Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pola Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik, Permasalahan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan, dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat pada Raker Sebelumnya — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung
Tanggal Rapat: 28 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 22 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Jaksa Agung→Muhammad Prasetyo
Pada 28 Maret 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung mengenai Pola Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik, Permasalahan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan, dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat pada Raker Sebelumnya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10:29 WIB. (Ilustrasi: nasional.tempo.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Jaksa Agung → Muhammad Prasetyo
- Kemandirian Kejaksaan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, hal ini dapat mendorong kinerja Kejaksaan mewakili kepentingan umum yang dilaksanakan bersamaan dalam negara hukum
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bertema memacu investasi dan infrastruktur untuk pemerataan
- Tol laut menjadikan Indonesia menjadi maritim dunia, sehingga mampu mempercepat hubungan dan interkoneksi antar kawasan. Semua program menunjukkan peralihan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris
- Indonesia mengalami kenaikan indeks daya saing, masuk jajaran negara 1 triliun club, tidak berlebihan jika penyedia jasa audit dunia menyatakan pada 2030 Indonesia akan berada di peringkat ke-5. Kondisi ini harus dijaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang, jaminan kepastian hukum dapat mengawalnya
- Pembuatan nota kesepahaman bukan formalitas belaka, tapi menunjukkan betapa besar kesungguhan pemerintah bekerja sama untuk mensukseskan program nasional. Dengan adanya perjanjian kerjasama, maka akan mengokohkan kejaksaan dalam melakukan pendampingan, dll
- Dalam rangka akselerasi program pembangunan nasional agar terlaksana dengan baik, maka pada 1 Maret 2018 sudah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR tentang koordinasi kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kepastian hukum untuk membangun Indonesia berupaya membangun dengan stakeholder di berbagai K/L. Pembuatan nota kesepahaman membuktikan kepada khalayak berapa besar instansi yang bekerja sama untuk membangun program bersama
- Salah satu prioritas nasional adalah pembangunan di daerah pinggiran dan terluar, sebagai perwujudan negara hadir dan memperhatikan warganya
- Tahun 2015 dialokasikan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga didukung dengan tanda tangan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa pada 15 Maret 2015
- Permintaan pengadaan barang dan jasa semakin meningkat setiap tahunnya untuk pembangunan nasional, tahun 2017 sebesar Rp1.000 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp1.200 triliun, sehingga keluar sebesar Rp3 triliun setiap harinya, hal ini harus dikawal dalam prosesnya dengan harapan mampu meningkatkan belanja pemerintah dengan efesien dan akuntabel
- Pada 14 Maret 2018, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan sebagai bagian koordinasi untuk kegiatan lelang terkait aset tindak pidana
- Kejaksaan sebagai pengacara negara akan memberikan bantuan hukum kepada Kementerian Keuangan baik di dalam dan di luar persidangan, dalam hal gugatan perdata dan tata usaha negara
- Peristiwa yang perlu dibahas adalah momen demokrasi kedepan, menuju pemilihan presiden, tidak sekedar arena kontestasi tapi juga adu gengsi. Masyarakat Jabar, Jatim, dan Jateng sebagai lumbung suara akan dimanfaatkan, sehingga terjadi persaingan sengit dan berpotensi muncul kecurangan, seperti menyebarkan berita hoax dan menjatuhkan lawan untuk mendapatkan kemenangan
- Untuk mengantisipasi kenyataan demokrasi, pada 6 Maret 2018 dilaksanakan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan KPK. Kejaksaan akan terlibat dalam mengatasi korupsi ruang lingkup pertukaran data, sinergi dan peningkatan sumber daya manusia
- Proses pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik dan lancar beriringan tanpa ada kendala yang membuat kontestasi berjalan tidak fair. Terdapat juga sanksi bagi calon kepala daerah yang ketika sudah ditetapkan, lalu mengundurkan diri
- Pada 16 Maret 2018, Kejaksaan menerima kunjungan Dubes Rusia, mutual legas assistant. Kejaksaan mengusulkan pembentukan forum Rusia dan negara Asean, seperti yang dilakukan Cina. Sebagai kerjasama bidang hukum, hal itu disambut baik
- Ada 2 TKI yang akan mendapatkan hukuman mati di Arab Saudi, sementara Zaini Misrin telah dieksekusi, padahal pemerintah Indonesia sudah meminta penundaan eksekusi
- Kasus tindak pidana umum yang menarik perhatian
- Andika First Travel masih berjalan di Pengadilan Negeri Depok
- Rizieq Shihab, pengembalian SPDP
- Trisnawan tentang beras Maknyus
- Jonru, terdaksa sedang mengajukan banding
- Hendry Jocosity Gunawan, Persidangan (tuntutan)
- Yansen Alison Binti, dkk, persidangan (pemeriksaan saksi)
- Indra Liono, dkk, pengembalian SPDP
- Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, PK telah ditolak oleh MA
- Family Muslim Cyber Army
- Ramdani Saputra, penerbitan P-16
- Bobby Gustiono, penerbitan P-16
- Hsu Yung Li, dkk, kasus penyeludupan narkoba di Pantai Anyer, tuntutan pidana mati
- Chen Chung Nan, dkk, penerbitan P-16
- Chen Hui, dkk, penerbitan P-16
- Oman Rachman, kasus kejahatan terorisme, persidangan (pemeriksaan saksi)
- Kasus tindak pidana khusus yang menarik perhatian
- Perkara dugaan TPK penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 a.n Bayu Kristanto, masih tahap penyidikan
- Perkara dugaan TPK pemberian kredit Bank Mandiri (persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company, 7 tersangka masih tahap penyidikan
- Dugaan TPK dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri (Tbk) kepada PT Central Steel Indonesia, 2 tersangka dalam tahap II
- Dugaan TPK penjualan tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa, Deli Serdang
- Dugaan TPK pengadaan susuk KB/implan pada Deputi KB BKKBN RI, masuk tahap II
- Penyebab permasalahan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan
- Petikan putusan terlambat diterima
- Tersangka tidak diketahui keberadaannya
- Terdakwa dalam kondisi sakit
- Barang rampasan tidak memiliki dokumen
- Tanah yang disita tidak bisa diawasi secara rutin, sehingga kerap terjadi perubahan batas
- Perkara korupsi yang menarik perhatian publik telah dibentuk satgas eksekusi khusus
- Terpidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, Kejaksaan Agung telah melakukan pencarian dan eksekusi seperti pada beberapa terpidana kasus BLBI
- Simkari beroperasi di seluruh kejaksaan dan pengadilan negeri, sistem ini masih mendata belum dapat membantu user
- Penerapan case management system (CSM) dilakukan bertahap, tahap pertama tahun 2016 di 4 kejaksaan tinggi dan 11 kejaksaan negeri, hingga tahun 2018 sudah di 31 kejaksaan tinggi, tahun 2019 ditargetkan PT dan PN mendapat CSM agar dapat meningkatkan kualitas, cepat dan transparan
- Media radio merupakan media strategis, efektif dan mudah dalam membentuk hubungan dengan masyarakat. Program ‘Jaksa Menyapa’ diharapkan menjadi sarana komunikasi antara institusi penegak hukum dan masyarakat, serta menjadi media edukasi hukum pada masyarakat
- Kejaksaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam sentra Gakumdu, sehingga pelanggaran pilkada dapat diselesaikan secara cepat
- Pada Desember 2017, dalam rangka meningkatkan kedisplinan dilakukan upacara penegakan disiplin berupa penurunan pangkat, penurunan jabatan atau pemberhentian
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)