementasi yang baik. Daniel mengatakan, mahasiswa IPB harus membuat riset independen dan dapat diakui secara internasional.

Kesimpulan

Audiensi tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Daniel Johan, anggota DPR RI fraksi PKB menutup audiensi dengan mahasiswa IPB pukul 18:24 WIB.

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi chirpstory.com/li/412834

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari mongabay.co.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan