Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 23 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 22 Mar 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: KLHK RI→Siti Nurbaya

Pada 23 Oktober 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembicaraan usulan relokasi anggaran antar program lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018 dan penyesuaian RKA-K/L hasil Banggar. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra Dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13:42 WIB. Menurut catatan sekretariat, telah ditandatangani oleh 11 anggota Komisi 7 DPR-RI.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

KLHK RI → Siti Nurbaya

Berikut merupakan pemaparan dari Menteri LHK:

1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Kementerian LHK TA 2018 diusulkan realokasi anggaran sebesar Rp40.727.482.000

2. Usulan revisi anggaran antar program TA 2018; Program penelitian dan pengembangan LHK (anggaran Rp1,79M) , Program pengeloaan sampah, limbah dan B3 (anggaran Rp8M), Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya (anggaran Rp30,9M).

3. Menteri LHK akan menyampaikan RKA K/L 2019 sebagaimana hasil Raker dan RDP tanggal 17 September seharian penuh dari pagi-malam

4. Arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019; Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan invetasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA, Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pengelolaan sampah dan penegakan hukum, serta Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan
untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

5. Prioritas Nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif melalui peningkatan nilai tambah jasa produktif, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja dan percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan.

6. Prioritas Nasional pemantapaan ketahanan energi, pangan dan SDA melalui peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan.

7. Pagu anggaran Kementerian LHK TA 2019 terdiri untuk 13 program dengan jumlah total (+ Badan Restorasi Gambut) sebesar Rp9,7 triliun.

8. Belanja barang operasional sebesar Rp776.343.118.000 dan belanja non operasional Rp6,43 triliun

9. Permohonan persetujuan alokasi anggaran Kementerian LHK TA 2018; Jumlah untuk 13 program Kementerian LHK = Rp8.768.784.550.000, Jumlah Kementerian LHK + BRG = Rp9.076.472.682.000


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan