Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI
Tanggal Rapat: 13 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 19 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Direksi LPP TVRI→Dirut Perencanaan dan Bidang Umum
Pada tanggal 13 Juni 2019, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewas dan Direksi LPP TVRI mengenai Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L TA 2020. Rapat ini dibuka dipimpin oleh Satya Widya dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 11.02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dewas LPP TVRI
- TVRI akan berfokus pada layanan publik seperti penyiaran Pilkada 2020 dan PON Papua 2020, untuk itu TVRI akan bekerja sama dengan BUMN terkait agar TVRI menjadi public watchdog
- Direksi TVRI akan diarahkan untuk meningkatkan anggaran sekitar Rp1 triliun, dimana penyerapan anggaran masih 95% dan berharap dapat meningkat
- Kualitas SDM adalah suatu keniscayaan yang akan di tingkatkan
- TVRI merencanakan digitalisasi TV yang niscaya akan dilaksanakan di tahun 2020 termasuk digitalisasi studio dan pemancar, dimana programi ini membutuhkan anggaran yang memadai
- Segi teknis TVRI kedepan akan memasuki era 3M yaitu multi channel, multi platform, dan multimedia. Digital switch on, digitalisasi studio dalam sistem penyiaran dan pemancar, serta TVRI sebagai MUX Operator dalam peremajaan alat penyiaran dan MAM system
- TVRI akan fokus menyiarkan hal-hal positif di daerah sehingga berita mengenai daerah tidak melulu berita negatif
- TVRI pertama kali memperoleh WTP dan akan membuat syukuran bersama seluruh stasiun daerah pada tanggal 17, mengundang Kom 1 untuk hadir
- TVRI masuk ke dapal program prioritas kedua yang fokusnya infrastruktur dan pemerataan wilayah melalui transformasi digital dan hal ini dilakukan dengan penuntasan infrastruktur TIK melalui disemenasi informasi dan literasi masyarakat
- Pengembangan usaha dilakukan dengan meningkatkan pendapatan PNBP jasa siaran dengan strategi yang lebih aktif dan kreatif dari sektor K/L, BUMN, Pemda dan swasta, juga meningkatkan PNBP non siaran dan optimalisasi aset
Direktur Utama LPP TVRI → Helmy Yahya
- Tahun ini TVRI akan memulai siaran secara Internasional dalam kanal yang disebut ‘TVRI World’
- TVRI akan menjadi lembaga penyiaran yang informatif, edukatif, serta menjadi perekat sosial bagi masyarakat
- TVRI akan fokus pada transformasi digital yang kebijakannya membangun dan memanfaatkan TIK serta penyiaran melalui transformasasi digital
- Tahun depan TVRI berencana akan melakukan peliputan langsung Olimpiade Tokyo 2020 dan informasi Pilkada serentak 2020
- TVRI akan melakukan berbagai kajian di bidang pertelivisian dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan daya saing TVRI untuk Litbang
- Kondisi yang TVRI inginkan yaitu sistem penyiaran daerah bersiaran secara mandiri dengan kanal sendiri yaitu kanal 2 digital dalam rangka digitalisasi switch-on
- TVRI dapat terus tayang selama 24 jam dan meningkatkan siaran acara lokal dari semula 4 jam sehari menjadi minimal 8 jam sehari
Direksi LPP TVRI → Direktur Keuangan
- Pagu indikatif TVRI TA 2020 sebesar Rp1,17 triliun, ada kenaikan dari angka di tahun 2019 sebesar Rp951 miliar dengan alokasi dari Rupiah murni sebesar Rp1,2 miliar dan PNBP Rp105 miliar
- Alokasi anggaran untuk stasiun pusat sebesar Rp593 miliar atau 53,55% dan stasiun daerah sebesar Rp514 miliar atau 46,45%, secara persentasi daerah sedikit menurun karena pusat melakukan pengembangan 4 kanal digital baru
- Alokasi anggaran pusat dan daerah per sumber dana rupiah murni di kantor pusat Rp534 miliar dan di stasiun daerah Rp468M, PNBP di stasiun pusat Rp59 miliar dan di daerah Rp46 miliar, belanja pegawai Rp336 miliar, belanja barang Rp569 miliar, dan belanja modal Rp202 miliar
- Anggaran untuk penayangan Olimpiade Tokyo 2020 adalah Rp32,5 miliar dan untuk penayangan PON Papua adalah Rp6,5 miliar. Anggaran untuk SPI Rp3,3 miliar, pusdiklat Rp3,7 miliar, dan litbang Rp4,9 miliar
- Belanja barang di Direktorat Umum Rp29 miliar, belanja operasional Rp13 miliar, belanja barang Rp43 miliar, dan belanja modal Rp21 milia. Total anggaran untuk Direktorat Umum Rp65,5 miliar
- TVRI mengajukan tambahan anggaran untuk bisa beroperasi secara normal sekitar Rp1,33 miliar
Direksi LPP TVRI → Direktur Program Berita
- Pada lokal siang sampai sore akan di isi acara after school seperti drama keluarga dan hiburan
- Nasional prime time (19.00- 01.00)
- Program spesial tahun 2020 yaitu pilkada serentak, olympiade Tokyo dan PON Papua
Direksi LPP TVRI → Direktur Siaran
- TVRI daerah akan memfokuskan pada penayangan program kebudayaan guna mendukung lokalitas budaya setempat
- Nasional prime time akan berfokus pada penyiaran informasi dokumenter dan hiburan yang beberapa diantaranya bekerja sama dengan pihak asing
- Siaran nasional akan siaran 24 jam dengan basis konsep siaran general TV dan tetap mengedepankan konsep sebagai televisi negara. Pada pukul 04.00-12.00 berupa talkshow, etnik, religi, cooking culinary, dan keluarga anak
- Siang dan petang sasarannya adalah anak- anak dan remaja, jadi setelah berita siang akan ada acara dengan tema lifestyle, animasi, gameshow, dan musik
- Anggaran sebesar Rp32 miliar akan digunakan untuk penyiaran olimpiade Tokyo 2020 karena harga lisensi atau HKI yang diambil dari agensi pihak penyelenggaran olimpiade cukup besar
- TVRI sudah bekerja sama dengan BWF untuk menyiarkan badminton dengan 10 series, LIGA dunia sudah bekerja sama dengan Copa Italia, TVRI sudah bersiap untuk LIGA 2 Indonesia yang akan melibatkan kesebelasan divisi di daerah
- Anggaran yang diperuntukkan di bidang teknik sebesar Rp131,8 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan jangkauan siaran TVRI, meningkatkan supras dan peralatan penyiaran, dan modernisasi studio
Direksi LPP TVRI → Dirut Perencanaan dan Bidang Umum
Dalam rapat ini, tidak ada pemaparan mitra.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)