Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Sosialisasi, Implementasi, Permasalahan, Perkembangan dan Pengawasan serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) — Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri
Tanggal Rapat: 29 Sep 2017, Ditulis Tanggal: 19 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Universitas Borneo Tarakan
Pada 29 September 2017, Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Universitas Sebelas Maret, Rektor Universitas Tadulako Palu, Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Udayana Denpasar, dan Rektor Universitas Borneo Tarakan mengenai Sosialisasi, Implementasi, Permasalahan, Perkembangan dan Pengawasan serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 14.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: lppmp.uns.ac.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Universitas Negeri Sebelas Maret Solo termasuk 10 PTN yang mendapatkan percepatan dari Kemenristekdikti RI pada tahun 2023-2030 menjadi World Class University.
- Implementasi SN DIKTI di UNS ditetapkan melalui peraturan rektor, dan sudah memiliki panduan kurikulum, panduan penilaian, panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan panduan penyusunan RDS.
- UNS telah mencapai SN DIKTI. Selain melaksanakan 24 Standar yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI, UNS telah mengembangkan 15 standar; Akreditasi UNS: A (nilai 382), termasuk dalam 12 PTN dalam cluster A, Satu prodi terakreditasi internasional dari ABES Jepang, sedang mengajukan 12 prodi untuk tersertifikasi AUNQA, 50 persen prodi di UNS terakreditasi A, lainnya terakreditasi B (beberapa prodi
yang baru berdiri terakreditasi C) dan semua layanan administrasi dan akademik pada semua unit di UNS tersertifikasi ISO. - Permasalahan SN DIKTI bagi UNS:
- Ketentuan minimal 6 dosen untuk satu program studi tidak realistis, karena jumlah dosen tidak cukup. Sebaiknya ketentuan tersebut diubah menjadi minimal perfakultas bukan perprodi.
- Antara inflow dan outflow dosen tidak seimbang antara yang pensiun dan yang diangkat sebagai dosen baru, sehingga menyebabkan kekurangan dosen pada prodi-prodi tertentu.
- Mengingat dalam SN DIKTI tidak secara eksplisit menjelaskan aturan e-learning padahal e-learning merupakan suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran, maka UNS saat ini sedang mempersiapkan SK Rektor tentang “Blended Learning”.
- UNS mengusulkan ada alokasi anggaran sarana dan prasarana untuk pengembangan teaching factory, yang telah diajukan kepada Kemenristekdikti RI dan meminta dukungan kepada Komisi 10 DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
- Universitas Andalas Padang berada pada posisi ke 12 dengan skor 2,73 dalam kluster 1 PTN
- UNAND telah melaksanakan 24 standar SN DIKTI dan dikembangkan menjadi 77 standar; UNAND memiliki 28.358 Mahasiswa, 1.377 Dosen. Ada 1.185 Dosen yang sudah sertifikasi, 837 Tenaga Kependidikan PNS dan 749 Tenaga Kependidikan Honorer. Kualifikasi Dosen di UNAND: S1 sebanyak 38 orang (3%), S2 sebanyak 733 orang (53%), S3 sebanyak 521 orang (38%), SPI sebanyak 61 orang (4%), dan SP2 sebanyak 24 orang (2%), Kepangkatan Dosen belum fungsional sebanyak 96 orang (7%), Asisten ahli sebanyak 227 orang (16%), Lektor sebanyak 459 orang (33%), Lektor Kepala sebanyak 454 orang (33%), dan Guru Besar sebanyak 141 orang (10%)
- Perlu pengangkatan Dosen baru, untuk mengantisipasi banyaknya dosen yang akan pensiun; Kuota beasiswa bidik misi harus sesuai dengan jumlah mahasiswa yang lulus
- UNAND mengusulkan perluasan akses beasiswa LPDP untuk dosen
- UNAND mengusulkan ada science techno park di UNAND
- Universitas Udayana Bali mengusulkan agar dapat menjaadi “inkubator riset” terkait pariwisata dan kebudayaan agar dapat mendukung kepariwisataan di Bali
- Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi masih belum terpenuhi; Sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat masih jauh dari harapan institusi berbasis riset
- Mengusulkan PNS yang sudah berakreditasi A bisa melakukan akreditasi program studi dan didukung oleh BAN PT
- Perlu peraturan Menristekdikti tentang Pola Ilmiah Pokok
- Universitas Tadulako Palu memiliki permasalahan diantaranya:
- Masih sulitnya mendorong Dosen agar dapat merubah pola perilaku, pola fikir, dan pola sikap untuk dapat mencapai peningkatan kualitas mutunya
- Mengusulkan perlu penambahan dosen melalui langkah afirmasi kepada dosen muda yang sudah mengabdi/mengajar yang telah memiliki SIDN/NIDK, dalam mengisi formasi yang ada termasuk dalam penerimaan CPNS sebaiknya kuota yang diberikan kepada perguruan tinggi harus di isi jangan sampai kosong hanya karena tidak lulus Computer Assisted Test CAT (Tes Kompetensi Dasar) agar dapat diangkat menjadi ASN mengingat banyak dosen yang sudah mendekati masa pensiun
- Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana (Laboratorium
- Universitas Borneo Tarakan sebagai PTN baru di daerah 3T memiliki permasalahan diantaranya:
- Perlu percepatan pembangunan, sarana dan prasarana yang belum memadai
- Kapasitas SDM: melalui ASN melantik pejabat secara definitif, magang, bimbingan teknis dan program asuh untuk meningkatkan mutu internal. Selain itu perlu percepatan realisasi status kepegawaian UBT dari PTS menjadi PTN
- Anggaran: perlu skema pembiayaan khusus untuk penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah 3T dan peninjauan ulang sistem UKT di wilayah 3T. Universitas Borneo Tarakan mengajukan proposal Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP): Ada 4 Gedung yang belum selesai dibangun yaitu: a. Gedung Fakultas FKIP; b. Gedung Fakultas Kesehatan; c. Gedung Laboratorium Teknik dan, d. Gedung Auditorium dan UKM (DOME), yang telah melalui audit BPKP tahun 2016. Supaya ada peningkatan program kualifikasi kebidanan dan keperawatan Diploma III menjadi Strata 1 (S1)
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif