Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tanggal Rapat: 13 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pada 13 Maret 2019, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur 3 pada pukul 13.46 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

  • Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU) menghimbau agar semuanya menghormati putusan yang telah dibuat oleh MA, MK dan Bawaslu.
  • Berdasarkan Pleno tanggal 15 Desember 2018, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dalam negeri dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 95.368.749 atau sebanyak 49,99% dan perempuan sebanyak 95.401.580 atau sebanyak 50,01% dengan total 190.770.329 pemilih. Sedangkan DPTHP-2 luar negeri dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 902.727 atau sebanyak 56,14% dan perempuan sebanyak 1.155.464 atau sebanyak 56,86% dengan total keseluruh pemilih di Luar Negeri sebanyak 2.058.191 orang.
  • Persiapan pemilu 2019 di Luar Negeri dibantu dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemlihan Luar Negeri dengan tugas antara lain sebagai berikut:
  1. Seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  2. Bimbingan teknis (bimtek) dan supervise terhadap PPLN
  3. Monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih WNI di Luar Negeri
  4. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU dalam rangka pengadaan dan distribusi logistik pemilu di Luar Negeri.
  • Metode yang digunakan dalam pemungutan suara di Luar Negeri adalah tempat pemungutan suara yang terdiri 934 TPS, 2.219 Kotak Suara Keliling, dan 396 POS.
  • Pelaksanaan Pemilu 2019 di Luar Neger pada hari Kamis, 11 April 2019 Negara Taskhent, Tehran, Vientiane. Pada hari Jum’at 12 April 2019 di Negara Abu Dhabi, Alger, Amman, Baghdad, Dhaka, Doha, Dubai, Jeddah, Kabul, Khartoum, Kuwait City, Manama, Muscat, dan Riyadh. Pada hari Sabtu, 13 April 2019 di Negara Abuja, Ankara, Astana, Berlin, Bem, Bogota, Bratislava, Brussel, Budapest, Canberra, Cape Town, Chicago, Damaskus, Dar Es Salaam, Darwin, Den Haag, Dili, Frankurt, Hamburg, Havana, Houston, Islamabad, Istanbul, Kairo, Kolombo, Lima, Lisabon, London, Los Angeles, Maputo, Melbourne, Mexico City, New York, Oslo, Ottawa, Paris, Perth, Phnom Penh, Praha, Prelona, San Fransisco, Sydney, Toronto, Tripoli, Vatikan, dan Washington DC. Pada Minggu, 14 April 2019 di Negara Bandar Seri Begawan, Beijing, Berut, Brasilia, Buenos Aires, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Manila, Moscow, New Delhi, Osaka, Roma, Seoul, Shanghai, Singapore, Taipe, Tokyo, dan Vancouver. Sebelumnya, pada 8 April 2019 sudah dilakukan di Negara Sana’a. selasa, 9 April 2019 di Panama City dan Quito. Pada Rabu 10 April 2019 Bangkok dan Songkhla.
  • Progress pengadaan logistik pemilu 2019 melalui katalog Nasional TA 2018 dengan total 473.226.533.321 terdiri dari Kotak suara (kotak) sebanyak 4.060.079 buah, bilik pemungutan suara (Bilik) sebanyak 2.114.583 buah, segel (keping) sebanyak 75.116.829 keping, tinta sidik jari (botol) sebanyak 1.603.676 botol, sampul (lembar) sebanyak 51.251.851 lembar dengan status semuanya sudah di Gudang KPU Kabupaten atau Kota. Sedangkan hologram plano (keping) banyak 62.263.014 keping dengan status sudah dikirim ke penyedia dan penempelan formulir dilakukan di pabrik security printing.
  • Progress pengadanaan logistic pemmilu 2019 melalui katalog nasional TA 2019 dengan suara suara sebanyak 939.879.651, formulir C1 Hologram sebanyak 77.297.799 lembar, formulir Salinan sebanyak 483.800.021 lembar, template sebanyak 1.610.148 lembar, DPC 803.827 dan DCT 3.271.048 lembar dengan status perkembangan dalam proses produksi.
  • Efesiensi pengadaan logistik pada tahun 2018 sebanyak 50,52% dan pada tahun 2019 sebanyak 30,91%.
  • Ada 122 Perwakilan/PPLN yang sudah menerima distribusi logistic dari total Perwakilan/PPLN Luar Negeri yaitu sebanyak 130 Perwakilan/PPLN menurut data per tanggal 12 Maret 2019.
  • Pelantikan anggota KPU Periode 2018 – 2023 dan periode 2019 – 2024 sebanyak 30 KPU Provinsi dengan sebanyak 168 anggota dan 395 KPU Kab/Kota dengan sebanyak 1.975 anggota.
  • Debat Ke 1 di Hotel Bidakara Jakarta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat ke 2 di Hotel Sultan Jakarta dengan Calon Presiden dengan tema energi dan pangan, SDM, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Debat ke 3 di Hotel Sultan Jakarta dengan Calon Wakil Presiden dengan tema Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Debat ke 4 di Hotel Shangrilla Jakarta dengan kandidat Calon Presiden dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Debat ke 5 di Hotel Sultan Jakarta dengan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, dan perdagangan dan industri.
  • Berikut ini daftar calon yang pernah terlibat kasus korupsi dari PAN sebanyak 6 calon, PKS sebanyak 2 calon, PKB sebanyak 2 calon, PPP sebanyak 3 calon, Hanura sebanyak 3 calon, Golkar sebanyak 10 calon, Berkarya sebanyak 7 calon, Demokrat sebanyak 10 calon, Gerindra sebanyak 6 calon, Hanura sebanyak 11 calon, PDI Perjuangan sebanyak 2 calon, Partai Garuda 2 calon, Perindo sebanyak 4 calon, dan PKP sebanyak 4 calon.
  • Total Pagu Alokasi KPU TA 2019 dengan total sebanyak 18.104.139.070 (dalam ribuan rupiah). Sebaran anggaran per-satuan kerja adalah 75% Kabupaten/Kota, 19% Pusat, dan 6% Provinsi.
  • KPU meminta izin untuk menyampaikan perubahanPKPU No. 7 dan 3 tentang tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Perubahan terjadi karena masukan pemangku kepentingan dan simmulasi. PKPU No. 7 mengalami perubahan jadwal rekap ditingkat kecamatan yang tadinya 10 hari ditambah menjadi 17 hari.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

  • Bawaslu menyampaikan kesiapan untuk penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019
  • Terdapat beberapa anggota Bawaslu yang tersebar di Provinsi dengan sebanyak 189 anggota dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1915 anggota
  • Bawaslu sedang melakukan proses rekrutmen pengawas TPS. Nantinya tanggal 23 Maret, Bawaslu akan melantik pengawas TPS. Terjadi kendala karena adanya Batasan usia minimal 25 tahun dan Pendidikan minimal SMA. Dari 34 Provinsi, ada 16 Provinsi yang belum lengkap.
  • Bawaslu juga sedang membentuk pengawas TPS di Luar Negeri karena anggota pengawas hanya 3 maka TPS luar negeri lebih dari 3 maka Bawaslu membentuk pengawas TPS untuk di Luar Negeri.
  • Bawaslu hanya mengadakan biaya tempat dan konsumsi untuk pelatihan saksi peserta pemilu. Data pelanggaran kampanye terbanyak terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Pada 3 hari masa tenang, Bawaslu akan lakukan program patroli pengawasan. Terdapat 34 putusan pelanggaran sudah yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI:

  • Isu yang perlu dilaporkan adalah maranknya e-KTP bagi WNA. Menurut UU sudah ada sejak 2006. KTP sudah ada sejak 1977 dan sebanyak 1680 orang yang memegang KTP WNA. Yang wajib merekam sebanyak 192, yang sudah merekam sebanyak 188 juta sudah 97,8%. Sisa terbanyak yang belum merekam berada di Papua.
  • Terkait dengan pencetakan KTP-el bagi pemilih disamping pencetakan regular yang berjalan, disiapkan juga melalui DAK 2019 anggaran untuk pencetakan KTP-el cepat dengan kapasitas 100.000/hari dan bekerjasama dengan PNRI.
  • Jumlah Penduduk Indonesia per 31 Desember 2018 berjumlah 265.185.520 jiwa dengan penduduk wajib KTB sejumlah 192.676.843 jiwa dengan perekaman sebanyak 188.445.040. jadi, ada 4.231.823 penduduk yang belum merekam KTP-el.
  • Langkah-langka penyelesaian perekaman bagi wajib KTP-el adalah sebagai berikut;
  1. Pelayanan dihari libur termasuk hari minggu.
  2. Pelayanan jemput bola )pelayanan keliling)
  3. Inovasi/pelayanan terintegrasi (three in 1, semedi, aplikasi pengecekan
    status KTP-el, dan lain-lain)
  4. Kerja sama dengan instansi lain.
  5. Melakukan perekaman lebih awal bagi penduduk
    yang pada saat Pemilu (17 Aprili 2019) berusia 17 tahun)
  6. Tersedianya lisensi biometric
  • Bekerja sama dengan PNRI, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan percepatan pencetakan KTP-el di Pusat dengan total data 1,2 juta dari 51 kabupaten/kota. Telah diselesaikan sebanyak 400 ribu KTP-el selesai sebelum 31 Maret 2019.
  • Anggaran dialokasikan melalui dana DAK 2019 dan proses pencetakan didampingi oleh Operator PNRI dan Administrator Database Kabupaten/Kota.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Henry Yosodiningrat

    Henry mengatakan bahwa tidak boleh ada satu orang, satu institusi, atau sekelompok orang yang membatalkan kekuatan hukum tetap. Henry juga mengingatkan bahwa KPU memiliki wewenang untuk menganalisa suatu keputusan. Henry sangat menyayangkan keputusan pengadilan Tata Usaha Jakarta.

  • Komarudin mengatakan bahwa e-KTP menjadi permasalahan di Papua. Komarudin mengatakan bahwa minggu lalu dia dan Wakil Ketua berkunjung ke Ternate e-KTP belum selesai. Menurut Komarudin, di Papua e-KTP belum 50%. Komarudin meminta full menentukan keputusan soal urusan Papua. Komarudin mengatakan bahwa KPU Provinsi melaporkan ada 3.000 surat suara yang rusak dan Komarudin bertanya tentang regulasi untuk mencetak ulang. Menurut Komarudin, kita semua harus mencari solusi untuk mempercepat perhitungan dan pengisian formulir. Komarudin juga mengatakan bahwa di Merauke ada yang menyampaikan soal honor 550rb dengan waktu kerja segitu. Komarudin khawatir dengan honor kecil orang bisa dibeli. Petugas KPU yang sudah dipecat DKPP terus sekarang ada di KPU itu bagaimana.

  • PDI Perjuangan / Dwi Ria Latifa

    Dwi Ria meminta tolong dikarenakan keunikan Kepri yang Cuma 4% daratan dan 96% lautan, pulau-pulau yang susah diterjang ditambah dengan tidak adanya keabsahan DCT di Kepri. Dwi Ria meminta ini benar-benar ditanggapi dengan serius. Dwi Ria juga mengatakan untuk tidak menganggap enteng tentang hoax karena dapat membuat negara terpecah-belah. Apalagi menurut Ria yang menyangkut dengan pemilu. Dwi Ria juga bertanya tentang nasib caleg yang tidak bisa mencoblos suaranya sendiri dan hanya bisa mencoblos suara Presiden.

  • PDI Perjuangan / Sirmadji

    Sirmadji meminta KPU memperbaiki PKPU Pasal 52 ayat 6 tetap rekap suara agar perhitungan
    suara DPR didahulukan. Sirmadji berpendapat bahwa perhitungan suara paling rumit adalah DPRD Kabupaten atau Kota dan Pilpres dikarenakan saksi-saksi saling ngotot. Sirmadji setuju perubahan pasal 52 ayat 7, Sirmadji meminta C1 plano tetap di lingkaran TPS dan masyarakat tidak boleh masuk. Menurut Sirmadji, ketika KPU ke lapangan dikhawatirkan rekap kecamatan yang waktunya 10 hari alhamdulillah waktunya akan diperpanjang. Sirmadji apresiasi KPU akomodir perubahan anggaran seperti biaya untuk rekap, sewa Gudang di tingkat PPK. Kebetulan KPU punya duit banyak akibat efisiensi. Sirmadji mengusulkann agar honor KPPS diperbaiki.

  • PDI Perjuangan / Tuti Nusandari Roosdiono

    Tuti mengatakan kalau didapilnya perlu adanya penambahan staf IT dan meminta Bawaslu pusat untuk melengkapi kebutuhan ini. Tuti juga mengatakan tentang pengalaman keponakannya yang tinggal di Melbourne tapi KTP dan alamatnya di Cilandak namun tidak terdaftar di Cilandak ketika keponakannya melakukan pengecekan nama di DPT online juga tidak ada. menurut Tuti itu terjadi bukan hanya dengan keponakannya, beberapa temannya diluar negeri juga mengalami hal yang sama.

  • Firman memohon perhatian pada Pimpinan Sidang agar ketika anggota memberikan tanggapan dihormati juga anggota yang datang terlebih dan yang datang belakangan diberikan kesempatan belakangan begitupula sebaliknya. Menurut Firman, forum ini untuk mencari solusi dan jalan keluar bersama. Firman mengatakan jika di lapangan yang kemungkinan akan terjadi itu pilpres dan pileg DPRD. Firman mengusulkan saksi di lapangan itu penting agar pemilu berjalan baik dalam tahap perhitungan DPR dilakukan perhitungan terlebih dahulu. DPD yang terakhir Pilpres berdasarkan urutan konfilk terendah. Menurut Firman, berdasarkan simulasi yang rencananya selesai jam 6 sore ternyata paling cepat selesai pada pukul 11 malam. Firman juga mengatakan bahwa kepala desa tidak memiliki anggaran dan mereka juga tidak boleh menggunakan dana desa. Firman memohon agar ini dapat perhatian dan kalau bisa, pencairan dana nominalnya jangan terlalu kecil. Firman berpendapat bahwa 100 juta dianggap terlalu kecil dan proses pencairannya jangan dilakukan di Provinsi. Firman juga mengusulkan pengawas TPS diturunkan jadi 17 tahun dengan pendidikan minimal SMA. Firman juga mengatakan bahwa Partai Politik menuntut Bawasda agar ada uang saku dan uang transprotasi untuk saksi partai politik. Firman juga membahas tentang KTP yang didapatkan oleh WNA. Menurut Firman yang pernah menjadi asosiasi pengurusan tenaga asing, Firman belum pernah mendengar mereka punya KTP tapi adanya kitas dan Firman mendukung agar proses e-KTP bagi WNA dihentikan hingga pemilu dan kedepannya Firman mengusulkan KTP asing berbeda warna dari KTP WNI. Firman merasa heran kenapa imigrasi bungkam soal isu KPT-el WNA dan meminta Dirjen Dukcapil bisa memanggil imigrasi.

  • Agus menyatakan tetap bersemangat bagaimana caranya agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama menyelesaikan Pemilu 2019 yang bersih, jujur dan adil. Menurut Agus, Komisi 2 juga harus serius termasuk jika kita menghubungi KPU dan harus benar-benar diprioritaskan jangan hanya pimpinan saja yang diterima. Agus mengatakan bahwa ada laporan yang tidak dicermati bahwa 50% anggaran tidak terpakai dan menurut Agus perencanaan KPU anggarannya ngawur. Agus juga membahas tentang berita hoax yang ada dimana-mana. Menurut Agus, kita harus terbuka dalam pemilu yang harus jujur dan adil. Agus mengatakan kalau dirinya ingin keadilan karena setiap balihonya sudah ada tulisan pajak tapi tetap dicopot oleh bawaslu. Agus berharap KPU/Bawaslu menunjukkan sikap professional.

  • Riza mengatakan sepakat pemilu kita bisa berkualitas. Riza mengatakan kalau kita bicara DPT bukan berarti ada masalah di KPU atau Pemerintah. Kalau ada temuan DPT, itu masalah kita bersama. Menurut Riza, masalah data ini penting dan sudah bertahun-tahun. Riza mengatakan kalau dirinya menemukan ada data DPT yang tidak wajar seperti tanggal lahir. Menurut Riza, dari data tidak wajar temuan kami ada yang usia 90 tahun ke atas sebanyak 304.782 orang. Riza mengatakan ada file data yang tidak wajar seberti belum lahir. Menurut temua Riza, di Banyuwangi 1 KK berisi 440 pemilih. Saat Riza melakukan pengecekan di lapangan hanya 2 yang ada. maka 438 itu ada dimana. Riza ingin mengajak ini jadi tanggung jawab kita semua dalam rangka mensukseskan pemilu.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Terkait dengan wajib KTP-el belum ada keputusan untuk bisa memberikan dengan cara lain agar masyarakat itu tetap memperoleh hak pilihnya. Menurut Herman, harusnya ini ada keputusan. Herman berpendapat bahwa pentingnya mengambil keputusan ini dan Herman berharap RDP ini bisa mengambil keputusan strategis yang terkait dengan diwajibkannya KTP-elektronik. Herman berpedanpat kalau KPU dan Bawaslu harus mencoba menjadi caleg terlebih darhulu agar tahu bagaimana tersiksanya oleh panitia pengawas Caleg. Herman merasa kaget ketika membaca simulasi selesai selama 12 jam yang prosesnya mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara.

  • Partai Amanat Nasional / Yandri Susanto

    Menurut Yandri, masih ada sanggahan dari BPN Prabowo-Sandi bahwa ada DPT sebesar 17,5 juta pemilih ganda yang bermasalah. Yandri mengatakan bahwa KPU dengan instrument yang ada bisa melakukan konfirmasi ulang atas sanggahan yang ada. Yandri mempertanyakan kenapa sampai terjadi orang asing masuk DPT. Selain itu, Yandri juga bertanya tentang persiapan kejujuran pemilu yang ada di luar neger. Yandri mengatakan bahwa di Banten, Bawaslu Kabupaten atau Kota kesulitan pengawasan TPS untuk umur 25 tahun dan pendidikan minimal SMA. Yandri setuju tentang kelenturan agar pengawas TPS ada orangnya. Menurut Yandri, Fraksi PAN setuju kalau bisa syaratnya hanya orang yang terlibat DPT. Kita semua harus ada solusi sehingga tahapan tidak terhambah. Saran dari Fraksi PAN, syarat pengawas TPS hanya terdaftar di TPS tersebut

  • Partai Amanat Nasional / Wa Ode Nur Zainab

    Wa Ode mengatakan di dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jelas dinyatakan bahwa pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu perseta pemilu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 36.000.000. menurut Wa Ode, perihal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan beberapa Bupati yang dianggap pelanggaran etika, jika mengacu pada Undang-Undang tersebut jelas merupakan pidana karena ini terkait dengan salah satu Capres. Wa Ode berharap Bawaslu harus dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, Wa Ode juga meminta dijelaskan tentang maraknya WNA yang menggunakan KTP-el dan ada di DPT.

  • Partai Amanat Nasional / Siti Sarwindah

    Siti Sarwindah mempertanyakan bagaimana caranya agar kesalah DPT tidak terulang kembali. Menurut Siti, masyarakat sekarang curiga ditambah di media sosial beredar foto-foto TKA datang pada malam hari.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Nihayatul Wafiroh

    Nihayatul memberikan apresiasi terhadap kinerja KPU, Bawaslu, dan Pemerintah. Dikarennakan banyak poin signifikan yang menjadi landasan untuk bergerak, Nihayatul mengusulkan rapat ditunda menjadi hari senin.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Rohani

    Rohani mengatakan bahwa ada data 300.000 masyarakat Maluku yang belum melakukan perekaman KTP-el yang kemungkunan karena masyarakat buta huruf dan lain sebagainya. Rohani mempertanyakan tentang bagaimana menyikapi hal tersebut mengingat Maluku adalah Dapilnya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Evi Fatimah

    Evi bertanya tentang berapa banyaknya formulir C3 yang disediakan ditiap TPS.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Sutriyono

    Komisi 2 mesti teknis kapan menjadwalkan perubahan PKPU perhitungan suara.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Mardani Ali Sera

    Mardani mengatakan Zona A dan Zona B. menurut Mardani, kalau di Jawa Barat di zona A ada kelebihan 50 juta. Diusulkan Banten ke A dan Jawa Barat ke B. kalau sekarang Zona A menjadi 115juta dan Zona B 70juta.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Baidowi

    Baidowi berpendapat yang bisa memfoto plano hanya orang yang terlibat kalau masyarakat mau foto. Baidowi mengatakan kalau kepala daerah boleh kampanye asal dihari libur dan waktu cuti. Baidowi mengatakan perlunya ada terobosan hukum terkait pengawas TPS. Menurut Baidowi mencari pengawas TPS sulit. Menurut Baidowi, ada salah satu kepala desa menyatakan di desanya tidak ada yang berusia minimal 25 tahun dan lulusan SMA. Menurut Baidowi, WNA yang masuk DPT adalah sebuah keteledoran.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Andi Mariattang

    Andi menerima berbagai aspirasi yang menyatakan KPPS bekerja setengah hati karena berat beban kerjanya dan mengusulkan honor KPPS dinaikkan.

  • Nasional Demokrat / Tamanuri

    Tamanuri mengatakan bahwa anggota dewan bersyukur karena kami bisa menyampaikan langsung kepada KPU terkait apa yang kita alami ketika berkunjung ke dapil. Tamanuri mengatakan kalau mereka tidak bisa apa-apa karena petugas-petugas dibawah KPU lebih galak dari KPU. Tamanuri mengatakan ketika kunjungan spesifik ke Bekasi ternyata disana masih ada 123.000 orang yang belum ada KTP-el.

  • Hati Nurani Rakyat / Sudiro Asno

    Menurut Sudiro permasalahan tentang Tata Usaha Jakarta bukan melaksanakan PTUN. Sudiro juga mengajak agar kita semua mentaati kekuatan hukum tetap. Sudiro mengatakan bahwa masih banyak keluhan masyarakat bahwa banyak di dapilnya yang belum mempunyai KTP-el dan pengurusannya juga lama karena bisa mencapai waktu 6 bulan. Sudiro juga mengatakan untuk KPU, rangkaian tahapan Pemilu itu salah satunya harus ada DCT dan begitu ada keputusan PTUN yang menyatakan batal maka sebetulnya DPD RI ini tidak punya DCT.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

  • Keputusan perubahan yang diusulkan tentang penambahan hari dan masyarakat bisa memfoto. Pemilih indah dapil kami menunggu putusan judicial review di MK. KPU sudah menjadwalkan rapat terkait STTP.
  • Foto C1 Plano KPU mendorong proses terbuka (untuk foto) dan KPU akan mengatur siapa yang ada didalam dan diluar TPS. Asuransi badan Ad hoc waktu pembahasan dengan Kemenkeu disetujui tapi KPU belum dapat tindak lanjutnya.
  • Data yang tidak valid sudah ditemukan dan akan dihapus oleh KPU. Terkait surat suara habis, KPU akan memindahkan pemilih ke TPS terdekat kecuali pemilih di lapas.
  • Mereka yang boleh meminta pendampingan formulir C3 yaitu pemilih disabilitas sehingga tidak bisa memilih mandiri.
  • Tahun 2019 pemilu serentak. Kami menempatkan perhitungan pilpres diurutan pertama karena ini yang paling sederhada. Kalau Pileg, formulir isiannya banyak. DPD jumlah calonnya banyak.
  • KPU sudah membentuk tim, kalau ada hoax mereka akan buat anti hoax dalam bentuk gambar atau tulisan. KPU mengatur untuk transport yang ikut kampanye tidak boleh diberi dalam bentuk uang.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

  • Syarat pengawas TPS yang diatas 25 tahun dan pendidikan minimal S1. Sekarang ada 70.000 pengawas TPS. Serta bagaimana skenonario pelatihan saksi TPS.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI:

  • kita berbagi tugas. Untuk seseorang masuk DPT atau tidak itu wewenang KPU sedangkan untuk cetak KTP ada dikami

KESIMPULAN

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditutup oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur 3 pada pukul 18.22 WIB.

Untuk membaca livetweet RDP Komisi 2 DPR RI RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, kunjungi https://chirpstory.com/li/422454

WikiDPR/fera

Ilustrasi: tribunnews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan