Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 17 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 13 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kementerian Keuangan→Sekjen Kementerian Keuangan
Pada 17 September 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan mengenai Pembahasan RKA K/L Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : radarbogor.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
- Kementerian Keuangan tetap fokus menjalankan tupoksi dalam visi menjadi penggerak utama ekonomi inklusif pada abad 21 untuk menjaga keuangan negara.
- Misi Kemenkeu adalah meningkatkan kepatuhan pajak yang ketat dengan menerapkan kebijakan fiskal prudence, mempertahankan talent, dll.
- Yang terpenting adalah bagaimana menjaga struktur fungsi organisasi dan SDM yang dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Untuk dapat mencapai semua itu, Kemenkeu memerlukan anggaran yang memadai.
- Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2013-2017
- Penerimaan perpajakan adalah tugas paling besar Kemenkeu, selama 5 tahun terakhir meningkat dari Rp1.076,9 T menjadi Rp1.343,5 T di tahun 2017.
- Kepuasan masyarakat atas pelayanan Kemenkeu meningkat dari 4,02 menjadi 4,39 di tahun 2017.
- Indeks pemerataan keuangan antar daerah mengalami penurunan dari 0,75 menjadi 0,59.
- Kebijakan fiskal secara umum masih dirancang agar bisa mendukung perekonomian yang bersifat ekspansif namun tetap terarah dan terukur dengan melihat kondisi dinamika global yang terjadi.
- Kemenkeu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Konsolidasi fiskal sudah dimulai dari tahun 2016 dan 2017 dengan pemotongan anggaran yang drastis pada saat itu.
- Tahun 2018-2019 keseimbangan primer diturunkan secara drastis, tahun 2019 menjadi Rp21 T. Hal ini menggambarkan APBN dibuat sehat meskipun demikian akan membuat lebih inovatif.
- Memanfaatkan utang untuk kegiatan makro ekonomi. Kemenkeu akan terus menjaga rasio utang dibawah 30% dari GDP.
- Arah kebijakan pembiayaan investasi 2019
- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang konektivitas dan energi
- Mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, perumahan dan kesempatan berusaha
- Mendukung penguatan ekonomi nasional melalui perluasan akses pembiayaan bagi usaha ultra mikro, UMKM serta pembiayaan ekspor
- Meningkatkan kepemimpinan Indonesia pada level internasional melalui pemenuhan kewajiban internasional dan pemberian bantuan ke negara sahabat
- Strategi kebijakan pembiayaan investasi untuk mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan mendorong peran BUMN dan BLU untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, akses pembiayaan bagi MBR, UMI dan peningkatan ekspor serta penguatan SWF pendidikan.
- Surat berharga neto tahun ini Rp388 T dan tahun depan menurun menjadi Rp386,2 T
- Pinjaman luar negeri yang sifatnya tunai sekitar Rp33 T dan tahun depan Rp28 T
- Kemenkeu akan terus melakukan supervisi dan monitoring terhadap dana-dana PMN BUMN.
Kementerian Keuangan → Sekjen Kementerian Keuangan
- Kegiatan Kementerian Keuangan tahun 2019 terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan strategis (proyek prioritas nasional) dan kegiatan dukungan teknis (proyek pada masing-masing unit eselon I) bersifat rutin pada masing-masing unit eselon 1.
- Pengelolaan RKAKL didasarkan pada nawacita yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersifat, efektif, dan terpercaya dengan outcome adalah tata kelola Kemenkeu yang baik.
- Pagu Sekjen Kemenkeu sebesar Rp20 T, proyek unggulannya adalah perlindungan hukum pada ASN, penyusunan kebijakan PNBP, dll.
- Alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp102,88 M, program unggulan berupa pengembangan teknik audit berbasis komputer.
- Tujuan dari proyek unggulan adalah untuk meningkatkan kualitas K/L generik serta meningkatkan peran dan kerja sama Kemenkeu dengan APIP.
- Program peningkatan dan pelayanan pajak, untuk DJP memiliki proyek nasional pembaharuan sistem perpajakan, unggulannya inklusi kesadaran pajak.
- Untuk proyek nasional DJP akan dihadirkan modul sistem multichannel terintegrasi, data yang terkonsolidasi, otomatisasi untuk adm pajak, menerapkan model pengawasan risiko, menyiapkan kapabilitas data.
- Penyusunan kebijakan di bidang penanganan transaksi ekonomi digital outputnya adalah modul pemeriksaan ekonomi di bidang digital. Output yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional.
- Pagu untuk program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp2.965,9 M
- Ditjen Perimbangan berkaitan dengan nawacita 3 dan 7 yaitu peningkatan kualitas hubungan pusat dan daerah. Outcomenya adalah hubungan yang transparan, pembagian proyek nasional dan kelompok usaha.
- Program Ditjen Perimbangan adalah kegiatan teknis pada standardisasi, pengolahan data keuangan daerah serta pengolahan kebijakan daerah. Proyek nasionalnya adalah kemitraan pemerintah dan usaha desa dengan rujukan memfasilitasi di desa dan meningkatkan perekonomian desa.
- Ditjen Pembiayaan dan risiko berkaitan dengan nawacita 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pagu alokasi anggarannya sebesar Rp111,60 M.
- Ditjen Kebendaharaan juga terkait dengan nawacita nomor 7. Programnya pengelolaan kebendaharaan dengan outcome meningkatkan kualitas kebendaharaan. Proyek unggulannya adalah sistem mengawasi keuangan, sistem akuntansi dan laporan keuangan. Pagu yang diperlukan sebesar Rp12.559,63 M.
- BPPK terkait nawacita nomor 2 dan 3 yaitu program pendidikan pelatihan sertifikasi. Outcomenya mengembangkan SDM berkualitas dan merupakan bagian dari proyek nasional. Proyek unggulannya adalah pelatihan kepabeanan dan cukai di bidang penanganan kejahatan lintas negara dan pelatihan perpajakan di bidang ekonomi digital, dengan pagu sebesar Rp635,39 M.
- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diusulkan pagunya sebesar Rp128,33 M.
- Pagu pengelolaan portal Indonesia national single window sebesar Rp125,10 M.
- Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2019 yang diusulkan sebesar Rp45.156.382.040.000
- Berdasarkan sumber dana, Pagu Anggaran Kemenkeu TA 2019 terdiri dari
- Rupiah Murni sebesar Rp31.402.111.900.000
- BLU sebesar Rp13.723.668.000.000
- PHUN sebesar Rp30.602.140.000.000
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah