Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pola Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik, Permasalahan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan, dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat pada Raker Sebelumnya — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung

Tanggal Rapat: 28 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 22 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Jaksa Agung→Muhammad Prasetyo

Pada 28 Maret 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung mengenai Pola Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik, Permasalahan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan, dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat pada Raker Sebelumnya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10:29 WIB. (Ilustrasi: nasional.tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Jaksa Agung → Muhammad Prasetyo
  • Kemandirian Kejaksaan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, hal ini dapat mendorong kinerja Kejaksaan mewakili kepentingan umum yang dilaksanakan bersamaan dalam negara hukum
  • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bertema memacu investasi dan infrastruktur untuk pemerataan
  • Tol laut menjadikan Indonesia menjadi maritim dunia, sehingga mampu mempercepat hubungan dan interkoneksi antar kawasan. Semua program menunjukkan peralihan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris
  • Indonesia mengalami kenaikan indeks daya saing, masuk jajaran negara 1 triliun club, tidak berlebihan jika penyedia jasa audit dunia menyatakan pada 2030 Indonesia akan berada di peringkat ke-5. Kondisi ini harus dijaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang, jaminan kepastian hukum dapat mengawalnya
  • Pembuatan nota kesepahaman bukan formalitas belaka, tapi menunjukkan betapa besar kesungguhan pemerintah bekerja sama untuk mensukseskan program nasional. Dengan adanya perjanjian kerjasama, maka akan mengokohkan kejaksaan dalam melakukan pendampingan, dll
  • Dalam rangka akselerasi program pembangunan nasional agar terlaksana dengan baik, maka pada 1 Maret 2018 sudah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR tentang koordinasi kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi
  • Kepastian hukum untuk membangun Indonesia berupaya membangun dengan stakeholder di berbagai K/L. Pembuatan nota kesepahaman membuktikan kepada khalayak berapa besar instansi yang bekerja sama untuk membangun program bersama
  • Salah satu prioritas nasional adalah pembangunan di daerah pinggiran dan terluar, sebagai perwujudan negara hadir dan memperhatikan warganya
  • Tahun 2015 dialokasikan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga didukung dengan tanda tangan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa pada 15 Maret 2015
  • Permintaan pengadaan barang dan jasa semakin meningkat setiap tahunnya untuk pembangunan nasional, tahun 2017 sebesar Rp1.000 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp1.200 triliun, sehingga keluar sebesar Rp3 triliun setiap harinya, hal ini harus dikawal dalam prosesnya dengan harapan mampu meningkatkan belanja pemerintah dengan efesien dan akuntabel
  • Pada 14 Maret 2018, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan sebagai bagian koordinasi untuk kegiatan lelang terkait aset tindak pidana
  • Kejaksaan sebagai pengacara negara akan memberikan bantuan hukum kepada Kementerian Keuangan baik di dalam dan di luar persidangan, dalam hal gugatan perdata dan tata usaha negara
  • Peristiwa yang perlu dibahas adalah momen demokrasi kedepan, menuju pemilihan presiden, tidak sekedar arena kontestasi tapi juga adu gengsi. Masyarakat Jabar, Jatim, dan Jateng sebagai lumbung suara akan dimanfaatkan, sehingga terjadi persaingan sengit dan berpotensi muncul kecurangan, seperti menyebarkan berita hoax dan menjatuhkan lawan untuk mendapatkan kemenangan
  • Untuk mengantisipasi kenyataan demokrasi, pada 6 Maret 2018 dilaksanakan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan KPK. Kejaksaan akan terlibat dalam mengatasi korupsi ruang lingkup pertukaran data, sinergi dan peningkatan sumber daya manusia
  • Proses pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik dan lancar beriringan tanpa ada kendala yang membuat kontestasi berjalan tidak fair. Terdapat juga sanksi bagi calon kepala daerah yang ketika sudah ditetapkan, lalu mengundurkan diri
  • Pada 16 Maret 2018, Kejaksaan menerima kunjungan Dubes Rusia, mutual legas assistant. Kejaksaan mengusulkan pembentukan forum Rusia dan negara Asean, seperti yang dilakukan Cina. Sebagai kerjasama bidang hukum, hal itu disambut baik
  • Ada 2 TKI yang akan mendapatkan hukuman mati di Arab Saudi, sementara Zaini Misrin telah dieksekusi, padahal pemerintah Indonesia sudah meminta penundaan eksekusi
  • Kasus tindak pidana umum yang menarik perhatian
    • Andika First Travel masih berjalan di Pengadilan Negeri Depok
    • Rizieq Shihab, pengembalian SPDP
    • Trisnawan tentang beras Maknyus
    • Jonru, terdaksa sedang mengajukan banding  
    • Hendry Jocosity Gunawan, Persidangan (tuntutan)
    • Yansen Alison Binti, dkk, persidangan (pemeriksaan saksi)
    • Indra Liono, dkk, pengembalian SPDP
    • Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, PK telah ditolak oleh MA
    • Family Muslim Cyber Army
    • Ramdani Saputra, penerbitan P-16
    • Bobby Gustiono, penerbitan P-16
    • Hsu Yung Li, dkk, kasus penyeludupan narkoba di Pantai Anyer, tuntutan pidana mati
    • Chen Chung Nan, dkk, penerbitan P-16
    • Chen Hui, dkk, penerbitan P-16
    • Oman Rachman, kasus kejahatan terorisme, persidangan (pemeriksaan saksi)
  • Kasus tindak pidana khusus yang menarik perhatian
    • Perkara dugaan TPK penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina (persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 a.n Bayu Kristanto, masih tahap penyidikan
    • Perkara dugaan TPK pemberian kredit Bank Mandiri (persero) Tbk, CBC Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company, 7 tersangka masih tahap penyidikan
    • Dugaan TPK dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri (Tbk) kepada PT Central Steel Indonesia, 2 tersangka dalam tahap II
    • Dugaan TPK penjualan tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa, Deli Serdang
    • Dugaan TPK pengadaan susuk KB/implan pada Deputi KB BKKBN RI, masuk tahap II
  • Penyebab permasalahan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan
    • Petikan putusan terlambat diterima
    • Tersangka tidak diketahui keberadaannya
    • Terdakwa dalam kondisi sakit
    • Barang rampasan tidak memiliki dokumen
  • Tanah yang disita tidak bisa diawasi secara rutin, sehingga kerap terjadi perubahan batas
  • Perkara korupsi yang menarik perhatian publik telah dibentuk satgas eksekusi khusus
  • Terpidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, Kejaksaan Agung telah melakukan pencarian dan eksekusi seperti pada beberapa terpidana kasus BLBI
  • Simkari beroperasi di seluruh kejaksaan dan pengadilan negeri, sistem ini masih mendata belum dapat membantu user
  • Penerapan case management system (CSM) dilakukan bertahap, tahap pertama tahun 2016 di 4 kejaksaan tinggi dan 11 kejaksaan negeri, hingga tahun 2018 sudah di 31 kejaksaan tinggi, tahun 2019 ditargetkan PT dan PN mendapat CSM agar dapat meningkatkan kualitas, cepat dan transparan
  • Media radio merupakan media strategis, efektif dan mudah dalam membentuk hubungan dengan masyarakat. Program ‘Jaksa Menyapa’ diharapkan menjadi sarana komunikasi antara institusi penegak hukum dan masyarakat, serta menjadi media edukasi hukum pada masyarakat
  • Kejaksaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam sentra Gakumdu, sehingga pelanggaran pilkada dapat diselesaikan secara cepat
  • Pada Desember 2017, dalam rangka meningkatkan kedisplinan dilakukan upacara penegakan disiplin berupa penurunan pangkat, penurunan jabatan atau pemberhentian

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan