Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua

Tanggal Rapat: 11 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ketua Tim Provinsi Papua Selatan

Pada 11 Desember 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua mengenai Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Jawa Timur 4 pada pukul 11:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Elisa Kambu, Bupati Asmat
  • Usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan sudah sejak 13 tahun yang lalu, Papua adalah pulau besar yang dihuni 4 juta orang dan tersebar dari satu titik ke titik lainnya dari segi demografis.
  • Perhatian dari pemerintah pusat sudah baik tetapi jangkauan sangat menantang sehingga kelihatannya uang banyak dengan penduduk sedikit.
  • Kesepakatan dari masyarakat adalah pemekaran menjadi solusi, adanya Provinsi Papua Selatan. Saat ini sedang mempersiapkan pemekaran, melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.   
  • Pemekaran secara kultur dan secara sosiologis antropologis Papua Selatan sudah baik dan sebenarnya harus di mekarkan agar orang Selatan mendapat ruang untuk antusialisasikan diri di daerah adat sendiri dan membangun wilayah dengan cara dan kultur sendiri.
  • Memohon dukungan Komisi 2 untuk melakukan pemekaran daerah otonom baru.

Bupati Mappi Papua
  • Masyarakat Mappi berkomitmen dalam percepatan pembangunan kawasan karena selama ini Papua Selatan melaksanakan program kegiatan secara sendiri dan tidak terpadu, berharap ada 1 provinsi yang bisa dibangun bersama.
  • Mappi bersedia menyiapkan dokumen untuk persyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bupati Merauke
  • Pemerataan pembangunan tidak merata, SDM, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
  • Dari sisi top down, Presiden dan Mendagri mengatakan Provinsi Papua Selatan masuk dalam pertimbangan pemerintahan pusat bahwa Merauke sebagai wilayah perbatasan.
  • Pemerataan pembangunan perlu diperhatikan karena luas wilayah tidak diselesaikan oleh 1 Gubernur. Persyaratan secara administrasi sudah lengkap dan peta dasar kewilayahan akan ada pertambahan, jika ada penambahan persyaratan mohon diberi tahu.

Ketua Tim Provinsi Papua Selatan
  • Provinsi Selatan di Papua perlu dipercepat untuk proses pembangunan, mendekatkan pelayanan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintah.
  • Ada gejolak di Papua karena kelompok-kelompok tertentu di Papua merasa diabaikan, sehingga memohon adanya Provinsi di  tanah leluhur.
  • Memohon Komisi 2 dapat menindak lanjuti aspirasi Papua. Prolegnas Komisi 2 Tahun 2020 tidak ada RUU pemekaran Provinsi Papua, memohon agar pemekaran Provinsi masuk dalam prolegnas agar dapat terealisasikan.
  • Jika Provinsi Selatan berdiri, meminta adanya revisi UU Otsus sebagai payung hukum yang menyatakan Papua Selatan sebagai sebuah Provinsi, Anggota DPRD Provinsi Papua yang asli papua juga menjadi minoritas, dan diberikan perlindungan keamanan untuk ekonomi asli Papua.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan