Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pendidikan Tinggi — Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)

Tanggal Rapat: 14 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 19 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: ABPPTSI

Pada 14 Maret 2018, Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) mengenai Pendidikan Tinggi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11pada pukul 13:25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: aptisi.or.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua APTISI
  • Akreditasi menjadi syarat penerimaan PNS atau pegawai BUMN karena Menteri atau Dirjen tidak tahu makna sebenarnya dari akreditasi. Solusinya, pemahaman pelru diberikan kepada pemegang kebijakan tentang makna akreditasi institusi, prodi dan IPK.
  • Akreditasi diukur untuk perguruan tinggi bukan mahasiswa. Mahasiswa diukur dari IPK dan kompetensi.
  • APTISI tidak diberikan kesempatan untuk memberikan usulan dari permasalahan PTS, alasannya pemerintah tidak ada waktu
  • Bantuan Pemda provinsi dan kabupaten menjadi masalah PTS, hal ini karena larangan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
  • Biaya praktikum mahasiswa kesehatan sangat mahal di lahan praktek karen apemerintah menjadikan praktek lapangan sebagai pendapatan daerah. Seharusnya biaya praktek dihapus sehingga beban orang tua mahasiswa berkurang
  • Biaya akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendidikan Kesehatan mahal karena ketidakjelasan biaya yang dicover, butuh transparansi dalam pembiayaan dan pemberian subsidi pemerintah untuk prodi
  • Hibah penelitian dipersulit dengan persyaratan dan dosen yang kurang kompetensi
  • Kredit perbankan sangat sulit didapatkan oleh PTS dan pemerintah tidak bisa membantu PTS, pemerintah harus mewajibkan perbankan untuk berpihak pada PTS

ABPPTSI
  • Sekarang adalah era revolusi pendidikan dengan IT dan sistem online yang canggih, sehingga PT harus ikut beradaptasi
  • Untuk mencegah over supply dari Guru S3, disarankan perhitungan prodi tidak dipisah dan menjadi satu keutuhan
  • Masalah pajak penghasilan
    • Sisa lebih sebagai objek pajak penghasilan
    • Kewajiban yayasan sebagai penyelenggara PTS untuk membayar
    • Sanksi memberatkan badan penyelenggara/yayasan
  • Perlu ada pengembangan dan komunikasi agar merger dan akuisisi antar yayasan dan PT tidak menimbulkan masalah baru
  • Kebijakan tunggal berlaku di semua wilayah termasuk syarat pendirian PTS, Komisi 10 harus mendorong Kemenristekdikti menyediakan syarat berdasarkan wilayah
  • Pendidikan di Indonesia tidak adil karena orang kaya membayar sedikit untuk mendapatkan banyak dan orang miskin membayar banyak tapi mendapat sedikit
  • PT di Indonesia masih kapitalis, jika sosialis maka PT harus memberikan bantuan ke kelompok pintar tapi miskin dan kelompok tidak kaya dan tidak pintar
  • Jalur undangan masuk PT mendominasi dengan track record sekolahnya, jadi sekolah bagus dapat porsi lebih banyak dibanding sekolah yang tidak bagus. Solusinya sistem undangan dihapus
  • PTN dikuasai orang Jawa dan kelas menengah, selanjutnya akan ada kelompok elit, padahal seharusnya beragam dan bukan kelompok sosial tertentu
  • Jika penerimaan Perguruan Tinggi Asing (PTA) ada, maka harus ditempatkan di Sulawesi dan Kalimantan dalam rangka pengembangan wilayah, jika ke Jawa maka akan menambah urbanisasi
  • Akan ada KTT Australia dan Asean, salah satunya tandatangan kesepakatan pendidikan asing
  • Pemerintah hanya menjamin kualitas, terkait buka tutup prodi diserahkan ke masing-masing kampus
  • Ada pemetaan PTS sakit, sehat dan agak sehat, sepertinya semua PTS mayoritas sakit dan perlu penutupan PTS

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan