Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019 - RDP Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.

Tanggal Rapat: 18 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 10 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Pada tanggal 18 Maret 2019 Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Penadpat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu untuk membahas persiapan dan kesiapan pemilu 2019.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada pukul 12:50 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Sirmadji

    Sirmadji mengatakan jangan sampai rasa keadilan di masyarakat itu tumpang tindih, karena jumlah KPPS sangat banyak dari tugas juga lebih sulit KPPS dari pada Panwaslu.

  • Komarudin meminta penjelasan bagaimana cara menghitung biaya distribusi di daerah Papua. Komarudin menyampaikan PDIP memberikan kewenangan ke KPU dan Bawaslu tetap prinsipnya tidak boleh melanggar UU yang sudah ada.

  • Firman mengatakan KPU dan Bawaslu juga tidak boleh melanggar UU, tetapi persoalan ini akan serius jika kita menyarankan KPU dan Bawaslu tidak perlu mempersulit teman-teman semua.

  • Riza berpendapat KPU dan Bawaslu tidak boleh melanggar UU, dan perlu ada GR terakhir harus berusaha 25 tahun.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman mengatakan apa saja yang dibutuhkan bapak dan ibu kita simpulkan saja dan lebih baik diinventarisasi, bagi Herman siapa saja orang terdaftar di DPT bisa menjadi tenaga pengawas TPS tersebut. Tentu KPU dan Bawaslu tidak boleh melanggar UU, dan kita mengusulkan adakan pertemuan dengan pimpinan DPR. Prinsipnya ketua itu juga hanya menyetujui pengawas TPS di Bawaslu ini silahkan diambil jalan terbaiknya.

  • Partai Amanat Nasional / Yandri Susanto

    Yandri mengatakan terkait dengan dana sewa tenda dan lain-lain takutnya tidak mencukupi, Yandri menanyakan dalam 1 TPS itu anggaran biayanya berapa, karena masyarakat akan bertanya. Harus diselesaikan terkait dengan DPT. karena hal tersebut adalah hak seseorang untuk memilih. Yandri menanyakan terkait dengan permasalahan DPT yang mencapai 17,5 juta. Cukup kita buat kesimpulan orang yang
    menjaga di TPS itu terdaftar di DPT dan tidak terlibat dalam parpol, karena sudah diatur sehingga orang menjaga di TPS adalah yang terdaftar di DPT daerah tersebut.

  • Partai Amanat Nasional / Abdul Hakam Naja

    Hakam menyatakan kita harus menjaga marwah KPU dan Bawaslu sehingga tidak boleh melanggar UU, jadi kita mengusulkan jika mau yang paling cepat melalui Perpu.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Nihayatul Wafiroh

    Nihayatul mengatakan bawaslu harus mengambil keputusan terkait dengan Panwas yang masih kurang di daerah-daerah dan pelatihan saksi karena belum seluruh partai menyerahkan jadi pelatihan karena belum bisa untuk dijalankan. Dan Nihayatul meminta untuk waktu perhitungan ditambah yang awalnya 10 hari menjadi 17 hari, tetapi tidak dipukul rata sampai 17 hari semua dalam perhitungan suara. Dan kita setujui rekap KPU dari 10 hari menjadi 17 hari dengan catatan yang ada.

    Nihayatul berharap bisa keluar dari MK minggu ini masalah DPT yang tidak terdaftar. Jangan sampai adanya kendala server down seperti silup yang lalu, kita berharap tidak mau hal-hal seperti itu terjadi kembali.nihayatul menyatakan dari PKB tidak boleh melanggara UU dan semoga bisa berjalan dengan baik.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Baidowi

    Baidowi mengatakan solusi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ini sudah bagus karena 25 tahun maupun dia lulusan SMA ataupun tidak seharusnya bisa karena yang lulusan SMA ini kategorinya apa. kami tidak ingin KPU dan Bawaslu untuk melanggar UU dan kita menyarakan kepad Bawaslu untuk jalan terbaiknya.

  • Nasional Demokrat / Tamanuri

    Tamanuri menyampaikan bahwa partai Nasdem, KPU dan Bawaslu tidak boleh melanggar dari UU.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Ketua Komisi Pemilihan Umum
  • Rapat yang tertunda adalah urutan penghitungan suara yang tertunda, susulan yang KPU ajukan adalah urutan perhitungan berdasarkan nasional terlebih dahulu. Karena jika penghitungan dari DPR terlebih dahulu akan memakan waktu yang lebih banyak karena jumlah saksi.
  • Terkait dengan IT-nya KPU menggunakan ahli dibidang IT. KPU juga sudah membuat sistem zona perhitungan dan kita sudah diskusi dengan tim TKN dari tim BPN dan sudah berkoordinasi dengan Polri untuk menjaga pemliu.
  • Untuk perhitungan KPU selama 17 hari dengan pararel 4 hari, dan tidak semua selama 17 hari jika mereka sudah selesai dalam 4 hari maka haru kelima mereka akan langsung rekap. Dan tidak perlu menunggu selesai dahulu seluruh kecamatan.
  • Apabila pada pukul 24:00 dalam perhitungan suara harus tetap dilanjutkan, tidak bole diberhentikan atau dilanjutkan pada esknya. Jadi harus diselesaikan dihari yang sama hanya rekapnya saja yang berbeda. Kami memperhitungkan seharusnya sebelum pukul 00:00 itu seharusnya sudah selesai tinggal hitung salinannya saja karena harus disalan sebanyak dengan jumlah saksi.
  • Dalam pandangan kami salinan ini sama dengan aslinya dan salinan tersebut bisa dibawa kepada pengadilan dan tinggal pengadilan yang mengecek salinan itu sesuai atau tidak sama salinannya.
  • Disetiap TPS tentu akan berbeda-beda tiap daerah tetapi untuk tenda dan lain-lain itu sekitar 1,4 juta sampai 1,6 juta.
  • Untuk distribusi di Papua cukup rumit tetapi sampai sejauh ini tidak ada keluhan dari daerah karena yang mengusulkan anggarannya dari daerah itu sendiri.
  • Terkait dengan 17,5 juta itu mungkin 2 atau 3 hari yang selalu, KPU sudah membuat surat untuk diselesaikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten, dan pada tanggal 21 juga kami akan ada agenda rapat dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
  • KPU memnag sudah bekerja keras dengan memastikan hal ini, dengan secanggih apapun namanya teknoligi informatika past aka nada lemahnya. Kita juga tidak bisa memastikan tidak akan terjadi apa-apa, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal seperti itu.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Rapat Dengar Penadpat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu rapat ini ditunda dan akan dilanjutkan oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 13:00 WIB

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu kunjungi, https://chirpstory.com/li/423017

Sumber Ilustrasi : KompasRegional.com

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan