• Dalam UU diatur bahwa apabila petahana Presiden melakukan kampanye maka harus cuti, tapi mekanismenya belum diatur, maka KPU akan meminta pandangan pemerintah terkait cuti petahana Presiden karena cuti kampanye Pilpres berbeda substansinya dengan cuti kampanye Pilkada. Dalam Pilpres, cuti hanya pada saat Presiden melakukan kampanye, tapi dalam Pilkada, Cuti yang dimaksud sepanjang waktu kampanye.  
• Pada prinsipnya, pemasangan gambar tokoh lokal dan nasional dalam material kampanye diperbolehkan pada kampanye pemilu 2019, namun hal tersebut tidak diperbolehkan dalam kampanye pilkada. Desaign nya tetap dari peserta tetapi KPU akan melakukan verifikasi dan memfasilitasinya sesuai kemampuan keuangan negara.

• Ketentuan Pasal 25 bahwa PKPU mengatur pra kampanye, peserta diberi ruang melakukan pemasangan bendera parpol dan pertemuan terbatas. Bawaslu menyarankan pertemuan terbatas ini adalah pertemuan internal bukan kampanye.
• Agar anggaran Pemilu rendah, bahan kampanye yang dikonversi sampai Rp75 ribu terlalu tinggi. Defisi bahan kampanye perlu diperjelas, harus ada gambar identitas partai peserta pemilu.

Tidak ada pemaparan mitra dalam RDP ini.

Tidak ada pemaparan mitra dalam RDP ini.