Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan Asian Para Games 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Satlak Prima, dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC)

Tanggal Rapat: 29 May 2017, Ditulis Tanggal: 25 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Satlak Prima

Pada 29 Mei 2017, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris
Menteri Pemuda dan Olahraga, Satlak Prima, dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) mengenai Persiapan Asian Para Games 2018. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Teuku Fiefky dari Fraksi Partai Demokrat dapil Aceh 1 pada pukul 14.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cahayalampung.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora)
  • Pembangunan infrastruktur Asian Paragames masih jauh dari target, karena saat ini masif fokus di Asian Games
  • Ketua Paralympic Games mengirim surat kepada Presiden dan berharap segera ada tanggapan yang menandakan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap Asian Paragames

INAPGOC (Indonesia Asian Para Games Organizing Committee)
  • Populasi penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 30 juta orang atau 12,15% dari populasi. Sementara populasi penyandang disabilitas di dunia sebesar 1 miliar orang atau 10% dari populasi dunia
  • Tagline Asian Paragames adalah Winning is Not The Only Thing
  • Asian Paragames mengedepankan supporting masing-masing K/L karena sifatnya sosial, mengedepankan kesetaraan hak dan persamaan
  • Persiapan dilakukan dengan semangat kemanusiaan
  • Asian Paragames memiliki nomor sampai 500 dalam melombakan pertandingan
  • Tantangan yang dihadapi INAPGOC adalah finalisasi anggaran karena mekanisme APBNP dan aksesibilitas untuk wheelchair (infrastruktur) karena ada 1000 atlet whellchairs yang akan datang ke Indonesia
  • Kebutuhan anggaran sebesar Rp2,6 triliun, pada tahun 2017 sudah cair sebesar Rp10 miliar
  • Hampir semua tempat penyelenggara di Indonesia tidak ramah dengan disabilitas, sehingga pembangunan sarpras membutuhkan waktu

Satlak Prima
  • Satlak Prima berada langsung di bawah Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai wakil badan peningkatan prestasi. Jadi penganggaran langsung di bawah anggaran K/L
  • SEA Games di Kuala Lumpur pada Agustus 2017
    • Dari 38 cabor, 23 cabor adalah olympic sport dan 4 cabor optional karena belum memiliki record yang mumpuni
    • Pemotongan pengikutsertaan cabor pada SEA Games menghilangkan potensi medali Indonesia
    • Ada 7 cabor yang relatif baru di Indonesia tetapi masuk dalam SEA Games, sehingga itu menguntungkan tuan rumah
    • Shortlist pembentukan kontingen terdiri dari 400 atlet
    • Peringkat pertama SEA Games mendapatkan 400 medali, saat ini Indonesia berada di peringkat 5
    • Cara yang dilakukan untuk memperoleh medali yaitu performance shortcuts, kompetensi teknik, status kesehatan, status cidera, dan benchmark Indonesia
    • Untuk menjekar peringkat 3-4, diperlukan raihan medali emas sekitar 56-75 medali dengan optimalisasi performa atlet
    • Atlet yang berpotensi meraih medali emas sebanyak 109 orang, perak sebanyak 307 orang dan perunggu sebanyak 55 orang
  • Koordinasi Satlak Prima dengan ekspertisi asing pelatih cabor, manajemen internal (peralatan, honor,dll), dan manager cabor terus ditingkatkan
  • Pengaruh tuan rumah Asian Games harus bisa dioptimalkan
  • Basis atlet berubah dari 500 menjadi 770 orang, dengan dana Rp649 miliar
  • Rencana anggaran Asian Games 2018 dilihat dari kebutuhan anggaran Prima tahun 2017 sebesar Rp649,1 miliar dari ketersediaan anggaran sebesar Rp500 miliar, maka total kekurangan anggaran sebesar Rp149,1 miliar. Jika kebutuhan anggaran tidak dipenuhi maka akan berdampak pada pengurangan Try Out dan Training Game, serta pemulangan atlet

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan