Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Tanggal Rapat: 26 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 2 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: KPI Pusat

Pada 26 September 2016, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi
dan Informatika dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengenai Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya H dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: tvmags.blogspot.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Komunikasi dan Informatika
  • Syarat perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
  • Memenuhi jangkauan daerah maju dan non-maju (pemenuhan konten lokal)
  • Kepemilikan asing di LPS tidak lebih dari 20%
  • Laporan tahunan dari masing-masing operator akan direview oleh KPI

KPI Pusat
  • Proses perpanjangan izin LPS akan dikawal oleh KPI Pusat
  • Nilai Rekomendasi
    • Kriteria rekomendasi meliputi 4 aspek
      • Aspek program
      • SSJ (konten lokal)
      • Sumber Daya Manusia (SDM)
      • Administrasi
    • Dengan nilai:
      • 201-300 = BAIK (Direkomendasikan)
      • 101-200 = CUKUP (Direkomendasikan)
      • 1-100 = Tidak direkomendasikan
  • Teguran Tertulis Tahun 2007-2015
    • Trans TV = 111
    • RCTI = 87
    • SCTV = 73
    • ANTV = 65
    • Indosiar = 64
    • TV 7/Trans 7 = 63
    • Global 7 = 63
    • TPI/ MNC TV =55
    • Lativi/TV One = 49
    • Metro TV = 49

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan