Rangkuman Terkait
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
Tanggal Rapat: 17 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Pada 17 Februari 2020, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) mengenai Evaluasi Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- Jejak penerimaan PMN PT PII
- Modal disetor Rp8 triliun
- Modal dasar Rp9 triliun
- Telah membuka saldo laba Rp3 triliun sampai tahun 2019
- 2017 (Rp 1 triliun)
- PP 57/2017 - Penyertaan Ketujuh
- 2016 (Rp1 triliun)
- PP 79/2016 - Penyertaan Keenam
- 2015 (Rp1,5 triliun)
- PP 95/2015 - Penyertaan Kelima
- 2012 (Rp1 triliun)
- PP 68/2012 - Penyertaan Keempat
- 2011 (Rp1,5 triliun)
- PP 55/2011 - Penyertaan Ketiga
- 2010 (Rp1 triliun)
- PP 88/2010 - Penyertaan Kedua
- 2009 (Rp1 triliun)
- PP 35/2009 - Penyertaan Pertama)
- Pilar bisnis PT PII
- Penjaminan KPBU
- 19 sektor (Perpres 38/2015)
- Single Window Processor
- Peningkatan Bankability
- Pemantauan risiko proyek
- Calim Assessor
- Penjaminan pinjaman langsung
- Penjaminan instrumen pembiayaan infrastruktur (penjaminan kredit, obilgasi, dsb)
- Pemantauan risiko gagal bayar korporasi
- Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi
- Pelaksana Project Development Facility (PDF) Menteri Keuangan
- Penyiapan proyek
- Pendampingan transaksi
- Capacity building
- Knowledge centre pembangunan infrastruktur
- Dukungan standarisasi kompetensi KPBU
- Research
- Outreach
- Penjaminan KPBU
- Manfaat dan dampak ekonomi proyek yang dijamin PT PII
- Jalan tol
- Total panjang 11 ruas tol yang dijamin 688 km (68% target penyediaan jalan tol 2015-2019)
- Preservasi jalan Nasional 29,87 km ruas jalan Sumatera
- Dampak ekonomi dihitung pada salah satu ruas di Jawa Timur
- Lapangan kerja 7 juta orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp15 triliun
- Telekomunikasi (Palapa Ring & Satelit Multifungsi)
- Pemerataan konektivitas data layanan internet di Indonesia
- Palapa Ring 6,479 km kabel optic lintas pulau
- Satelit menghubungkan 149.000 titik layanan offline di Indonesia (kawasan 3T)
- Lapangan kerja 483 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp15 triliun
- Spam (Umbulan, Lampung, Semarang Barat)
- Total debit produksi 5.750 liter per detik
- Untuk melayani 1,95 juta jiwa (301 ribu sambungan)
- Lapangan kerja 138 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp3,5 triliun
- Kereta api (KA Makassar-Pare-pare)
- Penyediaan trase 142 km (tahap I jalur KA Trans-Sulawesi)
- Pemenuhan target pembangunan jalur KA 3.258 km pada tahun 2019
- Lapangan kerja 16 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp17,8 triliun
- Power (PLTU Batang)
- Penyediaan pasokan listrik 2x1000 MW untuk Pulau Jawa
- Peningkatan rasio elektrifikasi Nasional
- Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan Nasional
- Lapangan kerja 380 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp120 triliun
- Jalan tol
- Manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik
- Pengawasan oleh Kementerian Keuangan
- Laporan pengelolaan pengendalian kewajiban kontijensi berdasarkan PMK95/2017
- Laporan pengelolaan risiko berdasarkan PMK95/2017
- Laporan manajemen
- Pengawasan internal
- Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Audit Internal
- Pengawasan eksternal
- Audit laporan keuangan - auditor independen
- Audit kepatuhan peraturan perundangan
- Annual Credit rating
- Audit GCG-BPKP
- Manajemen risiko
- Divisi Risk Management
- Semi-annual risk assessment
- Mengacu pengelolaan risiko berstandar Internasional
- Risk based capital
- Kerangka appraisal dalam proyek
- Pengawasan oleh Kementerian Keuangan
- Kegiatan capacity building dan output penelitian IIGF Institute-PT PII
- Capacity building, workshop KPBU, skema pembiayaan alternatif dan penjaminan dan sertifikasi KPBU Internasional kepada jajaran Kementerian, Pemda, Akademisi
- Publikasi IIGF Institute-PT PII tentang referensi kebijakan, perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek berskema KPBU bekerjasama dengan Universitas
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan