• Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi
  • Berdasarkan Putusan MK 53/PUU-XV/2017 terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2018, Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
  • Perkembangan verifikasi partai politik
    • 16 partai politik telah dinyatakan lolos penelitian administrasi
    • 4 partai politik dari 16, telah dilakukan verifikasi faktual
    • 9 partai politik masih dalam proses persidangan di Bawaslu
  • Dampak putusan
    • 12 partai politik harus dilakukan verifikasi faktual
  • Kendala
    • Waktu pelaksanaan verifikasi faktual 12 partai sangat terbatas. Penetapan partai politik peserta pemilu 2019 sesuai UU 7 Tahun 2017 adalah 17 Februari 2018
    • Anggaran untuk verifikasi faktual 12 partai belum teralokasi pada DIPA 2018
• Kebutuhan Anggaran
  • Anggaran yang tersedia dalam DIPA 2018 hanya untuk perbaikan dan penetapan sebesar Rp153.326.277.000
    • Pusat sebesar Rp36.055.642.000
    • Provinsi sebesar Rp7.517.271.000
    • Kabupaten sebesar Rp100.723.364.000
    • Anggaran untuk verifikasi faktual telah dialokasikan pada DIPA 2017
  • Kebutuhan anggaran untuk verifikasi faktual 12 partai Rp66.318.620.000
    • Provinsi sebesar Rp314.160.000
    • Kabupaten sebesar Rp66.004.440.000
  • Anggaran terbesar untuk tenaga verifikator, orang harian dan transport
    • Jumlah personil yang terlibat dalam proses verifikasi faktual tidak kurang dari 11.300 orang (PNS 8.226 orang dan tenaga verifikator 3.074 orang)
• Rancangan PKPU Pemilu 2019
  • Latar belakang pengajuan PKPU
    • Merupakan aturan tahapan yang harus diselesaikan pada bulan Januari (PKPU Pembentukan badan adhoc)
    • Penyesuaian atas keputusan Bawaslu hasil sidang sengketa (PKPU Tahapan)
    • Melaksanakan keputusan MK terkait Pasal 173 pada UU 7 Tahun 2017 (seluruh partai peserta pemilu harus di verifikasi faktual)
  • Perkembangan PKPU
    • KPU telah mengajukan kepada Komisi 2 DPR RI sebanyak 6 Rancangan PKPU, pada tanggal 5 Desember 2017 dan 19 Desember 2017
    • PKPU Pembentukan Badan Adhoc Dalam Negeri telah ditetapkan oleh Kemenkumham, dengan pertimbangan:
    • PPK dan PPS sesuai jadwal tahapan harus terbentuk pada tanggal 9 Januari 2018
    • Pada saat bersamaan DPR dalam masa Reses
    • Tetap membutuhkan masukan DPR RI dan Pemerintah
    • 4 Rancangan PKPU belum ditetapkan, diharapkan mendapatkan masukan DPR RI dan Pemerintah

Tidak ada pemaparan mitra dalam RDP ini.