Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengelolaan Pencemaran Lingkungan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara.

Tanggal Rapat: 19 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 2 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Asosiasi Pertambangan Batubara

Pada tanggal 19 Maret 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indinesia dan Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara untuk membahas pengelolaan pencemaran lingkungan.

Rapat di buka dan dipimpin oleh Muhammad Nasir Fraksi Demokrat dapil Riau 2 pada pukul 20:09 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Minerba Kementerian ESDM
  • Dirjen Minerba diminta untuk mengundah perusahaan-perusahaan pertambangan mineral IUP dimana pada mala hari ini ada 293 perusahaan tersebut akan hadir semua.
  • Terkait dengan perusahaan yang tidak memenuhi DMO diberikan sanksi. Untuk yang melebihi dari 25% diberikan RKB sesuai dengan permohonan dan yang kurang dari 25% diberikan 50% dan SCR keseluruhannya DMO secara nasional dapat terpenuhi.
  • Dari secara keseluruhan nasional DMO itu terpenuhi jika tidak ada kekurangan darimanapun yang dimana jumlah 121 juta ton yang sudah terpenuhi.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK
  • Dirjen Penegakan Hukum bekerjasama terkait dengan penegakan hukum bersama-sama dengan ketiga Dirjen yang hadir pada saat hari ini.
  • Ada hal yang penting berkaitan dengan penegakan hukum yaitu, pemberian sanksi administratif yang berkaitan dengan teguran tertulis dan pencabutan izin perusahaan. Dan kami melakukan instrument penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
  • Dirjen Penegakan Hukum menunggu laporan dari Panja Limbah dan Lingkungan untuk segera kami tindak lanjuti.
  • Ada beberapa UU yang menjadi dasar hukum, yaitu: UU 32/2009, UU 41/1999, UU 18/2013, dan UU 37/2014.
  • Penegakkan hukum pidana, kami melakukan sanksi adinistrasi kepada pelenggaran baku mutu pencemaran dan peruskan lingkungan lalu akan dikenakan pidana dan denda.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
  • Kewajiban-kewajiban penyelenggaraan untuk pemanfaatan keuangan Negara digariskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, jika ada uang jaminan harus dilakukannya sebagaimana mestinya.
  • Terkait dengan penegakan hukum, kami memiliki spesifikasi tersendiri dalam penanganan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum harus memunculkan efek jera dan kewajiban untuk pemanfaatan keuangan Negara dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.
  • Jampidsus membutuhkan data yang real dan berindikasi pada kerugian Negara, maka kami akan bekerja dengan nyata apabila semuanya jelas. Jampidsus akan menyusun strategi yang baik dan menginginkan situasi yang kondusif dan emminta hasil rapat ini dengan jelas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson meminta penjelasan list perusahaan yang mendapatkan sanksi untuk kerusakan lingkungan dan diperlukannya sampel yang ditunjukkan rekening bersama. Ramson mengatakan dari informasi terakhir ada pengalihan lahan pascatambang yang belum dikerjakan dan dimana lokasinya. Ramson mempertanyakan apakah perusahaan operasionalnya sudah menyampaikan pascatambangnya dan berapa jumlah semua dari pascatambang.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan tidak mengetahui bagaimana perencanaan pascatambang, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Dan Nasir meminta kepada BPK untuk ikut mengaudit perusahaan-perusahaan tambang karena pascatambang, karena pada akhirnya yang kami lihat hanya kerusakan lingkungan yang terjadi. Nasir mempertanyakan apakah itu merupakan dari ex-Antam namun ada IUP dari daerah, oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum untuk hal tersebut dan diperhatikan. Nasir meminta keseluruh perusahan untuk kedepannya dapat memberikan data yang koorperatif.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen Minerba Kementerian ESDM
  • Rekening bersama adalah deposito dan akan diusulkan
  • Dirjen Minerba menanggapi pertanyaan Ramson sudah menyampaikan pasca tambang perusahaan yang beroperasioanl dan jika belum menyampaikan akan diberikan punishment.
  • Terkait dengan Jaminan reklamasi apabila perusahaan telah melakukan reklamasi bisa dilepaskan jaminan reklamisanya dan selama sudah dinilai oleh pejabat yang berwenang bisa dijaga untuk tetap seperti dokumen penetapan tambang.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK
  • Adanya 592 perusahaan yang sudah diproses ke Pengadilan selama 3,5 tahun belakang ini

Asosiasi Pertambangan Batubara

Dirut PT. Bukit Asam

  • PT. Bukit Asam sudah mengalokasikan anggaran sebesar 101 Miliar dengan total area 7.805 Ha dari 5 lokasi yang berstatus aktif itu merupakan jaminan dari pasca tambang.

Dirut PT. Arutmin

  • PT. Arutmin luas wilayah 57.000 Ha dan luas wilayah di reklamasi sudah mencapai 6.200 Ha dengan jaminan pascatambang sebesar 750 Miliar.

Dirut PT. Antam

  • Dalam penempatan pascatambang 421,3 Miliar baik emas, nikel dan bauksit luas area totalnya 109.000 Ha yang sudah di reklamasi dan yang mendapatkan izin yang diberiakn terdiri dari 4 lokasi.
  • Pengalihan lahan pasca tambang berlokasi di GB dan sudah selesai dari Antam.

Dirut PT. Bangkatin Industri

  • Area totalnya seluas 800 Ha yang sudah dibuka
    sekitar 85 Ha dan sudah ada jaminan pasca tambang timah sebesar 6 Miliar.

Dirut PT.Lahai Coal

  • PT. Lahai Coal baru beroperasi dengan jaminan pasca tambang sebesar 75 Miliar, yang sudah dikerjakan seluas 92 Ha dan berlokasi di Kalteng

Dirut PT. Laskar Semesta Alam

  • PT. Laskar Semesta Alam memberikan jaminan pascatambang batuvara sebesar 11 Miliar dengan total areal 1.442 Ha dengan luas wilayah 2.500 Ha, PT. Laskar Semesta Alam berdiri sejak tahun 2015 jadi baru 3 tahun berjalan sehingga baru ngebuka 191 Ha di Kalsel. Yang sudah dibuka 2.822 Ha dan yang sudah direklamasi seluas 207 Ha.

Dirut PT. Semesta Sentra Mas Tambang

  • PT. Semesta Sentra Mas Tambang sudah beroperasi selamadibuka 3 tahun dengan total area 1.433 Ha dan dibuka sekitar 260 Ha

Dirut PT. Borneo

  • Tambang batubara Kalsel mulai beroperasi pada tahun 2016 jaminan reklamasi rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 7,1 Miliar/tahun dan 18,5/tahun untuk 5 tahun kedepan jaminan pascatambang sebesar 160 Miliar yang disepositkan di bank pemerintah.

Bokleo

  • Untuk jaminan pascatambang sesuai dengan peraturan pascatambang setoran yang sudah disampaikan dalam bentuk deposit sebesar 230 Miliar dan total luas area 1.800 Ha

Dirut PT. Kaltim

  • Luas 4.900 Ha dan kumulatif lahan rusak sebesa 6900 Ha dan yang direklamasi 1500 Ha. Penempatan jaminan reklamasi tahun 2019 sebesar 54 juta USD dan jaminan pascatambang sebesar 39 juta USD.

Dirut PT. Bina Sarana Energi

  • Luas area 2.650 Ha untuk tahun 2019 kami akan membuka 120 Ha dan kami telah meletakkan jaminan reklamasi sebesar 10-20 Miliar.

Dirut PT. Persada Permata Cemerlang

  • Luas IUP PT. Persada di Kalbar seluas 10.150 Ha untuk Jaminan reklamasi belum ada setoran karena sejak tahun 2014 kita belum ada kegiatan penjualan, kita sudah pernah melakukan penambangan namun belum bisa kasih jaminan.

Dirut PT. Bumi Gema Gempita

  • Luas 15.000 dan bukan lahan seluas 80 Ha, sudah jaminan reklamasi 3 Miliar, pada saat ini yang sudah direklamasi seluas 20 Ha untuk RPT sesuai sayarat dan ketentuan sebesar 12 Miliar dan izinnya mencapai 2026.

Dirut PT. Duta Akam Sumatra

  • Luas IUP PT. Duta akam seluas 357 Ha yang sudah dibuka 68 Ha dan yang sudah direklamasi seluas 24 Ha.

Dirut PT. Bintang Utama Abadi

  • IUP 377 Ha PT.Bintang utama akan melakukan pra produksi untuk mengetahui masalahnya sebab sampai saat ini kita belum ada buka lahan karena harus mendirikan smelter dan uang jaminan belum ada.

Dirut PT. SBA

  • PT. SBA tambang batubara luas areal 4.900 Ha dan luas bukaannya 183 Ha, luas yang sudah direklamasi 127 Ha dan untuk jaminan reklamasi sebesar 5,7 Miliar.

Dirut PT. Cita Mineral Investindo

  • IUP PT. Cita Mineral seluas 68.000 Ha, luas bukan tambang 1608 Ha dan yang sudah terealisasi reklamasi 1505 Ha atau 93.58% penempatan jaminan reklamasi tahun 2019-2022 sebesar 21.5 Miliar.

Dirut PT. Sebuku

  • PT. Sebuku bergerak di bidang pertambangan bijih besi dan smelter. Smelter kami progresnya sudah mencapai 80% terdiri dari 2 unit line, yang satu sudah mencapai 100% dan yang satunya lagi mencapai 75%. Jaminan reklamasi yang sudah diberikan sebesar 10,2 Miliar untuk jaminan pascatambang sudah kami cicil tiap tahun

Dirut PT. WHW

  • PT. WHW beroperasi sejak bualn Agustus 2016 dan produksi 1 juta ton/tahun, kami ini perusahaan smelter dan bukan tambang.

Dirut PT.Fajar Bakti Lintas Nusantara

  • PT. Fajar Bakti mendapatkan 851 Ha pascatambang, ANTAM sudah menyelesaikan kewajiban reklamasinya, dan yag sudah ditambang seluas 300 Ha dan jaminan reklamasi 2,6 Miliar namun untuk tahun ini belum dibayar.


Kesimpulan

rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

RDP Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indinesia dan Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara ditutup oleh Muhammad Nasir Fraksi Demokrat dapil Riau 2 pada pukul 21:40 WIB

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indinesia dan Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara kunjungi https://chirpstory.com/li/423181

Sumber Ilustrasi : Industry.co.id

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan