Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
Tanggal Rapat: 2 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 3 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Direksi LPP TVRI
Pada 2 Desember 2019, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mengenai Rencana Kerja Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 14:29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dewan Pengawas LPP TVRI
- Lembaga penyiaran publik berbeda dengan lembaga penyiaran swasta.
- Misi LPP TVRI
- Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa
- Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel secara profesional, modren serta terukur kemanfaatannya
- Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital-konvengensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modren dan tepat guna serta dapat diakses secara global
- Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis mentokrasi serta mencerminkan keberagaman
- Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramoing dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan
- Pola pengawasan Dewas LPP TVRI
- Dasar
- UU Penyiaran No. 32 Tahun 2003
- PP No. 13 tahun 2005
- Fungsi utama
- Membuat kebijakan
- Fungsi pengawasan
- Kebijakan dan SK Dewas
- Kebijakan umum, visi dan misi TVRI
- Kebijakan penyiaran
- Tata kerja dan hubungan Dewas dan Direksi
- Pengembangan kelembagaan dan SDM
- kontrak manajemen Direksi
- SK Dewas
- Pengawasan Dewas
- Surat bersifat pengawasan, disposisi, mengingatkan dan teguran
- KPI (Key Performance Indicator) Dirut dan 5 Direksi, periode penilaian per semester/6 bulan
- Dewas melakukan visit, kunjungan, dialog, pengarahan, dan pengawasan
- Mekanisme kerja
- Forum pleno Dewas
- Koordinator bidang per Dewas
- Rapat Dewas dan Direksi per bidang, Rakor pleno Dewas dengan Direksi
- Pengawasan per Direktorat dan satker
- Dialog publik dan akademisi
- Stakeholder relations
- Studi banding
- Perumusan kebijakan
- Dasar
- Program kerja Dewas Tahun 2019
- Penetapan RKAKL Tahun 2019 dan melaksankan pengawasannya
- FGD, Dengar Pendapat, Diskusi Terbatas Dewas dengan stakeholder
- Diskusi Dewas TVRI dan RRI
- Pertemuan dan diskusi kelembagaan dengan akademis, Kementerian dan Baleg DPR-RI
- Pematangan Rencana Strategis (Renstra) TA 2020-2024
- Revisi kebijakan, pembuatan kebijakan dan etika kolegial Dewas
- Review dan penilaian KPI Direksi dan pemutusan KPI Direksi
- Studi banding proses persiapan dan implementasi digitalisasi TV dan ASO ( Analog Switch Off)
- Koordinasi, arahan, input, pendampingan, pengawasan Dewas per Direktorat
- Perumusan dan penulisan buku tentang Tantangan dan Harapan LPP TVRI (tentang kelembagaan dan tantangan TVRI ke depan)
- Prioritas program kerja Dewas 2020
- Input dan kajian untuk revisi UU Penyiaran Tahun 2002
- Kajian dan input untuk rancangan plan RTRI dan RUU RTRI
- Kebijakan dan supervisi dari Dewas terkait progress digital switch on, proses implementasi digitalisasi TV multiplatform dan revitalisasi alat teknik TVRI
- Kebijakan Dewas terkait implementasi Renstra 2020-2024
- Studi banding dan revisi kebijakan Dewas yang perlu penyesuaian
- Kerja sama dengan JICA Jepang terkait format kebijakan TV publik di Jepang dan kerja sama untuk bantuan Disaster Management System
- Supervisi dari Dewas untuk Reformasi Birokrasi, persiapan dan penerapan tunjangan kinerja di TVRI perbaikan tata kelola SDM dan umum
- Revisi dan perbaikan sistem Key Performance Indocator
- Supervisi dan Dewas untuk perbaikan tata kelola perencanaan anggaran 2020
- Supervisi dan Dewas untuk perbaikan tata kelola program, berita, serta pengembangan dan usaha
- Review dan revisi tata kerja dan hubungan Dewas dan Direksi sesuai yang diperlukan
Direksi LPP TVRI
- Isu strategis
- Digitalisasi
- Pengembangan System Multiplexing di 117 pemancar digital
- Mendukung program penyiaran simucast dalam rangka A50
- Peningkatan dan penyempurnaan kualitas siaran dengan kualitas digital HD
- Kebencanaan (new inisiatif)
- Memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana dikawasan strategis dan perkotaan (KEK,KI,KSPN) (Diseminasi response, recovery)
- Penguatan kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi (sesuai arahan Presiden dan surat edaran ManpanRB No.384/2019 Tanggal 13 November 2019)
- Restruktur organisasi
- Tipenisasi stasiun penyiaran
- Impassing jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai hasil pemetaan
- Digitalisasi
- Audience share mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibanding Tahun 2017-2019, rata-rata dari tahun 2015-2019 di angka 1,7 atau kenaikan sekitar 17% dari tahun sebelumnya.
