Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RAPBN 2020 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Tanggal Rapat: 19 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 29 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: DKPP→Ketua DKPP

Pada 19 Juni 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengenai RAPBN 2020. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) → Sekjen KPU
  • Kegiatan KPU TA 2020 masuk dalam Prioritas Nasional 5 yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
  • KPU memiliki 198 Satker, 293 Satker pinjam pakai, 57 Satker sewa, dan 188 Satker yang sudah memiliki hibah tadah dari Pemda tetapi belum memiliki anggaran pembangunan.
  • Gudang KPU milik sendiri sebanyak 275 Satker, 149 pinjam pakai, dan 104 Satker sewa.
  • KPU menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baru sesuai Perpres No.105/2018.
  • Pagu Anggaran, Optimalisasi dan Realisasi Anggaran 2019
    • KPU mendapatkan Pagu Alokasi 2019 sebesar Rp18.104.139.070.000
      • Rutin sebesar Rp2.312.244.178.000
      • Tahapan sebesar Rp15.791.894.892.000
    • Rincian pagu anggaran per program
      • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp15.104.704.670
      • Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Publik sebesar Rp2.999.434.400
  • Optimalisasi Anggaran 2019
    • Revisi Ke-1
      • Pemenuhan belanja pegawai untuk 84 Satker = 5M, honor dan operasional Badan Adhok = 226M, memenuhi penggandaan Salinan DPT = 10M, seleksi Komisioner dan CPNS = 6M, bimtek Tungsura = 391M, pembiayaan tunggakan kegiatan tahun 2018 = 907 jt, penggandaan buku panduan KPPS dan PPK = 58M.
    • Revisi Ke-2
      • Memenuhi kebutuhan logistik 4 Satker = 1,6M (KPU RI, Jateng, Jatim, dan Kediri)
    • Revisi Ke-3
      • Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran = 1M, kekurangan gaji = 170M, kebutuhan diklat = 21M, dan gaji CPNS = 26M, kebutuhan santunan bagi Badan Adhok = 50M
    • Revisi Ke-4 (Rencana)
      • Memenuhi sarana dan prasarana kantor KPU (Pusat dan Daerah) = 310M
  • Rencana Realokasi Anggaran Antar Program 2019
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
      • Dokumen perencanaan anggaran, optimalisasi anggaran Rp15 M
      • Pemilu luar negeri, optimalisasi anggaran Rp82 M
      • Badan penyelenggaraan Ad hok, optimalisasi anggaran Rp2 M
      • Komisaris terseleksi, optimalisasi anggaran Rp12 M
    • Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Publik
      • Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, optimalisasi anggaran Rp123 M
      • Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, optimalisasi anggaran Rp40 M
      • Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu, optimalisasi anggaran Rp36 M
    • Total optimalisasi anggaran Rp310 M
    • Realokasi anggaran hasil optimalisasi
      • Layanan sarana dan prasarana internal Rp310 M
        • Peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp266 M
        • Sewa gedung kantor KPU sebagai dampak penerapan SOTK baru membutuhkan biaya Rp34 M
        • Renovasi gedung kantor KPU yang disewa membutuhkan biaya Rp10 M
    • Sisa anggaran Rp310 M merupakan hasil optimalisasi lintas program sehingga akan dibutuhkan persetujuan DPR untuk direvisi ke dalam program Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  • Realisasi Anggaran 2019
    • Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan anggaran pada tanggal 14 Juni 2019 bahwa realisasi anggaran tahun 2019 KPU secara Nasional adalah Rp12.286.373.379.119 atau 67,41% dari total pagu anggaran sebesar Rp18.225.426.540.000
    • Satker KPU Pusat
      • Pagu anggaran Rp2.560.672.990.000
      • Realisasi Rp342.218.849.460
      • Persentase 13,36%
    • Satker KPU Provinsi
      • Pagu anggaran Rp1.167.175.764.000
      • Realisasi Rp473.504.996.559
      • Persentase 40,57%
    • Satker KPU Kab/Kota
      • Pagu anggaran Rp14.497.577.786.000
      • Realisasi Rp11.470.649.533.100
      • Persentase 79,12%
  • Pagu Indikatif 2020 KPU sebesar Rp1.992.861.595.000
    • Belanja Operasional Pegawai
      • Alokasi anggaran tahun 2019 Rp1.205.347.447.000
      • Pagu indikatif 2020 Rp1.424.261.821.000
      • Selisih Rp218.914.374.000
      • Persentase 18%
    • Belanja Operasional Kantor
      • Alokasi anggaran tahun 2019 Rp448.473.917.000
      • Pagu indikatif 2020 Rp280.782.364.000
      • Selisih -Rp167.691.553.000
      • Persentase -37%
    • Belanja Non Operasional
      • Alokasi anggaran tahun 2019 Rp658.422.814.000
      • Pagu indikatif 2020 Rp287.817.410.000
      • Selisih -Rp370.605.404.000
      • Persentase -565
    • Total
      • Alokasi anggaran tahun 2019 Rp2.312.244.178
      • Pagu indikatif 2020 Rp1.992.861.595.000
      • Selisih -Rp319.382.583.000
      • Persentase -14%
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
      • Pagu Anggaran Tahun 2019 Rp2.143.920.479.000
      • Pagu Anggaran Tahun 2020 Rp1.941.454.195.000
      • Selisih -Rp202.466284.000
      • persentase -9%
    • Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Publik
      • Pagu Anggaran Tahun 2019 Rp168.323.699.000
      • Pagu Anggaran Tahun 2020 Rp51.407.400.000
      • Selisih -Rp116.916.299.000
      • persentase -69%
    • Total
      • Pagu Anggaran Tahun 2019 Rp2.312.244.178.000
      • Pagu Anggaran Tahun 2020 Rp1.992.861.595.000
      • Selisih -Rp319.382.583.000
      • persentase -14%

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) → Sekjen Bawaslu
  • Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp2.884.862.603.000 (termasuk alokasi DKPP)
    • Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Rp2.066.000.000.000
    • Program Dukungan Manajemen Rp184.000.000.000
  • Bawaslu masuk dalam Prioritas Nasional 5 yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, Program Prioritas 3 yaitu Penguatan Sistem Peradilan dan upaya anti korupsi, kegiatan prioritas 5 yaitu Pemetaan Biaya Politik.  
  • Paling lambat 16 Agustus 2019, Sekretariat DKPP sudah pindah ke Kementerian Dalam Negeri.
  • Distribusi Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020
    • Bawaslu
      • Belanja Pegawai Rp974.838.166.000
      • Belanja Operasional Rp898.562.930.000
      • Belanja Non Operasional Rp971.461.507.000
      • Jumlah Rp2.844.862.603.000
    • Pusat
      • Belanja Pegawai Rp45.000.000.000
      • Belanja Operasional Rp72.390.143.000
      • Belanja Non Operasional Rp180.658.635
      • Jumlah Rp298.048.778.000
    • Provinsi
      • Belanja Pegawai Rp158.838.166.000
      • Belanja Operasional Rp157.972.787.000
      • Belanja Non Operasional Rp95.200.000.000
      • Jumlah Rp412.010.953.000
    • Kabupaten/Kota
      • Belanja Pegawai Rp771.000.000
      • Belanja Operasional Rp668.200.000.000
      • Belanja Non Operasional Rp695.602.872.000
      • Jumlah Rp2.134.802.872.000
  • Arah kebijakan Bawaslu tahun 2020
    • Pengembangan dan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
    • Pengembangan kelembagaan Bawaslu
    • Fasilitas Sentra Gakkumdu
    • Pendidikan pengawasan partisipatif di pusat dan 34 daerah
    • Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif di puasat dan daerah (15 daerah)
    • Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif di puasat dan daerah (4 daerah)
    • Pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020
    • Sosialisasi di tingkat kabupaten/kota terkait pemuktakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan
    • Pelatihan bagi kader pengawasan terkait dengan pengawasan Pemilu khususnya tentang pelanggaran administrasi, sengketa dan penanganan pelanggaran
    • Bimbingan Teknis bagi unsur pengawasan terkait pengawasan Pilkada 2020
  • Perbandingan Alokasi Belanja Operasional Tahun 2019 dan Pagu Indikatif TA 2020
    • Pembayaran Gaji dan Tunjangan
      • Pagu 2019 Rp924.111.550.000
      • Pagu Indikatif TA 2020 Rp974.838.166
      • Selisih Rp50.726.616.000
    • Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
      • Pagu 2019 Rp1.362.147.392.000
      • Pagu Indikatif TA 2020 Rp898.562.930.000
      • Selisih -Rp463.584.462.000
    • Total Belanja Operasional
      • Pagu 2019 Rp2.286.258.942.000
      • Pagu Indikatif TA 2020 Rp1.873.401.096.000
      • Selisih Rp412.857.846.000

DKPP → Ketua DKPP
  • Kebijakan DKPP Tahun 2020
    • Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu pasca Pemilu 2019 dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
    • Penguatan kelembagaan DKPP sebagai amanat UU No.7/2017 dan Perpres No.67/2018 terkait Pembentukan Sekretariat DKPP
  • Kegiatan Prioritas DKPP Tahun 2020
    • Sidang kode etik di pusat dan daerah
    • Penguatan kelembagaan DKPP (sekretariat dan TPD)
    • Pendidikan etik bagi penyelenggaraan Pemilu di daerah
    • Bimbingan Teknis bagi Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
    • Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
    • Sosialisasi kode etik kepada masyarakat umum dan mahasiswa
  • DKPP berharap kesimpulan RDP hari ini
    • Merekomendasikan agar perpindahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan paling lambat 16 Agustua 2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018, dan prosesnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DKPP yang sedang berjalan
    • Menyetujui anggaran DKPP tahun 2020 sebesar Rp147.169.784.000 yang akan diusulkan melalui DIPA Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
    • Untuk menjaga independensi DKPP sebagai penyelenggara Pemilu, direkomendasikan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2020 dibentuk Satker khusus DKPP di Kementerian Dalam Negeri

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan