Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tanggal Rapat: 16 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 15 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Pejabat Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pada 16 Januari 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Reni Marlinawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 11:06 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : hariaspriyono.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pejabat Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Target 2018
- Indeks inovasi 24,82
- Indeks dikti 34,12
- Reformasi birokrasi 80
- Tahun 2017 Perguruan Tinggi masuk Top 500 dunia ada 3 yaitu Universitas Indonesia (UI), Institute Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM).
- Akhir 2014 Perguruan Tinggi akreditasi A sebanyak 21 (19 di Jawa, 2 di luar Jawa).
- Perkembangan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi di Indonesia
- Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
- 31 Desember 2017
- Peringkat A 65 PT
- Peringkat B 531 PT
- Peringkat C 954 PT
- Total 1.549 PT
- 31 Desember 2018
- Peringkat A 85 PT
- Peringkat B 725 PT
- Peringkat C 1.164 PT
- Total 1.974 PT
- 31 Desember 2017
- Akreditasi Program Studi (APS)
- 31 Desember 2017
- Peringkat A 2.823
- Peringkat B 10.323
- Peringkat 6.171
- Total 19.317
- 31 Desember 2018
- Peringkat A 3.471
- Peringkat B 11.107
- Peringkat C 5.273
- Total 19.851
- 31 Desember 2017
- Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
- Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia
- Perguruan Tinggi (PT)
- Negeri 123
- Swasta 3.177
- Total 3.300
- Perguruan Tinggi Agama (PTA)
- Negeri 119
- Swasta 1.067
- Total 1.186
- Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)
- Negeri 188
- Total 188
- Total
- Negeri 430
- Swasta 4.244
- Total 4.674
- Perguruan Tinggi (PT)
- Kondisi Mutu Pendidikan Tinggi
- Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh PTS dan Kemristekdikti untuk meningkatkan mutu akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- Salah satu strategi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah pendirian LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi)
- Kondisi Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Terkait
- Kondisi
- Jumlah PT terlalu banyak
- Sebagian besar PT kecil
- Secara umum mutu tidak bagus
- Jumlah PT vokasi dan Institut Teknologi kurang
- Prodi STEM (Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika) kurang
- Kebijakan
- Jumlah PT dipertahankan, kalau bisa dikurangi
- PT kecil diminta merger
- Pendampingan peningkatan mutu
- Jumlah Poltek dan Institut Teknologi ditambah
- Moratorium prodi non-STEM, penambahan STEM
- Kondisi
- Kebijakan Kemenristekdikti
- Penerapan konsep Full Teaching Equipment (FTE)
- Revisi Permenristekdikti terkait PJJ untuk mendorong peningkatan penerapan sistem Pembelajaran Open and Distance Learning
- Revisi SNDIKTI terkait persyaratan pendirian program doktor terapan. Profesor Politeknik tidak harus mempunyai publikasi internasional terindeks scopus, bisa digantikan dengan hasil karya praktis yang monumental
- Penerapan sistem Multy Entry Multy Exit pada program Sarjana Terapan
- Nomenklatur dibuka lebar, tidak harus sesuai dengan Lampiran Permenristekdikti no 257 tahun 2017
- Program Politeknik 2 plus 2 kerjasama dengan Taiwan
- Kebijakan, Strategi, dan Target Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Arah Kebijakan
- Meningkatkan relevansi, kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi menyongsong kehidupan global
- Strategi
- Meningkatkan mutu pembelajaran
- Meningkatkan mutu kegiatan kemahasiswaan
- Meningkatkan mutu program studi
- Meningkatkan lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja
- Target (2019)
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 32,56%
- Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 4.000
- Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 75%
- Persentase Prodi terakreditasi minimal B 46%
- Jumlah mahasiswa berprestasi 4.235
- Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja 75%
- Persentase PT yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 80%
- Persentase Mahasiswa yang lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) 98%
- Arah Kebijakan
- Tindak lanjut Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Penerapan standar mutu program studi sesuai SN Dikti (capaian pembelajaran prodi)
- Penyusunan kurikulum berorientasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
- Soft skill dan prestasi mahasiswa
- Pendampingan penguatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)
- Program asuh atau pengasuhan program studi
- Penguatan kompetensi Dosen
- Penguatan peran LLDIKTI dalam penjaminan mutu
- Kebijakan dan Target SDID (Sumber Data IPTEK & Dikti) 5 tahun yang akan datang
- Jumlah dosen tetap Indonesia tercatat 247.157 orang (data Sister tanggal 15 Januari 2019), dengan komposisi sebagai berikut
- Dosen berkualifikasi Sarjana sebanyak 15.557 orang
- Dosen berkualifikasi Magister sebanyak 185.480 orang
- Dosen berkualifikasi Doktor sebanyak 41.846 orang
- Jumlah dosen tetap berkualifikasi Magister di bawah 39 tahun berjumlah 91.459 orang, dengan sebaran
- Dosen pada Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi 82.650 orang
- Dosen pada Akademi dan Politeknik 8.809 orang
- Prioritas peningkatan kualifikasi dari Magister menjadi Doktor menjadi target kebijakan SDID 5 tahun yang akan datang
- Dalam meningkatkan kualifikasi dosen S2 menjadi S3 maka diperlukan kuota beasiswa minimal 3.000 per tahun (idealnya 5.000 per tahun). Sebagai pembanding jumlah dokor di Malaysia 500 doktor per 1 juta penduduk (2011), sedangkan Indonesia saat ini kurang lebih 200 doktor per 1 juta penduduk (2018).
- Program beasiswa yang saat ini tersedia untuk peningkatan kualifikasi dosen S3 adalah skema BUDI LPDP yang jauh dari kebutuhan tersebut. Maka dari itu perlu skema khusus beasiswa peningkatan kualifikasi yang disokong oleh APBN yang dikelola oleh Kemenristekdikti
- Penggunaan kuota beasiswa akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan serta komposisi dan proporsi dosen berkualifikasi S3 pada masing-masing bidang ilmu
- Program peningkatan kualifikasi dosen secara otomatis akan meningkatkan kompetensi dan karir dosen secara keseluruhan
- Jumlah dosen tetap Indonesia tercatat 247.157 orang (data Sister tanggal 15 Januari 2019), dengan komposisi sebagai berikut
- Sasaran strategis Ditjen SDID (2019)
- Persentase dosen berkualifikasi S3 20,12%
- Jumlah SDM yang meningkat karirnya 13.144
- Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 2.500
- Jumlah revitalisasi sarpras PTN 118
- Persentase SDM Litbang berkualifikasi S3 6,80%
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif