Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Tanggal Rapat: 12 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 19 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pada 12 Desember 2018, Komisi 10 mengadakan Raker dengan Mendikbud, MenPAN-RB, Menkeu, dan Mendagri mengenai Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2. Raker tersebut dibuka olehDjoko dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 3. Menurut catatan sekretariat Komisi 10 DPR-RI, Raker ini telah dihadiri oleh 29 anggota dari 56 anggota Komisi 10 DPR-RI.

Pengantar Rapat

Djoko mengatakan salah satu alasan diadakan rapat hari ini adalah karena Komisi 10 DPR-RI belum mengetahui secara rinci hasil rapat gabungan pada tanggal 23 Juli 2018 mengenai kebijakan guru tenaga honorer K2. Djoko membacakan keputusan Rapat Gabungan (Ragab) sebelumnya, salah satunya yaitu DPR dan Pemerintah sepakat akan menyelesaikan status tenaga honorer 438.590 secara bertahap Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, DPR dan Pemerintah menyepakati prioritas tindak lanjut Guru THK-II sebanyak 13.407. Djoko mengatakan Komisi 10 DPR-RI ingin Pemerintah menyelesaikan Guru THK-II dengan memasukannya ke APBN. Menurut Djoko, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengeluarkan regulasi. Dalam Ragab, Komisi 10 DPR-RI telah menentukan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang tenaga honorer K2. Langkah yang Komisi 10 DPR-RI tempuh untuk menangani masalah guru honorer diantaranya adalah;

  1. Membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dengan membuka tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
  2. Bagi yang tidak lulus P3K, diberi kesempatan bekerja di instansi Pemerintah dengan gaji sesuai UMR di daerah masing-masing
  3. DPR mendorong Pemerintah agar menvalidasi data THK-II secara rinci
  4. Mendorong Pemerintah untuk memasukan anggaran untuk tenaga honorer pasca nota RAPBN 2019

Djoko meminta agar Komisi 10 DPR-RI dan Pemerintah fokus pada agenda yang ada sehingga hasilnya dapat sesuai apa yang diharapkan.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mendikbud

  • Standar guru mengenai kewajiban guru dalam memenuhi kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi:
    • Kualifikasi Akademik, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
    • Kualifikasi Akademik, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
    • Kompetensi, kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
    • Guru Professional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)
    • Guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya (Pasal 14, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)
    • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
    • Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  • Data Guru terdiri dari;
    • 735.825 Guru bukan PNS di sekolah negeri
    • 1.378.940 Guru PNS di sekolah negeri
    • 798.208 Guru bukan PNS di sekolah swasta
    • 104.325 Guru PNS di sekolah swasta
    • Total 1.534.031 Guru bukan PNS di sekolah
      negeri dan swasta
    • Total 1.483.265 Guru PNS di sekolah negeri
      dan swasta
  • Guru honorer bukan PNS itu tidak ada dasarnya, biasanya hanya disebut sebagai guru pengganti
  • Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kami membutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun, cukup diupayakan dengan 707.324 jumlah guru PNS
  • Kebutuhan guru tertinggi secara berurutan sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA/K
  • Multi Subject Teaching artinya guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran. Guru yang satu mata pelajaran, itu guru yang mewah
  • Efisiensi guru dapat ditempuh dengan melakukan pengajaran lebih dari satu mata pelajaran
  • Kemendikbud mengusulkan agar setiap guru bisa mengajar lebih dari 2 mata pelajaran, sehingga efisensi jumlah guru akan tercapai. Kemendikbud akan menyekolahkan kembali guru-guru yang hanya menguasai 1 bidang pelajaran, terutama untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Hal ini agar guru tidak hanya mengajar di satu mata pelajaran namun bisa banyak mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan tentunya yang serumpun
  • 438.590 THK-II tidak lulus tes dan 35.84% atau 157.210 THK-II yang tidak lulus adalah guru
  • Kemendikbud meminta kepada instansi terkait, sebaiknya guru honorer diangkat sesuai dengan Undang-Undang tentang ASN yang berlaku
  • Kemendikbud mempunyai komitmen kuat agar tenaga honorer K2 dapat diangkat
  • Arah penyelesaiannya, untuk yang bergelar S1 berusia kurang dari 30 tahun akan mengikuti seleksi CPNS, bagi yang telah berusia lebih dari 30 tahun diikutsertakan dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2019
  • Kemendikbud tengah berdiskusi dengan KemenPAN-RB terkait mekanisme terbuka atau tertutupnya seleksi guru dalam skema P3K

Kemendagri

  • Kemendagri akan mendukung penuh pelaksanaan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat gabungan pada tanggal 23 Juli 2018
  • Di dalam mengelola bidang pendidikan dalam kerangka Otda, Pemerintah Pusat menerbitkan noma prosedur standar pemilihan dengan berkoordinasi dengan Mendikbud
  • Kemendagri bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan umum, sementara Kemendikbud bertanggunf jawab melakukan pembinaan dan pengawasan teknis
  • Lima menteri telah membuat Keputusan Menteri (Kepmen) bersama sejak tahun 2011 untuk menangani persoalan ini. Kemendagri mendukung Pemda untuk melakukan pemerataan guru PNS
  • Penambahan dan pemindahan guru honorer di daerah dilakukan karena memang banyak sekolah terpencil di daerah yang masih kekurangan guru
  • Kita harus berterimakasih pada guru honorer karena mereka sudah mengabdi sekian tahun, namun masih mendapatkan gaji yang kecil. Oleh sebab itu, pada hari ini Kemendagri akan lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak mereka

Kemenkeu

  • Kemenkeu sudah menampung pendanaan bagi guru non-PNS yang sudah lolos test. Guru non-PNS di daerah ini menyulitkan APBD daerah, sehingga kami sudah memasukan rancangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran pengangkatan guru non-PNS pada APBN 2019. Dalam APBN 2019, terkait DAU, formulasi DAU sudah memperhitungkan tenaga atau formasi K2
  • Kemenkeu merupakan pihak yang berurusan pada aspek di hilir. Kemenkeu menggunakan prinsip zero growth di dalam menyusun anggaran untuk guru non-PNS di daerah

KemenPAN-RB

  • Tenaga honorer guru saat ini sudah mengikuti test SKD untuk menjadi guru PNS
  • Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari;
    • Jumlah Pelaksana 1.643.535 (38%)
    • Jumlah Formasi Guru 1.636.322 (37,60%)
    • Jumlah Struktural 434.588 (9,99%)
    • Jumlah Formasi Teknis 372.740 (8,57%)
    • Jumlah Formasi Kesehatan 264.305 (6,07%)
  • Sejak tahun 2014, Pemerintah sudah mengangkat 1 juta tenaga honorer, dengan jumlah mayoritas tenaga honorer guru dan tenaga honorer administrasi umum
  • Dengan kesepakatan Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10, dan Pemerintah, KemenPAN-RB sepakat ada sejumlah 648.000 guru non-PNS yang diseleksi. Namun, yang lulus hanya sekitar 209.000 guru
  • Prioritas penanganan KemenPAN-RB adalah tenaga guru (termasuk dosen) dan tenaga kesehatan
  • Pemerintah mengambil kebijakan prioritas dalam pengangkatan tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam seleksi CPNS kedepan
  • Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk mengatur pengangkatan guru PNS, yaitu Undang-Undang tentang ASN, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan
  • Perlu diketahui seleksi kompetensi dasar ada 3; Tes Kewarganegaraan (TKW), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Kepribadian (TKP). Yang menyusun soal KemenPAN-RB dan dikoordinir oleh Kemendikbud serta 18 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
  • Terkait guru yang tidak lulus tes CPNS dan sudah berusia lebih dari 35 tahun, dapat mengikuti seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara bagi yang belum berusia 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun berikutnya

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Suryo mengatakan faktanya Indonesia masih kekurangan guru. Suryo berharap tidak ada lagi batasan usia dalam rangka mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

  • Hetifah mengapresiasi kepad Pak Mendikbud karena APBN akan membantu menyelesaikan masalah ini dan kalau hutang itu memang harus dibayarkan. Hetifah menyayangkan PP Nomor 49 tidak dipaparkan secara detail sehingga menimbulkan kesan sebatas memberi harapan yang tidak diimbangi dengan realisasi yang baik. Hetifah menjelaskan terkait PP Nomor 49 bahwa PP tersebut masih terbuka untuk umum, Hetifah berharap PP ini diperuntukkan bagi yang tidak tertampung menjadi ASN. Hetifah mengatakan ada suatu kekhawatiran, guru swasta yang bertarung dengan guru honorer yang telah mengabdi lama melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

  • Gerindra / Moh Nizar Zahro

    Nizar mengatakan ada 3 hal krusial, poin pertama di Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2018 seakan-akan semua warga sipil boleh mendaftar di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun yang khalayak tahu yang namanya ASN itu Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi tidak ada yang mengikat kepada ASN atau bisa dikatakan tidak ada pengkhususan untuk ASN. Lalu, Nizar menanyakan apa bedanya PP Nomor 48 Tahun 2018 dengan PP pada zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Nizar, PP Nomor 48 Tahun 2018 membatasi umur 35 tahun. Kedua, pada Pasal 37 perjanjian kerja paling singkat setahun dan paling panjang sesuai kebutuhan. Ketiga, terkait kepemilikian sertifikat profesi, artinya bila tidak memiliki sertifikat profesi siap-siap tidak bisa mengikuti P3K dan yang kinerjanya kurang dapat dilakukan pemutusan kerja, hal ini menurut Nizar tidak ada bedanya dengan buruh. Lebih lanjut, PP ini menurut Nizar “membunuh” kepentingan guru. Nizar lebih setuju apabila dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 serta Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terwujudnya kesejahteraan tenaga honorer.

  • Sutan mengatakan dari data yang sudah disampaikan, Sutan tidak ingin mengulangi lagi dan Sutan hanya ingin fokus pada data yang memiliki kesamaan dari Kemendikbud dan Kemenpan-RB. Sutan mengapresiasi Pak Mendikbud yang serius menangani masalah guru.

  • Demokrat / Djoko Udjianto

    Djoko mengatakan jangan sampai yang tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini harus menunggu apakah dari tes CPNS lulus atau tidak. Djoko menanyakan kapan tes P3K akan dilaksanakannya. Djoko merasa pegawai yang sudah lulus P3K tidak perlu dites lagi untuk menentukan kontraknya. Kasihan kalau setiap tahun pegawai non-PNS tersebut diuji kembali karena kemampuan orang semakin tua semakin menurun. Djoko berharap jangan sampai tenaga honorer tidak memiliki kepastian untuk melakukan tes P3K. Djoko meminta kepada Pemerintah untuk fokus. Oleh sebab itu, Komisi 10 akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi, khusus kepada para anggota Komisi 10 jika ada pertanyaan yang sudah ditanyakan, jangan ditanyakan kembali.

  • Partai Amanat Nasional / Amran

    Amran mengatakan tidak ada titik temu antara KemenPAN-RB dan Kemenkeu. Kemenkeu menyatakan bahwa KemenPAN-RB belum memiliki road-map yang jelas untuk pengangkatan tenaga honorer, sementara KemenPAN-RB menyatakan bahwa Kemenkeu belum memiliki anggaran yang jelas untuk mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Amran mengatakan pada dasarnya tenaga honorer pada tahun 2016 itu dapat ikut tapi mengapa Pemerintah mengulur-ulur untuk menunggu tahun 2018 sampai rapat gabungan. Amran berharap jangan sampai apa yang sudah diputuskan dalam Komisi 2 itu terjadi lagi di Komisi 10. Amran juga menanyakan apakah ada jaminan bahwa Februari 2019 mendatang akan diselesaikan permasalahan P3K karena Komisi 10 membutuhkan kepastian yang jelas.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Lathifah Shohib

    Lathifah menanyakan berapa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dapat diangkat untuk tahun 2019 mendatang. Lathifah mendukung usulan anggota Komisi 10 yang lainnya agar pegawai yang mengikuti P3K hanya di tes sekali saja sama seperti tes pengangkatan PNS. Lathifah juga menanyakan terkait kuotanya untuk 2019 P3K berapa. Lalu, apakah untuk hak-haknya sama dengan ASN atau berbeda karena Itu yang menjadi pertanyaan di daerah-daerah.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Dedi Wahidi

    Dedi mengatakan kalau ingin Indonesia maju, pendidikannya harus bagus, disamping kuantitas gurunya juga harus tercukupi. Dedi meminta Pemerintah harus serius dalam rangka pengangkatan PNS. Dedi berpendapat agar Pemerintah harus menghentikan pembangunan infrastruktur dahulu, seperti menghentikan pembangunan tol di Papua dan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung demi terealisasinya penyelesaian permasalahan guru honorer. Dedi mengusulkan agar KemenPAN-RB melakukan seleksi tertutup untuk pengangkatan guru honorer.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mendikbud

  • Mendikbud ingin persoalan tenaga honorer ini tuntas
  • Kalau dari Kemendikbud itu sebetulnya sudah tuntas bahwa untuk menambahkan itu tidak mungkin karena Kemendikbud setiap tahunnya tidak mengangkat guru
  • 735 ribu mereka ‘real’ itu di lapangan, hanya saja Kemendikbud ingin telusuri mereka kerjanya apa
  • Pada intinya, Kemendikbud memohon untuk percaya kepada Kemendikbud karena kami juga memiliki itikad baik

Kemenkeu

  • Kemenkeu membenarkan bahwa Kemenkeu memerlukan “road map” karena kami ini berada di hilir
  • Konsentrasi Kemenkeu berpusat pada dua hal, kemampuan fiskal dan siklus penganggaran

KemenPAN-RB

  • Terkait persyaratan yang harus memenuhi S1, itu bukan masuk ke Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun masuk ke dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen
  • Formasi yang disusun itu sama seperti CPNS kemarin. Tes hanya dilakukan sekali, bukan beberapa kali. Masa kerja ditentukan dengan Peraturan Menteri (Permen)
  • Pemerintah pusat memang tidak melihat yang mengangkat siapa. Jadi, akan dikembalikan kembali dan Pemda harus bertanggung jawab ini semua
  • Mekanisme jumlah formasi setiap tahun harus mendapat pertimbangan teknis terkait keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  • Setiap tahun dievaluasi kinerjanya. Tergantung jenis jabatannya, yang jelas akan dilakukan satu kali tes
  • Terkait pemberhentian, penilaian kinerja dilakukan setiap tahunnya
  • Terkait fasilitas atau hak, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapat jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan perlindungan. Kekhawatiran tadi sebetulnya tidak seperti itu, semua ada mekanismenya
  • Kaitannya dengan pengganjian, tenaga honorer akan diangkat masing-masing daerah, baik itu kepala sekolah maupun kepala dinas. Oleh karena itu, mereka akan dikembalikan dan seluruh Pemda harus bertanggung jawab atas semua ini
  • KemenPAN-RB bersepakat dengan Kemendikbud, untuk guru akan berada dalam naugan Kemendikbud atau Kemenag, alokasi formasinya 12 ribu dan ini tentu saja mekanisme setiap tahunnya harus mendapat pertimbangan teknis keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  • Terkait 8.800 yang ikut seleksi bukan berarti mereka gagal dalam administrasi namun mereka tidak daftar. Untuk tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih mempertimbangkan teknis terhadap keuangan dan jumlah
  • Kebijakan yang diambil sebenarnya adalah atas kesepakatan 8 komisi di DPR. Jadi, bukan hanya sepihak

Kesimpulan

  1. Komisi 10 DPR RI dan Pemerintah sepakat penyelesaian Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lulus seleksi CPNS 2018 akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat
  2. Komisi 10 DPR RI dan Pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru THK-II sebagai P3Kbagi yang telah memenuhi persyaratan, sebelum bulan Maret tahun 2019 mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan peraturan perundang-undangan lainnya
  3. Komisi 10 DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Penutup

Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 DPR-RI dengan Mendikbud, MenPAN-RB, Menkeu, dan Mendagri ditutup pukul 14:20 WIB oleh Djoko dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 3.

Untuk membaca livetweet Komisi 10 mengadakan Raker dengan Mendikbud, MenPAN-RB, Menkeu, dan Mendagri mengenai Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 kunjungi https://chirpstory.com/li/412837

wikidpr/dna

Ilustrasi foto: suarapgri.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan