Mendikbud

• Standar guru mengenai kewajiban guru dalam memenuhi kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi:
  • Kualifikasi Akademik, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
  • Kualifikasi Akademik, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
  • Kompetensi, kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
  • Guru Professional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
  • Guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya (Pasal 14, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)
  • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
  • Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
• Data Guru terdiri dari;
  • 735.825 Guru bukan PNS di sekolah negeri
  • 1.378.940 Guru PNS di sekolah negeri
  • 798.208 Guru bukan PNS di sekolah swasta
  • 104.325 Guru PNS di sekolah swasta
  • Total 1.534.031 Guru bukan PNS di sekolah
    negeri dan swasta
  • Total 1.483.265 Guru PNS di sekolah negeri
    dan swasta
• Guru honorer bukan PNS itu tidak ada dasarnya, biasanya hanya disebut sebagai guru pengganti
• Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kami membutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun, cukup diupayakan dengan 707.324 jumlah guru PNS
• Kebutuhan guru tertinggi secara berurutan sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA/K
• Multi Subject Teaching artinya guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran. Guru yang satu mata pelajaran, itu guru yang mewah
• Efisiensi guru dapat ditempuh dengan melakukan pengajaran lebih dari satu mata pelajaran
• Kemendikbud mengusulkan agar setiap guru bisa mengajar lebih dari 2 mata pelajaran, sehingga efisensi jumlah guru akan tercapai. Kemendikbud akan menyekolahkan kembali guru-guru yang hanya menguasai 1 bidang pelajaran, terutama untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Hal ini agar guru tidak hanya mengajar di satu mata pelajaran namun bisa banyak mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan tentunya yang serumpun
• 438.590 THK-II tidak lulus tes dan 35.84% atau 157.210 THK-II yang tidak lulus adalah guru
• Kemendikbud meminta kepada instansi terkait, sebaiknya guru honorer diangkat sesuai dengan Undang-Undang tentang ASN yang berlaku
• Kemendikbud mempunyai komitmen kuat agar tenaga honorer K2 dapat diangkat
• Arah penyelesaiannya, untuk yang bergelar S1 berusia kurang dari 30 tahun akan mengikuti seleksi CPNS, bagi yang telah berusia lebih dari 30 tahun diikutsertakan dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2019
• Kemendikbud tengah berdiskusi dengan KemenPAN-RB terkait mekanisme terbuka atau tertutupnya seleksi guru dalam skema P3K

Kemendagri

• Kemendagri akan mendukung penuh pelaksanaan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat gabungan pada tanggal 23 Juli 2018
• Di dalam mengelola bidang pendidikan dalam kerangka Otda, Pemerintah Pusat menerbitkan noma prosedur standar pemilihan dengan berkoordinasi dengan Mendikbud
• Kemendagri bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan umum, sementara Kemendikbud bertanggunf jawab melakukan pembinaan dan pengawasan teknis
• Lima menteri telah membuat Keputusan Menteri (Kepmen) bersama sejak tahun 2011 untuk menangani persoalan ini. Kemendagri mendukung Pemda untuk melakukan pemerataan guru PNS
• Penambahan dan pemindahan guru honorer di daerah dilakukan karena memang banyak sekolah terpencil di daerah yang masih kekurangan guru
• Kita harus berterimakasih pada guru honorer karena mereka sudah mengabdi sekian tahun, namun masih mendapatkan gaji yang kecil. Oleh sebab itu, pada hari ini Kemendagri akan lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak mereka

Kemenkeu

• Kemenkeu sudah menampung pendanaan bagi guru non-PNS yang sudah lolos test. Guru non-PNS di daerah ini menyulitkan APBD daerah, sehingga kami sudah memasukan rancangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran pengangkatan guru non-PNS pada APBN 2019. Dalam APBN 2019, terkait DAU, formulasi DAU sudah memperhitungkan tenaga atau formasi K2
• Kemenkeu merupakan pihak yang berurusan pada aspek di hilir. Kemenkeu menggunakan prinsip zero growth di dalam menyusun anggaran untuk guru non-PNS di daerah

KemenPAN-RB

• Tenaga honorer guru saat ini sudah mengikuti test SKD untuk menjadi guru PNS
• Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari;
  • Jumlah Pelaksana 1.643.535 (38%)
  • Jumlah Formasi Guru 1.636.322 (37,60%)
  • Jumlah Struktural 434.588 (9,99%)
  • Jumlah Formasi Teknis 372.740 (8,57%)
  • Jumlah Formasi Kesehatan 264.305 (6,07%)
• Sejak tahun 2014, Pemerintah sudah mengangkat 1 juta tenaga honorer, dengan jumlah mayoritas tenaga honorer guru dan tenaga honorer administrasi umum
• Dengan kesepakatan Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10, dan Pemerintah, KemenPAN-RB sepakat ada sejumlah 648.000 guru non-PNS yang diseleksi. Namun, yang lulus hanya sekitar 209.000 guru
• Prioritas penanganan KemenPAN-RB adalah tenaga guru (termasuk dosen) dan tenaga kesehatan
• Pemerintah mengambil kebijakan prioritas dalam pengangkatan tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam seleksi CPNS kedepan
• Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk mengatur pengangkatan guru PNS, yaitu Undang-Undang tentang ASN, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan
• Perlu diketahui seleksi kompetensi dasar ada 3; Tes Kewarganegaraan (TKW), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Kepribadian (TKP). Yang menyusun soal KemenPAN-RB dan dikoordinir oleh Kemendikbud serta 18 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
• Terkait guru yang tidak lulus tes CPNS dan sudah berusia lebih dari 35 tahun, dapat mengikuti seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara bagi yang belum berusia 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun berikutnya

Mendikbud

• Mendikbud ingin persoalan tenaga honorer ini tuntas
• Kalau dari Kemendikbud itu sebetulnya sudah tuntas bahwa untuk menambahkan itu tidak mungkin karena Kemendikbud setiap tahunnya tidak mengangkat guru
• 735 ribu mereka ‘real’ itu di lapangan, hanya saja Kemendikbud ingin telusuri mereka kerjanya apa
• Pada intinya, Kemendikbud memohon untuk percaya kepada Kemendikbud karena kami juga memiliki itikad baik

Kemenkeu

• Kemenkeu membenarkan bahwa Kemenkeu memerlukan “road map” karena kami ini berada di hilir
• Konsentrasi Kemenkeu berpusat pada dua hal, kemampuan fiskal dan siklus penganggaran

KemenPAN-RB

• Terkait persyaratan yang harus memenuhi S1, itu bukan masuk ke Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun masuk ke dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen
• Formasi yang disusun itu sama seperti CPNS kemarin. Tes hanya dilakukan sekali, bukan beberapa kali. Masa kerja ditentukan dengan Peraturan Menteri (Permen)
• Pemerintah pusat memang tidak melihat yang mengangkat siapa. Jadi, akan dikembalikan kembali dan Pemda harus bertanggung jawab ini semua
• Mekanisme jumlah formasi setiap tahun harus mendapat pertimbangan teknis terkait keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Setiap tahun dievaluasi kinerjanya. Tergantung jenis jabatannya, yang jelas akan dilakukan satu kali tes
• Terkait pemberhentian, penilaian kinerja dilakukan setiap tahunnya
• Terkait fasilitas atau hak, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapat jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan perlindungan. Kekhawatiran tadi sebetulnya tidak seperti itu, semua ada mekanismenya
• Kaitannya dengan pengganjian, tenaga honorer akan diangkat masing-masing daerah, baik itu kepala sekolah maupun kepala dinas. Oleh karena itu, mereka akan dikembalikan dan seluruh Pemda harus bertanggung jawab atas semua ini
• KemenPAN-RB bersepakat dengan Kemendikbud, untuk guru akan berada dalam naugan Kemendikbud atau Kemenag, alokasi formasinya 12 ribu dan ini tentu saja mekanisme setiap tahunnya harus mendapat pertimbangan teknis keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Terkait 8.800 yang ikut seleksi bukan berarti mereka gagal dalam administrasi namun mereka tidak daftar. Untuk tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih mempertimbangkan teknis terhadap keuangan dan jumlah
• Kebijakan yang diambil sebenarnya adalah atas kesepakatan 8 komisi di DPR. Jadi, bukan hanya sepihak