Rangkuman Terkait
- Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
- Pengelolaan Pencemaran Lingkungan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara.
- Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.
- Evaluasi Perusahaan Pertambangan yang Tidak Memenuhi DMO 2018, Evaluasi Ekpor Mineral dan Proyeksi 2019 serta Mekanisme Penetapan Produksi Minerba Berbasis Provinsi/IUP Daerah – RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.
- Data Satuan Tiga dan Tarif PPH per KWH - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN
- RUU Laba Sebelum Pajak (EBT) – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 7 dengan Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS, UNPAD dan UGM
- Program KemenLHK yang sesuai dengan RKP – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Tindak Lanjut Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS 1 2018) dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Progress Legislasi dan Program Kerja 2019 – RDP Komisi 7 dengan PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN)
- Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- Laporan Investasi Saham PT Freeport Indonesia dan lain-lain – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia.
- Proyeksi Produksi dan Ekspor Batubara – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan BatuBara.
- Kendala Pencapaian Lifting Migas dan Rencana Program - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Program Kerja Pertamina – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Pertamina
- Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Pembahasan Banggar – Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti, Batan, Bapeten, BIG, BPPT, Lapan dan LIPI
- Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Geologi
- Pembahasan RKA K/L 2019 – Raker Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Pengambilan Keputusan Tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 – Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019 – Raker Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Progres Pembangunan Smelter dan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia- Rapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen dan Perusahaan Tambang
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tanggal Rapat: 23 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 22 Mar 2019,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: KLHK RI→Siti Nurbaya
Pada 23 Oktober 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembicaraan usulan relokasi anggaran antar program lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018 dan penyesuaian RKA-K/L hasil Banggar. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra Dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13:42 WIB. Menurut catatan sekretariat, telah ditandatangani oleh 11 anggota Komisi 7 DPR-RI.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Berikut merupakan pemaparan dari Menteri LHK:
1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Kementerian LHK TA 2018 diusulkan realokasi anggaran sebesar Rp40.727.482.000
2. Usulan revisi anggaran antar program TA 2018; Program penelitian dan pengembangan LHK (anggaran Rp1,79M) , Program pengeloaan sampah, limbah dan B3 (anggaran Rp8M), Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya (anggaran Rp30,9M).
3. Menteri LHK akan menyampaikan RKA K/L 2019 sebagaimana hasil Raker dan RDP tanggal 17 September seharian penuh dari pagi-malam
4. Arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019; Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan invetasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA, Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pengelolaan sampah dan penegakan hukum, serta Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan
untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
5. Prioritas Nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif melalui peningkatan nilai tambah jasa produktif, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja dan percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan.
6. Prioritas Nasional pemantapaan ketahanan energi, pangan dan SDA melalui peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan.
7. Pagu anggaran Kementerian LHK TA 2019 terdiri untuk 13 program dengan jumlah total (+ Badan Restorasi Gambut) sebesar Rp9,7 triliun.
8. Belanja barang operasional sebesar Rp776.343.118.000 dan belanja non operasional Rp6,43 triliun
9. Permohonan persetujuan alokasi anggaran Kementerian LHK TA 2018; Jumlah untuk 13 program Kementerian LHK = Rp8.768.784.550.000, Jumlah Kementerian LHK + BRG = Rp9.076.472.682.000
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
- Pengelolaan Pencemaran Lingkungan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara.
- Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.
- Evaluasi Perusahaan Pertambangan yang Tidak Memenuhi DMO 2018, Evaluasi Ekpor Mineral dan Proyeksi 2019 serta Mekanisme Penetapan Produksi Minerba Berbasis Provinsi/IUP Daerah – RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.
- Data Satuan Tiga dan Tarif PPH per KWH - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN
- RUU Laba Sebelum Pajak (EBT) – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 7 dengan Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS, UNPAD dan UGM
- Program KemenLHK yang sesuai dengan RKP – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Tindak Lanjut Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS 1 2018) dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Progress Legislasi dan Program Kerja 2019 – RDP Komisi 7 dengan PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN)
- Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- Laporan Investasi Saham PT Freeport Indonesia dan lain-lain – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia.
- Proyeksi Produksi dan Ekspor Batubara – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan BatuBara.
- Kendala Pencapaian Lifting Migas dan Rencana Program - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Program Kerja Pertamina – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Pertamina
- Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Pembahasan Banggar – Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti, Batan, Bapeten, BIG, BPPT, Lapan dan LIPI
- Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Geologi
- Pembahasan RKA K/L 2019 – Raker Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Pengambilan Keputusan Tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 – Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019 – Raker Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK
- Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Progres Pembangunan Smelter dan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia- Rapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen dan Perusahaan Tambang