Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Indikatif Tahun 2020 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Tanggal Rapat: 13 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 4 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Wakil Ketua Komnas Perempuan
Pada 13 Juli 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai Pagu Indikatif Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Erma Suryani dari Fraksi Partai Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 10:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : jdih.bnpt.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Tahun 2018 menerima 1401 permohonan dari korban dugaan pelanggaran HAM berat, mengalami penurunan daripada tahun 2017, disebabkan berkurangnya pemohon dari kalangan korban karena Komnas HAM sudah melakukan moratorium kepada korban.
- Ada 800 korban pelanggaran HAM berat yang suratnya akan dilimpahkan ke LPSK berdasarkan Komnas HAM.
- Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018
- Belanja Pegawai
- Pagu Rp8,5 M
- Realisasi Rp8,2 M
- Persentase 97,31%
- Belanja Barang
- Pagu Rp6,5 M
- Realisasi Rp6,4 M
- Persentase 99,28%
- Belanja Modal
- Pagu Rp7,8 M
- Realisasi Rp7,7 M
- Persentase 99,70%
- Belanja Pegawai
- Tren penurunan anggaran LPSK tahun 2018-2020
- Tahun 2018
- Pagu Rp81.411.655.000
- Kebutuhan Rp109.273.216.393
- 3307 terlindungi
- Tahun 2019
- Pagu Rp65.064.838.000
- Kebutuhan Rp115.166.100.000
- 2642 terlindungi per Juni 2019
- Tahun 2020
- Pagu Rp54.558.755.000
- Kebutuhan Rp156.103.755.000
- 5775 potensi terlindungi
- Tahun 2018
- Usulan Tambahan Anggaran LPSK sebesar Rp101.545.000.000
- Pembayaran kompensasi layanan media psikologis dan psikososial kepada Korban Tindak Pidana khususnya korban terorisme sebesar Rp96.295.000.000
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mendukung pelayanan perlindungan saksi dan korban sebesar Rp5.250.000.000
- Layanan LPSK diberikan kepada terlindung dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah terlindung yang membutuhkan dukungan anggaran.
- LPSK hanya ada di Jakarta, sedangkan permintaan pelayanan perlindungan ada di seluruh Indonesia, ini menjadi kendala.
- LPSK mengajukan anggaran tahun 2020 kepada Kemenkeu sebesar Rp101.545.000.000
- LPSK berharap bisa menjadi badan yang mandiri dengan memiliki anggaran sendiri
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Usulan penambahan anggaran BNPT TA 2020 adalah Rp257.653.660.100
- Belanja Pegawai Rp5.827.553.100
- Tambahan SOTK baru Rp251.826.107.000
- Pagu Indikatif BNPT TA 2020 adalah Rp460.242.029.000
- Tahun 2018 Rp543.733.483.000
- Tahun 2019 Rp699.598.337.000
- Keterkaitan RKP 2020 dengan Renja BNPT 2020
- Program Prioritas : Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut
- Proyek prioritas
- Peran serta masyarakat dan K/L//D dalam pencegahan terorisme
- Deradikalisasi di dalam dan di luar negeri
- Penguatan kapasitas kelembagaan pengamanan terorisme
- Tahun 2012-2018, BNPT mendapatkan predikat WTP
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2020 Rp104.058.932.000
- Komnas HAM Rp80.252.286.000
- Komnas Perempuan Rp23.806.646.000
- Tahun 2018, Komnas HAM mendapat WTP dari BPK
- Klasifikasi belanja Komnas HAM TA 2020
- Belanja Pegawai Rp39.952.210.000
- Belanja Operasional Rp23.952.221.000
- Belanja non Operasional Rp40.154.501.000
- Program dukungan manajemen Rp61.116.698.000
- Program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM Rp42.942.234.000
- Rencana Anggaran dan Kerja TA 2020
- Penguatan kesadaran HAM masyarakat Rp5,1 M
- Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Rp10,1 M
- Kebutuhan yang belum teralokasi
- Kekurangan gaji ke-14 Rp3,4 M
- Peningkatan fungsi Komnas HAM di mancanegara Rp1,3 M
- Festival HAM 2020 Rp5,8 M
- Rekomendasi usulan konsep penanganan dan penyelesaian konflik agraria Rp2,5 M
- Renovasi gedung Komnas HAM Rp361,4 M
Wakil Ketua Komnas Perempuan
- Dana Komnas Perempuan tahun 2018 dan 2019 sudah melahirkan catatan tahunan yang akan melandasi catatan-catatan penting.
- Serapan anggaran Komnas Perempuan TA 2018 sebesar 97%.
- Kegiatan yang sedang dilakukan menemukan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah cyber dan memantau kekerasan perempuan di rumah sakit jiwa.
- Komnas Perempuan sedang melakukan harmonisasi, ada sekitar 400 kebijakan diskriminatif di berbagai wilayah.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia