Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengembangan Museum — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia

Tanggal Rapat: 19 May 2016, Ditulis Tanggal: 29 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Asosiasi Museum Indonesia (AMI)

Pada 19 Mei 2016, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia mengenai Pengembangan Museum. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Teuku Riefky dari Fraksi Partai Demokrat dapil Aceh 1 pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: idntimes.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Asosiasi Museum Indonesia (AMI)
  • Analisa SWOT
    • Strenght – Kekuatan
      • Nilai
        • Museum hadir dalam konteks masyarakat seutuhnya (budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, dokumentasi sosial, perkembangan ekonomi dan sebagainya)
        • Museum telah tumbuh pesat sebagai institusi yang dihargai perannya dalam merawat kebudayaan dan memperluas wawasan publik
      • Konteks
        • Terdapat 426 institusi Museum, negeri maupun swasta, dan terus bertumbuh seiring kesadaran publik atas peran Museum
        • Kebijakan pro-museum membawa dampak cukup signifikan, di antaranya Kampanye Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM), bantuan revitalisasi museum, pelatihan kurator dan kegiatan edukasi lainnya
    • Weakness – Kelemahan
      • Segi internal
        • Manajemen pengelolaan lemah, belum mengikuti perkembangan minat publik
        • Pengayaan koleksi dan kurasi belum optimal
        • Infrastruktur lemah
        • Akses dan asset museum terbatas
        • Kebijakan penganggaran belum komprehensif dari tiap lembaga/swasta yang menaunginya
      • Segi eksternal
        • Paradigma publik yang belum utuh menjadikan museum sebagai media edukasi penting
        • Citra museum sebagai Rumah Tua, Gudang Barang Antik, Angker dan Berdebu
        • Belum ada payung hukum khusus perihal permuseuman (UU Permuseuman)
    • Opportunity – Peluang
      • Kebijakan
        • Upaya pemasyarakatan permuseuman selama ini menjadi inisiatif dari museum, lembaga yang menaungi atau prakarsa komunitas/pihak yang peduli. Hadirnya kebijakan UU Permuseuman menjadi penting, agar perhatian kepada museum menjadi kontinu dan konsisten
        • Kebijakan bersifat menyeluruh, dari Pusat hingga Daerah
      • Kelembagaan
        • Keberadaan Asosiasi Museum Indonesia, yang berperan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan masalah-masalah museum ke semua pihak, termasuk ke tingkat eksekutif dan legislatif
        • Organisasi ini perlu diperkuat dengan membangun sebuah badan/lembaga yang secara utuh menaungi permuseuman, memiliki payung hukum jelas, dan bersifat tetap-agar kebijakan permuseuman bersifat stabil, tidak terpengaruh dinamika pemerintahan maupun politik
    • Thread – Tantangan
      • Internal
        • Acap terjadi mutasi di museum-museum yang bernaung di Dinas Provinsi maupun Kabupaten. Pengelola yang telah dididik dan disertifikasi kemudian pindah ke nomenklatur lain
        • Regenerasi pengelola museum dengan pendidikan berkelanjutan perlu dioptimalkan. Kebijakan beasiswa bagi insan museum
        • Peremajaan infrastruktur dengan fasilitas kini yang menarik minat publik
        • Kreativitas pengelolaan museum
      • Eksternal
        • Membangun citra museum sebagai institusi yang hangat dan terbuka
        • Menerapkan promosi dan publikasi intens untuk seluruh museum – membutuhkan koordinasi dari satu visi agar peran museum terkomunikasikan secara komprehensif
  • Rekomendasi AMI
    • Jangka Pendek
      • Tunjangan bagi Aksesibilitas Museum (dukungan sarana transportasi berupa minibus keliling dan perbaikan sarana jalan/lingkungan di sekitar museum)
      • Dukungan pelatihan berkala bagi kurator, manajemen, bidang program, tata letak dan sebagainya
      • Dukungan sarana multimedia/IT yang menunjang kinerja pengelola museum
      • Mendorong rencana pembentukan UU Permuseuman, dengan diawali naskah akademik yang utuh merangkum masalah permuseuman
      • Merencanakan kebijakan penganggaran yang membantu keberlangsungan hadirnya museum dari tingkat pusat maupun daerah, baik yang di bawah naungan pemerintah dan swasta
    • Jangka Menengah
      • Membangun sinergi dengan pihak-pihak lain yang menaungi museum di luar pemerintah/institusi negeri, untuk lebih memperhatikan museumnya masing-masing – termasuk pendekatan agar tidak ada mutasi pengelola museum yang bersifat politis
      • Mendorong dukungan revitalisasi fasilitas dan program di tiap-tiap museum, dengan mekanisme hibah, donasi ataupun sponsorship yang transparan
      • Merancang terbentuknya Badan Permuseuman Indonesia, yang secara legal menata dan
        mengkoordinasikan pendirian, pengelolaan, hingga bantuan bagi lembaga-lembaga museum, termasuk bersinergi dengan lembaga-lembaga sertifikasi penyelenggara/pengelola museum
      • Penyediaan akses pendidikan bagi insan permuseuman secara berkesinambungan, sinergi dengan universitas di dalam maupun luar negeri
      • Terwujudnya UU Permuseuman untuk menjadi ketetapan kebijakan atas museum-museum di Indonesia
      • Sejalan dengan itu, diperlukan usaha-usaha berkelanjutan dalam mengubah citra museum secara positif di mata publik
  • Sebagai institusi yang menaungi 426 museum se-Indonesia, AMI secara berkala melakukan pertemuan koordinasi dengan segenap anggota melalui Rakor dan Rapimnas AMIDA
  • Dilakukan juga audiensi ke pihak eksekutif, di antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menguatkan dukungan kepada permuseuman di Indonesia
  • AMI juga mengawal kebijakan permuseuman ke tingkat daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dengan
    komunikasi berkelanjutan ke Gubernur, Bupati dan Walikota
  • Perhatian kepada museum-museum yang membutuhkan dukungan dan bantuan juga terus dilakukan. Termasuk ke Museum Radya Pustaka di Solo yang sempat terancam tutup akibat kekerungan anggaran


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan