Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia
Tanggal Rapat: 5 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 25 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
Pada 5 September 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Stabilitas Nilai Tukar Rupiah. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 14:22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : mediaindonesia.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
- Ketidakpastian ekonomi global meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ekonomi AS tumbuh kuat sedangkan di Eropa, Jepang dan Tiongkok menurun. Inilah yang menyebabkan dollar AS kuat sehingga mata uang negara lain menurun
- Despabilitas suku bunga menaik di AS sementara di negara lain menurun, inilah yang menyebabkan investor lari ke AS sehingga ekonomi AS semakin menguat
- Faktor lain yang menyebabkan dollar AS semakin menguat adalah ketegangan perdagangan AS dengan Tiongkok, Kanada dan negara lain yang menyebabkan investor juga memindahkan uangnya ke AS
- Kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi 5,27%, tahun depan diharapkan menjadi 5,51%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi rumah tangga yang kuat sejalan dengan stimulus. Selain itu, pesta demokrasi juga menjadi pertumbuhan bagi ekonomi. Inflasi juga relatif terkendali sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi, output gap yang masih negatif, terbatasnya dampak depresiasi rupiah, serta koordinasi yang kuat antar pemerintah dan Bank Indonesia
- Pemantauan rupiah atas inflasi masih terbatas. Tingkat depresiasi rupiah 7% dan 2015 pernah mencapai 15% dan masih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah mencapai 15-25%.
- Pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi 3,5 -1% dan 3,0-1% (2020-2021) dengan strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif
- Defisit transaksi berjalan tahun 2018 diperkirakan masih berada dalam batas aman. Untuk kedepannya, defisit transaksi berjalan akan menurun sejalan dengan kenaikan harga komoditas ekspor termasuk CPO
- Terjadi arus masuk modal asing yang besar, Rp29 miliar bentuknya PMA, Rp19,4 miliar pembelian asing surat utang pemerintah, dan Rp20,6 miliar USD obligasi
- Diperkirakan tahun 2019, defisit transaksi berjalan akan turun sekitar 2% dan akan dijelaskan langkah konkret dan salah satunya B20 yang dapat mengurangi impor minyak menurut Menko Perekonomian
- Sektor pariwisata juga didorong seperti pelebaran anjungan di Bali dan airport Internasional Jogja, hal ini akan menambah devisa kedepannya
- Meyakini bahwa tahun 2019 defisit transaksi berjalan turun dan stabilisasi nilai tukar terjaga. Fokus dana pendek adalah langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan ini untuk menjaga tingkat depresiasi
- Menurunnya tekanan terhadap rupiah kedepan disebabkan oleh berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan kenaikan FFR yang lebih rendah, perkiraan kembalinya aluran modal ke EM dan defisit transaksi berjalan yang menurun
- Bauran kebijakan BI untuk pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah
- Kenaikan suku bunga kebijakan moneter sebesar 125bps menjadi 5,50% selama tahun 2018 agar pasar keuangan INA khususnya obligasi pemerintah tetap menarik bagi investor lokal dan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dengan koordinasi bersama pemerintah.
- Intervensi ganda di pasar valas dan pembelian SBN dari pasar sekunder khususnya pada saat terjadi pembalikan modal asing dalam jumlah besar
- Penyediaan swap valas dan swaphedging dengan biaya relatif murah untuk pemenuhan likuiditas rupiah dan valas untuk swap valas (pagi hari) dan pemenuhan kebutuhan hedging korporasi bagi swap hedging (siang hari)
- BI juga berkoordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk melakukan langkah konkrit di bawah arahan Presiden RI untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan stabilisasi
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri