Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Penyesuaian RKA Kementerian Luar Negeri Tahun 2020, Situasi Hongkong, Papua dan Kerja Sama dengan Afrika - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri

Tanggal Rapat: 11 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 14 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Luar Negeri→Retno Marsudi

Pada 11 September 2019, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri mengenai Pembahasan Penyesuaian RKA Kementerian Luar Negeri Tahun 2020, Situasi Hongkong, Papua dan Kerja Sama dengan Afrika. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Yogyakarta pada pukul 10:34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Luar Negeri → Retno Marsudi
  • Demonstrasi di Hongkong masih berlangsung di beberapa tempat, KJRI (Konsultan Jenderal Republik Indonesia) dan diaspora memastikan perlindungan WNI di Hongkong.
  • Tindak lanjut Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue (IAID), Presiden memastikan hubungan antar Indonesia dan Afrika sangat baik.
  • Melalui forum IAID, lebih dari 700 peserta mengikuti forum hingga tuntas.
  • Business deals IAID 2019 sebesar USD 822 million
  • Pengalokasian ABT Pagu Indikatif TA 2020
    • Renovasi gedung Perwakilan RI pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenlu/Sekretariat Jenderal
    • Bali Process and Foreign Policy and Global Health Dialogue (FPGH)
    • Middle East & Islamic Countries Summit on Halal Industries pada Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
    • Business Forum pada Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa
    • Diplomasi Ekonomi dan Maritim, Perlindungan WNI dan Pelayan Konsuler di Perwakilan RI di luar negeri pada Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri
  • Distribusi Anggaran Kemenlu TA 2020 per Jenis Belanja
    • Belanja Pegawai Rp3.647.726.470.000
    • Belanja Barang Operasional Rp1.416.223.017.000
    • Belanja Barang Non Operasional Rp2.402.669.557.000
    • Belanja Modal Rp1.219.389.297.000
    • Total Rp8.686.008.341.000
  • Proyek Prioritas Nasional Kemenlu TA 2020
    • Program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian Internasional/Ditjen hukum dan perjanjian Internasional
    • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa/Ditjen Amerika dan Eropa
    • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika  
  • RKAKL Pagu Anggaran Kemlu TA 2020 per Program
    • Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenlu/Sekretariat Jenderal Rp5.306.319.688.000
    • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenlu/Sekretariat Jenderal Rp1.194.912.014.000
    • Program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama Internasional pada perwakilan RI di luar negeri/Sekretariat Jenderal Rp 811.945.121.000
    • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia Afrika dan Afrika/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Rp94.041.196.000
    • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa/Ditejen Amerika dan Eropa Rp63.175.622.000
    • Program peningkatan hubungan dan politik luar negeri melalui kerja sama ASEAN/Ditjen Kerja Sama ASEAN Rp58.534.103.000
    • Program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral/Ditjen Kerja Sama Multilateral Rp827.113.498.000
    • Program optimalisasi informasi dan diplomasi publik/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Rp94.910.553.000
    • Program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian Internasional/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Rp42.562.988.000
    • Program peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran/Ditjen Protokol dan Konsuler Rp121.660.873.000
    • Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenlu/Inspektorat Jenderal Rp35.396.133.000
    • Program pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri/Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Rp35.436.552.000
    • Total Rp8.686.008.341.000

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan