Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah— Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta

Tanggal Rapat: 25 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 24 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU)

Pada 25 Januari 2017, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta mengenai Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Fikri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 15:27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kupang.tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

PP Muhammadiyah
  • Jumlah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah sebanyak 5549 sekolah
    • 1259 SD
    • 1163 SMP
    • 575 SMA
    • 607 SMK
    • 1158 SLB
    • 521 MT
    • 178 MTs
  • Jumlah Guru di Muhammadiyah adalah 79.901 guru
  • Jumlah siswa yang dikelola Muhammadiyah adalah 1.217.880 siswa
  • Berdasarkan Permendikbud 24/2007, Permendiknas 40/2008, dan Permendiknas 35/2008, ada 10 item untuk sarana SD, 20 item untuk sarana SMP, dan 18 sarana untuk item SMA
  • Pemerintah membantu biaya pendidikan, sementara pembiayaan sarpras berasal dari masyarakat
  • Pengadaan perpustakaan relatif sudah terpenuhi di semua tingkatan, persentase pengadaan perpustakaan paling sedikit ada di SLB
  • Persentase pengadaan lab multimedia dan lab biologi/kimia/fisika tidak mencapai 20%
  • Ruang kelas yang baik sebanyak 13.222 ruangan dan rusak ringan sebanyak 25.000 ruangan
  • Pengadaan tanah untuk sarpras PP Muhammadiyah adalah wakaf anggota atau simpatisan pembelian oleh persyaratan
  • Bangunan sekolah berasal dari swadaya, bantuan masyarakat dan hibah pemerintah
  • Sekolah Muhammadiyah yang ada disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat
  • Kerisauan sekolah swasta adalah isu terkait pembiayaan gaji guru dan ketidakpastian alokasi APBN/APBD karena bantuan pemerintah diberikan by proposal   
  • Di sekitar Muhammadiyah, SD Negeri sudah banyak terpenuhi sarprasnya

Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar
  • Selama ini orang melihat Al-Azhar hanya dari bidang pendidikan menengah ke atas, sementara bidang dakwah sudah diberikan perhatian untuk anak pintar dan tidak mampu
  • Jumlah murid Al-Azhar sekitar 55.000 dengan 175 sekolah
  • Sarpras di YPI sudah memenuhi syarat, meskipun sebagian sekolah dikelola oleh mitra/yayasan lain tapi standar sarpras tetap dari pusat
  • Al-Azhar menyadari butuhnya pendidikan karakter, jadi setiap kampus memiliki 1 buah mesjid/musolah
  • Salah satu kendala saat ini lahan parkir
  • Masing-masing sekolah menyiapkan satu ruang kelas untuk satu setengah rombongan belajar. Ukuran ruang kelas yang disediakan seluas 8m x 9m, jumlah minimal ruang kelas adalah 24 dan 10 ruang penunjang. Setiap kelas sudah memiliki CCTV untuk mengontrol kegiatan, fasilitas digital clasroom berbeda dengan kelas biasa  
  • Al-Azhar menyediakan ruangan khusus komite sekolah
  • Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik, YPI membuat divisi khusus yang menangani masalah sarpras

Yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur
  • BPK Penabur dikenal sebagai sekolah yang memproduksi juara olimpiade, absolute winner, bahkan pernah juara dunia
  • Pemerintah membuat peraturan yang kurang memperhatikan swasta
  • BPK Penabur membatasi 36 anak dalam satu kelas, income berasal dari iuran murid, Penabur tidak mengambil dana BOS
  • BPK Penabur merasa sesak dengan keluhan orang tua terkait iuran sekolah yang mahal
  • Banyak sekolah swasta tutup karena kekurangan peserta didik, sekolah negeri biasanya membuka 10 rombel sekaligus
  • Dulu, tanah dan bangunan mendapat PBB gratis, sekarang NJOP naik berlipat dan tarifnya sama
  • BPK Penabur ingin bantuan langsung berupa sarana seperti laboratorium, buku, alat musik, dan alat untuk pemeliharaannya

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU)
  • Lembaga Pendidikan Ma’arif NU adalah sebuah lembaga otonom di bawah NU yang menaungi 12.170 satuan pendidikan
  • Basis LP Ma’arif adalah di rular, mengurusi orang-orang desa
  • Hingga saat ini, masih ada kesenjangan antara kualitas lulusan dan distribusi sarpras sekolah negeri urban/kota dengan rurar/desa
  • Masing-masing daerah memiliki policy pendidikan yang kadang tumpang tindih dengan peraturan pusat
  • Diperlukan intervensi negara terkait beberapa hal
  • Roadmap nasional terkait konsolidasi data sarpras pendidikan nasional dan terget pencapaian dan kebijakan anggaran
  • Kebijakan akselerasi, kebijakan afirmasi untuk sekolah negeri dan swasta serta pemenuhan sarpras primer
  • Konsolidasi pusat dan pemda, kebijakan alokasi DAK Pendidikan serta konsolidasi kebijakan pendidikan

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan