Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tanggal Rapat: 6 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 4 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada 6 September 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Ignasius
Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) tentang RKA-K/L tahun 2019.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 11.01 WIB dengan skorsing selama 5 menit. Rapat dihadiri oleh 12 orang dari 8 fraksi. Rapat dinyatakan
terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Gus Irawan menyatakan bahwa telah terjadi penurunan pagu indikatif Dirjen Migas pada Kementerian ESDM (KemenESDM) dari semula Rp355.000.000.000 menjadi Rp294.000.000.000. Gus Irawan menanyakan apakah adanya penurunan pagu indikatif ini berpengaruh pada kinerja KemenESDM.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM

Berikut merupakan pemaparan mitra:

· Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi minyak tanah dunia.

· KemenESDM memperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan energi yang disebabkan oleh:

a. Adanya beberapa negara Non Organization of the Petroleum Exporting Countries(OPEC) yang memanfaatkan momentum pemangkasan produksi untuk meingkatkan jumlah pengeboran;

b. Adanya peningkatan produksi di United States;

c. Berakhirnya Kesepakatan pembatasan produksi negara-negara anggota OPEC pada akhir Desember 2018.

· KemenESDM masih belum mengetahui apakah akan terus ada peningkatan pada pasokan energi atau tidak.

· Mengenai lifting, KemenESDM memusatkan perhatian pada kenaikan lifting migas untuk mencapai target pada tahun 2019.

· Untuk volume BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg, jumlah anggaran yang diminta kurang lebih sama dengan tahun 2018. MenESDM menyarankan agar adanya peningkatan harga solar maxium menjadi 2000.

· Asumsi indikator ekonomi makro tahun 2019 adalah sebagai berikut:

· a. Pertumbuhan ekonomi : 5,3%

b. Nilai Tukar : 14.400/USD

c. Harga Minyak ICP : 70 usd/barrel

· Rencana kebijakan subsidi listrik tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM)

b. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mengurangi disparitas antar wilayah

c. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui oprimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, serta menurunkan komposisi pemakaian BBM.

d. Mengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien, khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubsitusi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah-daerah terisolasi.

· KemenESDM menyatankan agar PLTD dapat diganti dengan gas, sehingga dapat menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini sudah dibicarakan dengan beberapa daerah.

· Perkembangan subsidi listrik dari tahun 2012-2019 sempat mengalami beberapa kali pergejolakan. Pada tahun 2012-2013, perkembangan subsidi listrik masih dalam taraf yang stabil, kemudian tahun 2015 menurun. Adapun perbandingan antara Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran pada tahun 2017 cenderung seimbang, namun hal tersebut mengalami penurunan drastis di tahun 2018, KemenESDM berupaya untuk meingkatkan hal tersebut di tahun 2019.

· KemenESDM telah memberikan subsidi untuk pemasangan baru listrik sebesar 1,21%, sehingga nilainya menjadi Rp1,21 Triliun.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan