Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kawasan Ekonomi Otoritas Batam - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Batam

Tanggal Rapat: 12 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau dan Batam

Pada tanggal 12 Maret 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau dan Batam untuk membahas Kawasan Ekonomi Otoritas Batam.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 11.15 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau dan Batam
  • RDPU hari ini harusnya dapat dihadiri oleh Walikota Batam. Namun, sayangnya Walikota Batam tidak dapat hadir pada RDPU hari ini.
  • Saat ini terdapat wacana karena Bawat merupakan kawasan ekonomi yang bebas. Adapun hampir 70% perekonomian Pulau Batam ditopang oleh kegiatan ekspor.
  • Dalam hal ini, Kadin Batam tidak mempunyai kapasitas untuk menolak atau menyetujui pembentukan KEK serta menentukan sikap atas adanya dualisme jabatan Walikota Batam.
  • Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menyatakan bahwa otoriter kota Batam ini memiliki hubungan dan kerjasama dengan pemerintah. Namun, saat ini telah lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  • Badan Pengusaha akan diubah sebagai dasar dari Jabatan, dan semula Dewan Kawasan adalah Gurbernur. Akan tetapi, pemerintah pusat selalu menghambat.
  • Badan Pengusaha Batam ini tidak akn bubar, pengelolaan perhubungan bebasnya akan tetap ada.
  • Saat ini permasalahan dualisme jabatan ini sedang di harmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, dan hal ini akan segera ditetapkan untuk menjadi legalisasi jabatan ex officio tersebut.
  • Sejak Batam ditetapkan sebagai otonomi daerah, pusat jadi seringkali mengabaikan wilayah Batam. Padahal penyatuan kewenangan pemerintah pusat di Batam dengan ekonomi khusus menjadi hal yang paling komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada.
  • Adapun beberapa Kementerian juga sudah mengevaluasi permasalahan yang terjadi di Bata, ini. Namun, belum ada kepastian hukum yang tepat sampai sekarang.
  • Kadin Batam berharap agar kebijakan-kebijakan yang belum memiliki kepastian hukum ini bisa segera dicarikan solusinya oleh Komisi 2 DPR.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Dwi Ria Latifa

    Dwi meyampaikan bahwa masalah dualisme jabatan ini sudah sering terjadi di Batam namun tidak kunjung selesai. Dwi menyatakan bahwa harus ada penataan ulang terkait kedudukan jabatan pemerintahan Batam, seorang Gurbernur tidak dapat merangkap jabatan sekaligus sebagai ketua Kadin juga. Dwi menghimbau agar masalah politik dan bisnis tidak dicampur adukan dalam kedudukan jabatan di Batam ini. Sebab, hal tersebut dapat merugikan masyarakat Batam. Untuk mengatasi masalah dualisme ini, Dwi mengusulkan agar Komisi 2 segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang memang difokuskan untuk menyelesaikan masalah dualisme jabatan ini. Dwi juga berharap agar rapat selanjutnya Komisi 2 dapat menghadirkan Dewan Kawasan agar dapat dimintai keterangannya juga.

  • Firman menyatakan bahwa Batam merupakan suatu wilayah yang dapat dikatakan sebagai negara. Sebab, Batam berhadapan langsung dengan Malaysia dan Indonesia. Firman menyampaikan bahwa pada saat zaman BJ Habibie, wilayah Batam ini dapat terjaga dari kepentingan diplomasi Malaysia dan Singapura. Firman berharap hal serupa dapat diterapkan dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Firman menolak keras adanya dualisme jabatan di Batam, bahkan sekalipun pihak yang menduduki jabatan tersebut berasal dari koalisinya, yaitu Partai Golkar. Firman juga mengusulkan agar Komisi 2 segera membentuk tim pengawas untuk mengawasi permasalahan dualisme jabatan ini secara optimal. Firman tidak ingin jika masyarakat dirugikan hanya karena ada kepentingan politik semata.

  • Agus menghimbau agar Komisi 2 dapat mengawasi dan mewaspadai agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan akibat adanya dualisme jabatan di Batam ini. Agus juga menghimbau agar seluruh stakeholders dapat dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat ekonomi Batam.

  • Gerindra / Azikin Solthan

    Azikin menghimbau agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara melibatkan dan menghadirkan seluruh pihak yang bersangkutan di dalam rapat Komisi 2.

  • Hati Nurani Rakyat / Sudiro Asno

    Sudiro menyampaikan kekecewaanya karena Dewan Kawasan Batam tidak dapat hadir pada RDPU kali ini. Sudiro juga menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan seharusnya dilakukan secara profesional dengan mendasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik. Untuk itu, Sudiro juga mendukung agar segera dibentuk Pansus untuk mengawasi permasalahan dualisme jabatan di Batam ini.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau dan Batam
  • Pihak Kadin mengusulkan agar Komisi 2 segera dilakukan uji material dan mengundang mantan ketua Badan Pengusaha Batam untuk dimintai keterangannya dalam audiensi yang akan datang,
  • Permasalahan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini harus segera diselesaikan. Karena Singapura juga tidak akan mau bekerjasama dengan Batam, mereka hanya menjadikan Batam sebagai wilayah "halaman belakang" mereka.

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh KADIN Provinsi Kepulauan Riau dan KADIN Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Komisi II DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undangan.
  • Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya.
  • Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.

Penutup

RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau dan Batam ditutup oleh Herman Khaeron pada pukul 12.56 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet, RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau dan Batam, kunjungi https://chirpstory.com/li/422359.

Sumber Ilustrasi : Merdeka.com

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan