Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 29 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 2 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 29 November 2016, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Kasus Kehutanan di Indonesia. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Surat Perintah Penghentian Penyedikan (SP3) kasus karhutla di Riau, penyidik diberi kewenangan penyidikan independen dan menjadi kuasa Polri Riau
  • Kasus penyanderaan sekelompok orang PT APSL telah dilakukan pengumpulan data dan verifikasi, kasus ini telah ditangani Polri
  • Badan Restorasi Gambut KLHK mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan lahan gambut secara mendalam oleh suatu perusahaan. KLHK telah melakukan pertemuan dengan masyarakat terkait peta restorasi gambut
  • Penanganan pasca banjir di Garut diadakan realokasi anggaran sebesar Rp250 miliar
  • Permen LHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan akses lokal untuk perizinan hutan rakyat. Dengan kata lain, P83 merupakan penyederhanaan pemberian akses legal kepada rakyat untuk pemanfaatan hutan. Akses legal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diawali dengan pengawasan dan pendampingan
    • Tindak lanjut dari P83 adalah pedoman akan disosialisasikan di lapangan agar tercipta pemahaman yang sama antara Pemprov dan Pemda
    • Untuk percepatan program telah dibentuk Pokja di setiap sisi berbasis sistem informasi
    • KLHK telah menetapkan Bank Pesona untuk menjamin harmonisasi pusat dan daerah dalam pengembangan hutan sosial nusantara
  • Tahun 2017, KLHK menganggarkan Rp10 miliar untuk 10 kelompok
  • Tahun 2017, KLHK mendukung 3 renstra nasional yaitu air minum, irigasi dan sanitasi. Total alokasi DAK untuk sanitasi sebesar Rp1,2 triliun

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan