Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Tanggal Rapat: 15 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 9 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Forum Rektor Indonesia (FRI)

Pada 15 Juni 2016, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) mengenai Isu Pendidikan Tinggi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: rendratopan.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Forum Rektor Indonesia (FRI)
  • 7 isu utama Pendidikan Tinggi
    • Pembukaan Program Baru
      • Kemenristekdikti perlu memiliki data base (data pokok) program studi dan membatasi pembukaan prodi baru yang sudah jenuh serta disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan daerah
      • Kemenristekdikti seharusnya dalam memberikan mandat langsung disertai izin operasional dan
        semestinya otomatis terakreditasi B sebab dengan akreditasi C merugikan mahasiswa tidak bisa mengikuti seleksi CPNS atau pekerjaan lain
    • Pembukaan Program Pendidikan Kedokteran
      • Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan moratorium prodi baru kedokteran mengingat lulusan cukup banyak yang berpotensi timbul masalah di kemudian hari
      • Perlu Permen untuk membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru kedokteran (yang ada sekarang Surat Edaran Dirjen Dikti yang berpotensi untuk dilanggar)
      • Perlu upaya pembinaan khusus pada prodi kedokteran dengan akreditasi C, agar dalam kurun 3-4 tahun terakreditasi B
      • Kemenkes perlu memikirkan program terkait distribusi dokter agar tidak terkonstrasi di pulau Jawa dan kota besar
    • Penunjukan LPTK sebagai Penyelenggara PPG
      • Mengantisipasi tingginya pensiun Guru kedepan maka Program Profesi Guru (PPG) perlu ada secara berkelanjutan, untuk itu perlu segera penunjukan pelaksanaan PPG yang didasarkan atas kredibilitas LPTK dengan akreditasi prodi minimal B, serta perlu regulasi pengangkatan guru CPNS harus telah tersertifikasi PPG atau PLPG
      • LPTK mengalami kesulitas dengan pemisahan Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud karena keluaran dari LPTK berkaitan dengan Guru, selain itu Kemenristekdikti harus mengendalikan Konsorsium PPG
    • Dampak BOPTN terhadap Kenaikan UKT
      • Dasar pengalokasian BOPTN ke masing-masing PTN tidak jelas, semakin mampu PTN semakin besar alokasi BOPTN-nya
      • Besarnya alokasi BOPTN tidak sefleksibel anggaran PNBP
      • Kenaikan alokasi BOPTN dari tahun ke tahun tidak signifikan, bahkan ada sejumlah PTN dengan
        BOPTN yang turun
      • Sehubungan BOPTN 2016 tidak menutupi kekurangan BKT, maka UKT terpaksa dinaikkan, sehingga yang lulus SBMPTN adalah orang kaya karena bisa bimbel dan private
    • Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya
      • Kuota bidikmisi mengalami penurunan secara siginifikan dari tahun 2015 ke 2016
      • Penentuan beasiswa bidikmisi hendaknya mempertimbangkan indeks kemahalan daerah yang bersangkutan
      • Perlu perpanjangan beasiswa bidikmisi selama 1 semester bagi mahasiswa yang tidak mampu
        menyelesaikan studi tepat waktu (8 semester)
    • SNMPTN, SBMPTN dan SM
      • Proporsi SNMPTN dapat diturunkan menjadi 30% untuk memberikan kelonggaran bagi SBMPTN
      • Anak yang tidak memasukkan nilai rapor keseluruhan tidak bisa mengikuti SNMPTN, ini adalah
        sistem
      • SNMPTN digratiskan pendaftaran kecuali bagi yang mampu
      • Rapor masih belum bisa mendapatkan jaminan data yang objektif
      • Proporsi minimal SBMPTN perlu dinaikkan menjadi 40%. SBMPTN dapat dilakukan melalui Paper Based Test dan Computer Based Test
      • Seleksi Mandiri mempertahankan PT memungut uang pangkal atau pungutan lainnya, selain UKT, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan orang tua
    • Sarpras dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
      • Mendesak Kemenristekdikti agar melakukan pengelolaan anggaran fungsi pendidikan dengan
        baik dan cermat mengingat pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda
      • Investasi perluasan lahan dan pengadaan bangunan untuk kegiatan akademik sangatlah penting, namun kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Saat ini Perguruan Tinggi sangat memerlukan Asrama mahasiswa dan Sekolah laboratorium di LPTK, Rumah Sakit Pendidikan, peralatan laboratorium/bengkel/studio guna menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan