Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tanggal Rapat: 5 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 17 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Pada 5 November 2019, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tentang rencana kerja tahun anggaran 2020. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Meutya Viada Hafid dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10:30 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Komunikasi dan Informatika RI

  • Tidak ada visi dan misi Kabinet atau Menkominfo, tetapi hanya ada visi dan misi dari Presiden.
  • Sesuai dengan namanya, Menkominfo adalah portofolio yang tugasnya dibagi menjadi dua bidang yaitu, bidang komunikasi dan informasi serta bidang informatika.
  • Menkominfo lebih merujuk pada informatika sampai dengan infrastuktur, hal tersebut juga termasuk pada tugas mentransmisikan kebijakan pemerintah yang diinginkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
  • Tugs transmisi yang dimaksud adalah mentransmisikan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah dengan mentransmisikan program agar masyarakat dapat menindaklanjuti.
  • Sesuai amanat Undang-Undang (UU), Menkominfo terdiri dari 3 bagian.
  • Fixed broadband atau palapa ring sepanjang lebih dari 12.000 km yang dibangun oleh sektor swasta.
  • Merencanakan untuk melaunching satelit khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan mereka dimasa yang akan datang yang dikenal dengan sebutan electronic market place.
  • Berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan, per April 2019, wilayah yang layak dibangun adalah sebanyak 514 kabupaten/kota, 83.218 desa dan 7.175 kecamatan.
  • Coverage sudah menjangkau seluruh tanah air, serta infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Eksisting sudah mencapai 6 satelit komunikasi dan penyiaran, total Base Transceiver Station (BTS) Q2 2019 sampai dengan 457.083 BTS dengan teknologi 2G, 3G, dan 4G, serta fiber optic sepanjang 342.800 km mencakup wilayah laut dan darat.
  • Palapa Ring wilayah barat, tengah dan timur sudah dibangun 100% sesuai yang sudah diresmikan oleh Presiden.
  • Pemerintah telah membangun infrastruktur TIK di wilayah yang tidak diminati oleh pihak swasta seperti, Palapa Ring yang direncanakan 40% dapat diutilisasi pada tahun 2020.
  • Akses internet akan dibangun pada 12.000 lokasi pada tahun 2020, khususnya di sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kantor desa dan lain-lain dalam rangka pelayanan masyarakat.
  • Terkait wilayah yang sulit dijangkau, melalui satelit internet berkecepatan tinggi yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2021 dengan skema kerja dengan pemerintah dan badan usaha.
  • Penyediaan satelit multifungi yang dikenal dengan nama SATRIA (Satelit Republik Indonesia) nantinya dapat mengcover 150.000 layanan masyarakat khususnya masyarakat bawah.
  • Palapa Ring masih membutuhkan anggaran besar yang akan diambil diantaranya dari saldo kas Menkominfo sehingga dapat mengcover sarana pendidikan, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dengan tujuan menjangkau masyarakat bawah untuk pemerataan konektivits signal.
  • Daya jangkau layanan infrastruktur utama digunakan untuk menjangkau masyarakat dengan harapan, satelit tersebut dapat mewujudkan pemerataan sinyal di Indonesia. Fokus selanjutnya berkaitan dengan ekonomi digital dengan harapan massive dalam sektor ekonomi digital.
  • Dalam hal meningkatkan startup digital sebagai bentuk peningkatan ekonomi digital, sejak tahun 2016 telah diadakan pelatihan 1.000 startup yang telah menghasilkan berbagai macam produk.
  • Untuk mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dapat menggunakan aplikasi umum. Sampai dengan tahun 2019 sudah tersedia aplikasi pelayanan publik atau government platform yang melayani lembaga pemerintah seperti SI CANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik), layanan email Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain.
  • Dalam upaya menangkal konten hoax, terdapat tiga lapisan yaitu, pemeriksaan konten di kedua lapisan, kemudian yang ketiga adalah pengawasan konten dengan menggunakan infrastruktur dan sistem tertentu untuk menangani konten bermuatan negatif.
  • Terdapat tim cyber yang bekerja selama 24 jam secara serius sehingga dapat dijamin bahwa civil rights dan civil obligation dilakukan dengan baik.
  • Pengawasan konten di internet dilakukan secara terus-menerus, tepat dan cerdas bagi pemanfaatan oleh masyarakat dan negara.
  • Pada tahun 2020 akan ada sebuah sistem untuk menangani 150.000 konten negatif di internet, sebab kalau hal ini tidak diawasi dengan benar, dapat berdampak buruk bagi masyarakat.
  • Sejak tahun 2017 telah dilakukan perubahan progresif terhadap perizinan bisnis terkait regulasi. Pemangkasan birokrasi sebanyak 80% yang semula diproses 14 hari kerja menjadi hanya 1 hari kerja.
  • Program kerja Menkominfo pada tahun 2020 adalah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 adalah diseminasi program pemerintah yaitu kanal online dan engagement kepada masyarakat.
  • Saat ini ada sekitar 34 Government Public Relations (GPR) Menkominfo yang sudah tersebar di 34 kementerian dan sedang dilakukan proses evaluasi terkait hal tesebut, sebab fokus program ada pada merawat kebhinekaan untuk menghindari ketidakpercayaan yang disebabkan oleh perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
  • Sejak tahun 2018, Menkominfo telah mencabut 117 peraturan Menteri tentang regulasi untuk mempercepat pelayanan publik.
  • Terdapat 4 peraturan Menteri yang akan disederhanakan pada tahun 2020.
  • Terkait perlindungan data pribadi, setelah bertemu dengan perwakilan dari Uni Eropa, terdapat 180 lebih negara dengan rincian yaitu, 126 nya sudah memiliki legislasi primer termasuk ASEAN. Sementara di Indonesia, data perlindungan pribadi masih tersebar secara sektor dan parsial sehingga diperlukan adanya UU yang mensinkronkan.
  • Pagu alokasi anggaran Menkominfo sebanyak Rp5.610.505.496 miliar.
  • Pada tahun 2030 akan dihasilkan 140.000.000 digital talent.
  • Hasil penyerapan anggaran semakin baik karena adanya program BAKTI (Badan Aksebilitas).
  • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2019 telah melebihi target yaitu Rp19,2 triliun, sementara untuk anggaran tahun 2020 disepakati dengan rapat DPR yang lalu sebesar Rp20,8 triliun.
  • Alokasi belanja Menkominfo 2017-2020 terbagi menjadi 7 kluster.
  • Menkominfo akan memberikan dukungan yang kuat untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.
  • Sebagai kanal informasi pemerintah, akan dilakukan desiminasi pada tahun 2020.
  • Kominfo Smart Series dan lain-lain mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan