Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tanggal Rapat: 28 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 31 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM

Pada 28 November 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 14:24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM
  • Arah kebijakan Kementerian Hukum & HAM
    • Mewujudkan peraturan perundang-undangan berkualitas
    • Mewujudkan penegakan hukum
    • Mewujudkan penghormatan hak asasi manusia yang berkelanjutan
    • Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif
  • Tujuan Kementerian Hukum dan HAM adalah mensejahterakan masyarakat dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang baik dan pembelajar serta membentuk peningkatan SDM.
  • Output dari seluruh program strategis
    • Menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran
    • Optimalisasi jabatan fungsional tertentu
    • Pengelolaan penertiban aset
    • Memastikan implementasi e-government
    • Mengawal rencana UU Cipta Lapangan Kerja
  • Penyelesaian over populasi lapas rutan melalui manajemen tata kelola kanwil kadivpus dan UPDT, koordinasi akan semakin ditingkatkan, regulasi penetapan JFT dan pengelolaan kelembagaan.
  • Terobosan hukum sedang dikaji antara kemampuan financial dengan masuknya napi yang sangat banyak. Lapas yang ditambah hanya 30 ribu sedangkan kasus yang terjadi sangat banyak khusunya kasus narkoba.
  • Data perbandingan pertumbuhan penghuni lapas adalah 268.361 orang dengan pertumbuhan per tahun sebesar 7,5%, kedepan akan meledak jika tidak ada terobosan.
  • Perbandingan jumlah petugas dan penghuni sekarang adalah 1:35 sementara idealnya 1:20.
  • Tindakan administratif maupun penyidikan sudah dilakukan untuk penanganan pengawasan orang asing dengan adanya sticker dan QR code pada paspor, hal ini mempermudah pengawasan dan mengaharuskan kerja sama dengan pihak pesawat dan hotel.
  • Langkah-langkah percepatan pelaksanaan RB di Kemenkumham terdiri dari monitoring evaluasi kinerja pegawai, survey indeks kepuasan masyarakat, pemanfaatan IT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan monitoring evaluasi pelaksanaan RB melalui aplikasi.  
  • Percepatan dan harmonisasi legislasi terus dilakukan baik dari peraturan perundang-undangan maupun peningkatan SDM, menambah anggaran untuk sarana prasarana konsultasi Perda, dan pelayanan penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual berbasis IT.
  • Paspor online sudah memudahkan orang mengetahui kapan akan mengurus paspor, meskipun di beberapa tempat terkadang kuotanya habis tapi akan dipikirkan solusinya
  • Kemenkumham mendapat penghargaan di bidang Go-IT.
  • Hasil BPK terkait anggaran hanya 0,5%, Omnibus law selalu diprioritaskan dan akan diajukan pada akhir Desember atau awal Januari.
  • RKUHP akan disempurnakan, terdapat 14 isu dan beberapa diantaranya mendapat kesalahpahaman di publik, beberapa substansi perlu dibicarakan ulang.  

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan