Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Guru Honorer Kategori 2 (K2) — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Jawa Barat

Tanggal Rapat: 26 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 27 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Jawa Barat

Pada 26 Juni 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Jawa Barat mengenai Guru Honorer Kategori 2 (K2). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Reni Marlinawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 13:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Jawa Barat
  • Penyelesaian honor K2 adalah dengan tata cara, mekanisme, dan kurun waktu yang jelas, tanpa batasan instansi dan kualifikasi karena kurang lebih guru honorer K2 saat ini berjumlah 350 ribu seIndonesia.
  • Harus ada penekanan yang jelas terkait formasi di daerah bagi guru honorer yang non-kategori, perlu formula yang bijak dan formil agar guru honorer K2 dapat hidup lebih sejahtera.
  • Masalah anggaran sebaiknya dikembalikan ke pusat, jika dikembalikan ke daerah maka akan kembali seperti dahulu.
  • Di daerah Jawa Barat, K2 ada yang sudah tersertifikasi dan berumur 32 tahun keatas, jadi ketika mengikuti seleksi K3 dapat poin 50-70%.
  • Ada 4 daerah Kabupaten/kota yang mendaftar, Kabupaten Tangerang sudah tes dan rata-rata diluluskan semua tetapi gak masuk SK jadi gak digaji, karena uangnya tidak ada sekitar 1500 orang.
  • Di Kabupaten Pandeglang dari 1300 orang yang lulus hanya 35 orang.
  • Di Banten sekitar 12 ribu yang masuk K2, tetapi di lapangan ada kebijakan P3K. penganggaran P3K di daerah, akhirnya ada yang sudah keluar nomor tes tapi tesnya belum dilaksanakan.
  • Di Majalengka sekitar 1300 orang dininabobokan oleh Bupati dan katanya akan selesai di 2020.
  • Terkait pelaksanaan P3K untuk 2018, Kab Ciamis awalnya menolak adanya K2, tetapi ketika sudah disahkan di KemenPAN-RB akhirnya Ciamis melaksanakan P3K dengan kuota 60 orang tetapi sampai hari ini tidak ada pengemuman lolos atau tidaknya.
  • Diperlukan jenjang ketika tes tetapi hanya sebagai formalitas, untuk orang-orang yang tidak memenuhi standar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan