Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Anggaran RKA-K/L LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama LPP RRI dan Direktur Utama LPP TVRI
Tanggal Rapat: 13 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 8 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Direktur Keuangan LPP TVRI
Pada 13 September 2018, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama LPP RRI dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pagu Anggaran RKA-K/L LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : tirto.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama LPP RRI → Mohammad Rohanuddin
- Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI 2019
- Pagu Anggaran Rp994.120.111.000
- Belanja Pegawai Rp626.725.124.000 (63%)
- Belanja Barang Rp285.800.000.000 (29%)
- Belanja Modal Rp81.594.987.000 (8%)
- Pagu Anggaran Rp994.120.111.000
- Rekapitulasi kegiatan per program
- Program dukungan manajemen Rp165 M
- Program pengelolaan siaran publik Rp828 M
- Stasiun penyiaran yang akan dibangun
- Palembang
- Mataram
- Atambua
- Sorong
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) LPP RRI TA 2019
- Program prioritas
- Peningkatan konektivitas dan TIK dengan anggaran Rp10,4 M
- Kegiatan prioritas
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK
- Proyek prioritas
- Pengembangan infrastruktur penyiaran publik
- Program prioritas
- Anggaran untuk kegiata Pemilu sebesar Rp14 M
- Sosialisasi cerdas pemilu
- Quick count
- Usulan tambahan anggaran Rp347.704.060.000
- Pembangunan gedung
- Pembangunan stasiun
- Isu strategis terkait peningkatan pelayanan di daerah 3T adalah permohonan formasi PNS
- Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI TA 2019 per sumber dana
- Rupiah murni Rp978.907.265.000 (98,5%)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp15.212.846.000 (1,5%)
Direktur Utama LPP TVRI → Helmy Yahya
- Berkat dukungan Komisi 1, TVRI bisa menyiarkan Asian Games 2018, bahkan bisa siaran 24 jam, lebih lama daripada TV swasta lainnya dan bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Total 350 jam TVRI menyiarkan dari gelanggang ke gelanggang, kuis, dll. Untuk Asian Games 2018 TVRI menjadi official media broadcaster.
- Siaran TVRI Tahun 2018
- Program Pilkada
- Indonesia Master, live dari Babel
- Detik-detik proklamasi
- Official broadcaster Asian Para Games
- TVRI sudah bersiaran live di Youtube karena TVRI harus goes millenial. Followers media sosial TVRI juga meningkat
- Instagram 75.000
- Twitter 65.000
- Audience share di posisi 12
- TVRI mendapatkan penghargaan dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tahun 2018
- Berita peringkat 2, diatas indeks KPI dan dibawah Kompas TV
- Talkshow peringkat 1
- Program Anak peringkat 1
- Variety Show peringkat 1
- Arah Kebijakan Program TVRI 2019
- TVRI memosisikan diri sebagai Lembaga Penyiaran yang informatif, edukatif, menghibur, perekat sosial dan pelestari budaya bangsa dengan sasaran kegiatan meningkatkan daya saing konten program dan berita serta kesinambungan penyelenggaraan siaran yang diikuti dengan perluasan jangkauan siaran terutama untuk menyukseskan Pemilu 2019.
- Sasaran Utama Program TVRI 2019
- Menjadi rujukan utama siaran televisi yang netral, independen, imparsial untuk menyukseskan Pemilu 2019.
- Prioritas Bidang Program & Berita
- Menuju Istana
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. [Mulai dari sosialisasi pilpres, profil Capres dan Cawapres, Debat Capres dan Cawapres, liputan kampanye, janji Capres dan Cawapres, liputan pemungutan suara pilpres, siaran langsung penghitungan suara pilpres dan siaran langsung Sidang MPR RI, Pelantikan dan PIdato Presiden dan Wakil Presiden terpilih sampai pengumuman susunan kabinet]
- Menuju Istana
- Rencana Siaran TVRI tahun 2019
- Berita Parlemen selama 3 jam/ hari
- Sinetron Siti Nurbaya dan Malayahati
- Sea Games di Manila
- Persiapan Olympiade Tokyo
- TVRI membutuhkan dukungan untuk mengganti peralatan yang sudah sangat tua. TVRI juga akan mempercepat proses migrasi dari analog ke digital. Akhir tahun TVRI akan meluncurkan logo baru/rebranding dan seragam baru.
- Prioritas TVRI adalah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. Kondisi SDM TVRI cenderung berusia di atas 40 tahun. Tahun ini TVRI dan RRI mendapat jatah PNS 50 orang. Tunjangan Kinerja (Tukin) TVRI belum turun.
- Daerah yang belum memiliki stasiun sendiri
- Banten
- Papua Barat
- Kepulauan Riau
- Maluku Utara
- Kalimantan Utara
- Tahun 2018 TVRI mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK setelah 3X disclaimer, semoga tahun 2019 TVRI mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan).
Direktur Keuangan LPP TVRI
- Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp951 M per sumber dana
- Rupiah Murni Rp854M (89,85%)
- PNBP Rp96 M (10,15%)
- Pagu Anggaran berdasarkan Program
- Program dukungan manajemen Rp242 M (25,48%)
- Program pengelolaan siaran Rp708,7 (74,52%)
- Pagu Anggaran per lokasi
- Kantor Pusat Rp447,3 M (47%)
- Direktorat Keuangan Rp190,8 M
- Direktorat Umum & SDM Rp35,32 M
- Satuan Pengendali Intern Rp3,3 M
- Pusdiklat Rp7,8 M
- Puslitbang Rp7,8 M
- Direktorat Teknik Rp101,3 M
- Pengembangan Usaha Rp8,55 M
- 29 Stasiun Daerah Rp503,6 M (53%)
- Kantor Pusat Rp447,3 M (47%)
- Pagu Anggaran berdasarkan Belanja
- Belanja Pegawai Rp302,6 M (31,83%)
- Belanja Barang Rp476,5 M (50,11%)
- Belanja Modal Rp171,7 M (18,06%)
- Alokasi untuk Program Pemilu
- Kegiatan untuk Pemilu Rp104,7 M
- Siaran berita pemilu Rp15,2 M
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat