Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik
Tanggal Rapat: 17 Apr 2018, Ditulis Tanggal: 12 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik
Pada 17 April 2018, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik mengenai Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: jateng.tribunnews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia
- Misi Facebook adalah memberikan masyarakat Indonesia kemampuan untuk membangun komunitas dan membuat dunia menjadi lebih dekat. Pengguna Facebook di Indonesia sangatlah penting bagi kami. Lebih dari 115 juta masyarakat Indonesia mengakses Facebook setidaknya satu kali setiap bulannya untuk terhubung dengan teman, bisnis dan peristiwa penting dalam hidup mereka. Kami adalah perusahaan yang optimis serta idealis dan kami akan senantiasa memberdayakan komunitas yang kami layani.
- Tim kami di Jakarta berkomitmen penuh untuk memberikan masyarakat Indonesia kemampuan untuk
membangun komunitas dan mendukung perkembangan industri melalui serangkaian inisiatif guna memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi Indonesia. Kami melakukan ekspansi kantor cabang Facebook Indonesia di tahun 2017. Namun, sama seperti kebanyakan negara lainnya, layanan Facebook di Indonesia disediakan oleh Facebook Ireland Limited. - Tahun 2013, sebuah aplikasi (“thisisyourdigitallife”) dikembangkan oleh seorang peneliti bernama
Dr. Aleksandr Kogan. Dr Kogan bukan dan tidak pernah menjadi karyawan Facebook. Pada saat itu, ia adalah seorang akademisi di Cambridge University. Aplikasi Dr Kogan (seperti halnya aplikasi lain yang menggunakan platform Facebook) menggunakan fitur Facebook Login yang tersedia secara umum. Facebook Login memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga untuk meminta persetujuan dari
pengguna aplikasi Facebook agar aplikasi mereka bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka dengan pengaturan privasi teman mereka. - Penggunaan Facebook Login sesuai dengan kebijakan yang telah di atur dalam kebijakan platform
Facebook, dimana kami dengan tegas melarang pengguna dan pengirim data yang dikumpulkan menggunakan cara ini untuk tujuan lain. - Setelah Dr Kogan mendapatkan data pengguna Facebook, data tersebut kemudian diberikan ke
Cambridge Analytica. Facebook tidak memberikan izin atau menyetujui pemindahan data tersebut dan hal ini merupakan pelanggaran kebijakan platform Facebook. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dari media, pada Desember 2015, kami mengangguhkan akses aplikasi tersebut untuk menggunakan Facebook Login dan menuntut Dr Kogan serta perusahaannya saat itu. Global Science Research Limited (GSR) dan entitas lainnya yang sudah dikonfirmasi bahwa mereka telah menyerahkan data yang terkumpul melalui aplikasi ke entitas tersebut untuk memberikan penjelasan dan segera menghapus semua data tersebut. - Aplikasi tersebut tidak mendapatkan informasi akun yang sensitif seperti password atau informasi finansial. Pengembang aplikasi pihak ketiga dalam kasus ini hanya memiliki akses data ke orang yang telah mengunduh aplikasi dan memberikan akses datanya kepada aplikasi itu. Data dalam hal ini termasuk informasi teman mereka, data yang dipublikasikan teman mereka di platform Facebook sesuai dengan pengaturan privasinya. Kebijakan platform Facebook yang ada saat ini memberlakukan sejumlah persyaratan bagi penyedia aplikasi untuk berprilaku sesuai dengan peraturan platform kami – aturan tersebut dilanggar oleh Dr Kogan.
- Pada maret 2018, media menghubungi kami dan mempertanyakan apakah pihak-pihak terkait benar telah menghapus data yang mereka miliki sesuai dengan pengakuan mereka yang telah tersertifikasi secara hukum. Kami pun secepatnya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai ini. Sejauh ini, kami belum menemukan bukti bahwa mereka melanggar sertifikasi penghapusan dengan tidak menghapus data yang mereka miliki. Tapi, kami akan terus mendalami kemungkinan ini sembari membantu penyelidikan yang dilakukan Komisioner Informasi Inggris (ICO). ICO meminta kami menunda melakukan langkah-langkah audit dan pencarian fakta tertentu sambil menunggu penyelidikan mereka selesai.
- Data terkait orang Indonesia
- Kami mengetahui bahwa 748 orang di Indonesia telah memasang aplikasi ini selama tersedia di platform Facebook (dari November 2013 saat aplikasi tersedia sampai dengan tanggal 17 Desember 2015) atau 0,25% dari total pemasangan aplikasi ini di seluruh dunia
- Kami juga menemukan tambahan sebanyak 1.095.918 orang dari Indonesia yang berpotensi terkena dampak sebagi teman dari pengguna aplikasi
- Sehingga total 1.096.666 orang di Indonesia yang terkena dampak atau 1,26% dari total jumlah orang yang terkena dampak secara global
- Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak
- Fitur Lokasi telah digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak. Perlu dicatat bahwa Lokasi tidak mencerminkan kebangsaan atau kewarganegaraan dan kemungkinan besar tidak mencerminkan tempat tinggal atau domisili sebenarnya.
- Angka ini tidak termasuk orang yang telah mengunduh aplikasi tersebut, tapi kemudian menghapus akun Facebooknya, karena kami sudah tidak memiliki datanya.
- Angka ini pun mungkin lebih besar dari yang sebenarnya karena kami tidak menyimpan data pengguna perorangan yang telah mengunduh aplikasi tersebut, kami pun menghitung berdasarkan orang yang telah mengunduh aplikasi tersebut selama tersedia di platform kami dan juga orang yang terhubung dengan mereka sebagai teman di Facebook sejak aplikasi tersebut aktif di platform Facebook pada bulan November 2013 hingga saat kami membatasi akses atas data teman pengguna pada bulan Mei 2015.
- Angka ini mungkin lebih besar dibanding jumlah sebenarnya dari data orang yang diberikan Dr. Kogan kepada Cambridge Analytica. Dr. Kogan sudah mengaku secara terbuka bahwa membagikan data pengguna dari Amerika Serikat kepada Cambridge Analytica.
- Kami sampaikan kembali bahwa Facebook tidak pernah menyetujui penggunaan data oleh Cambridge Analytica yang diperoleh dari aplikasi Dr. Kogan. Dr. Kogan dan Cambridge Analytica bertindak sebagai pengendali data pihak ketiga yang indipenden dan menentukan tujuan dan cara memproses data yang mereka peroleh.
- Namun, penting saya sampaikan bahwa tidak pernah terjadi kebocoran data dari sistem Facebook. Kejadian ini bukanlah kejadian dimana pihak ketiga menembus sistem Facebook atau berhasil lolos dari perangkat pengamanan data yang kami miliki. Namun, kejadian ini adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan kami untuk melindungi data pengguna, kami mohon maaf atas kejadian
tersebut. - Saat ini kami sedang melakukan peninjauan kembali atas platform kami untuk memastikan data pengguna Facebook (termasuk data pengguna Facebook di Indonesia) terlindungi dan memastikan pelayanan kami berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terkini terkait peninjauan menyeluruh tersebut.
- Kami juga menyampaikan bahwa akses aplikasi thisisyourdigitallife ke Facebook Login sudah dihentikan per 17 Desember 2015. Sehingga para pengguna Facebook, termasuk pengguna Indonesia, tidak dapat mengakses aplikasi tersebut melalui platform kami sejak tanggal tersebut.
- Langkah-langkah yang kami ambil
- Pertama, kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Cambridge Analytica. Selain tentunya, memberi tahu semua yang terkena dampak atau dirugikan dalam hal ini.
- Kedua, untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan data oleh pengembang aplikasi, sekarang kami sedang melakukan investigasi atas semua aplikasi yang pernah mendapatkan akses atas informasi dalam jumlah besar. Jika ada dari mereka yang menyalahgunakan data pengguna, kami akan memblokir mereka dari Facebook dan memberitahu semua orang yang telah terkena dampak.
- Ketiga, untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi kedepannya, kami akan memastikan agar para pengembang tidak dapat mengakses banyak informasi di sini. Untungnya, kami telah melakukan perubahan besar atas platform kami pada tahun 2014 lalu, yang akan mencegah kasus seperti Cambridge Analytica terjadi lagi.
- Kami perlu menekankan bahwa kami menjalankan tanggung kami dengan sangat serius dalam memastikan perangkat kami ini digunakan untuk mengedepankan misi sosial kami yaitu menghubungkan masyarakat, membangun komunitas, dan membuat dunia menjadi lebih dekat.
Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik
Tidak ada pemaparan mitra dalam RDPU ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat