· Progres satelit komunikasi pertahanan, permasalahan tuntutan arbitrase dengan pihak Avananti telah diselesaikan dan dilaporkan kepada Presiden. Dan kondisi pada saat ini, (i) PT. Dini Nusa Kusuma telah ditunjuk sebagai operator yang diberi hak penggunaan Filling satelit pada slot orbit 123° BT oleh Kemenkominfo melalui keputusan menteri komunikasi dan informatika Nomor 970 tahun 2018 dengan kewajiban menyelesaikan sisa permasalahan Kemhan. (ii) Saat ini Kementerian pertahanan bersama dengan tim jaksa pengacara Negara dari kejaksaan agung dan firma hukum schinder sedang menghadapi gugatan navayo di badan arbitrase internasional di Singapura. Prosesnya dalam tahap menunggu tanggapan dari Navayo atas surat jawaban Kementerian Pertahanan yang telah dikirimkan pada tanggal 2 Januari 2019. (iii) kementerian pertahanan juga melakukan upaya damai dengan mendorong PT. Dini Nusa Kusuma untuk mempercepat penyelesaian sisa permasalahan dengan Navayo.Kementerian pertahanan juga telah melakukan pembicaraan dengan duta besa Hungaria, untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan tuntutan Navayo di luar hukum yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri

· Proker TNI pada tahun 2018 disusun dengan prioritas untuk penguatan integratif, modernisasi dukungan matra darat, laut, udara dan profesionalitas prajurit. Yang menjadi prioritas adalah dibidang penguatan wilayah perbatasan, dari 11 program prioritas telah dilaksanakan 100%. Dalam pengembangan organisasi telah dibentuk 4 divisi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

· Sudah diresmikan satuan TNI terintegrasi Natuna untuk mengahadapi ancaman di aerah perbatasan, di bidang alutsista rata-rata dalam pencapaian sebesar 62,35% dan diharpkan pada tahun 2019 bisa mencapai 72% - 75%, dan pada bidang penguatan kekuatan pada tahun 2018 TNI melaksanakan operasi militer sebanyak 25 kegiatan dalam
sebulan.

· Dalam penguatan kekuatan di Luar Negeri telah mencapai 8 misi PBB dan untuk capaian OMP TNI daya tangkap efektif dan kedaulatan NKRI sudah terjamin dan telah menghalau 150 pelanggaran di wilayah udara.

· Untuk penanggulangan bencana alam dan kemanusia TNI berperan aktif dalam tim SAR di Lombok dan mengevakuasi korban benca Lion Air. Untuk pelatihan kesiapsiagaan PPRC TNI telah dilaksanakan pada tanggal 30 April – 12 Mei 2018 di Morotai dan dari sisi anggaran serapan anggaran sebesar 99,35%. Anggaran 2018 tidak memuat kontinensi penanggulangan bencana alam dan rendahnya sistem alutsista. Perkiraan anggaran utuk PDB sekitar 14,288,6 T dan anggaran pertahanan pada tahun 2018 sebesar 113,143 T.

· Pada saat pengamanan pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 kita menurunkan 99.000 personel dan pengerahan pada beberapa skala besar lainnya adalah pada saat event Asian Games, IMF Annual Meeting dan Gempa Lombok .

· Mengenai tragedy penembakan yang terjadi di Nduga menyebabkan 1 prajurit TNI meninggal dunia dan 23 karyawan lainnya. Citra TNI di mata masyarakat untuk sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Mengenai tahun 2019 karakter ancaman yang bersifat eskalatif, mixed dan terjadi dalam tempo tinggi serta membutuhkan TNI yang adaptif. Dan mengenai indikasi potensi bencana alam pada tahun 2019 tidak bisa diabaikan terlihat dari pergerakan tektonik.

· Tema rencana kerja tahun 2019 adalah pemerataan untuk pertumbuhan yang berkualitas termasuk diantaranya stabilitas keamanan nasional dan suksenya pemilu serentak. Proteksi operasi TNI 2019 di Papua dengan pengamanan daerah rawan penegakan hukum, dan pengamanan pembangunan Trans Papua. TNI menyiapkan pasukan tanggap cepat dan berkoordinasi dengan BNPB.

· Untuk pengamanan Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan pada tahun 2019, TNI menyiapkan personel sebanyak 182.286 personel dan akan melakukan kelanjutan 11 program prioritas TNI.

· Anggaran tahun 2019 mencapai 88.090.095.049.000 tetapi belum mencakupi kontinensi penanggulangan bencana.

· Terkait dengan pengamanan maritime untuk menghadapi illegal, TNI telah mengefisiensikan fleet response, operasi terpadu oleh TNI dan stakeholder maritime, dalam penggunaan pos bersama di wilayah perbatasan (bea cukai)