- LPP TVRI akan terus mengejar ketertinggalan terutama sisi jumlah penonton dibandingkan dengan televisi swasta lainnya.
- Arah kebijakan program TVRI 2020
- TVRI memosisikan diri sebagai Lembaga Penyiaran yang informatif, edukatif, menghibur, perekat sosial dan pelestari budaya bangsa dengan sasaran kegiatan meningkatkan daya saing konten program dan berita serta kesinambungan penyelenggaraan siaran yang diikuti dengan perluasan jangkauan siaran terutama untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020, Olimpiade Tokyo 2020, dan PON Papua 2020.
- Pagu anggaran Tahun 2019 Rp951.021.692 dan Tahun 2020 Rp1.107.952.086
- Tagging prioritas Nasional Rp141.800.000.000
- Prioritas bidang lainnya
- Meningkatkan peran SPI menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK, melakukan audit dan pembinaan di kantor pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan membangun kepercayaan publik
- Melaksanakan redesigning pusdiklat dengan pendekatan linkand match untuk memenuhi kebutuhan di bidang industri pertelevisian, melakukan training dan re-training bagi tenaga operasional dan diklat profesi untuk memperbesar rasio keterdidikan SDM serta membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi TVRI
- Melakukan berbagai kajian di bidang pertelivisian dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan daya saing TVRI
- Prioritas bidang pengembangan usaha
- Mengembangkan diversifikasi usaha sebagai sumber pendanaan dari peningkatan citra TVRI
- Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan baik usaha jasa siaran melalui revisi PP No.33/2017 tentang PNBP TVRI maupun usaha jasa non-siaran melalui optimalisasi aset
- Meningkatkan hubungan kemitraan dan meningkatkan PNBP dari K/L
- Meningkatkan awareness dan membangun citra positif melalui kegiatan marketing communication
- Prioritas bidang keuangan
- Meningkatkan pengelolaan keuangan sejalan dengan prinsip Good Governance
- Meningkatkan manajemen perencanaan, evaluasi monitoring kinerja melalui aplikasi berbasis web
- Meningkatkan kualitas manajemen sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi berbasis web
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mempertahankan opini WTP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak publik lain dan penagihan piutang yang lebih optimal
- Realitas kemampuan anggaran dalam mendukung program siaran LPP TVRI
- Stasiun Nasional
- Stasiun Nasional bersiaran 22 jam sehari
- Siaran lokal 4 jam sehari
- Produksi lokal atau sindikasi lokal
- Re-run program kurang lebih sebesar 37%
- Produksi program dan acara hanya mampu mengcover 63% jam siaran
- Stasiun Nasional
- Kondisi yang diinginkan - Pola acara 2020
- Stasiun penyiaran daerah bersiaran mandiri
- Minimum siaran lokal 8 jam sehari
- Wajib relay berita Nasional
- Stasiun Nasional bersiaran 24 jam sehari
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat