Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Subsidi Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Kementerian Pertanian dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

Tanggal Rapat: 12 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 23 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Ketua Himbara

Pada 12 Desember 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Kementrian Pertanian dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengenai Subsidi Pupuk. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Lampung I pada pukul 13:46 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pengantar Rapat

Sudin mengatakan pupuk merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pertanian sehingga Pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk menghasilkan pupuk yang berkualitas. Sudin mengatkan subsidi pupuk masih menjadi masalah sampai sekarang, besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah belum menjamin pupuk bersubsidi berjalan baik sehingga masih banyak masalah seperti susahnya mengakses pupuk bersubsidi, kurang validnya data-data yang disediakan, dan masih

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Kementerian Pertanian
  • Pupuk bersubdisi menggarap paling luas 4 hektare. sosialisasi kartu tani baru selesai pada Tahun 2019 dan Kementerian Pertanian sudah melakukan sosialisasi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
  • Arah kebijakan pupuk bersubsidi Tahun 2019 diatur dalam Permentan No.47/2018 yang berisi aturan mengenai alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sector pertanian Tahun 2019. Dalam Bab VI Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani.
  • Arah kebijakan pupuk bersubsidi Tahun 2019 menurut Kementrian Pertanian adalah bahwa kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan belanja subsidi adalah kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Pada Tahun 2020, Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa usulan RDKK semua Provinsi sudah menggunakan sistem e-RDKK.
  • Manfaat penggunaan kartu tani menurut Kementrian Pertanian adalah administrasi penagihan yang simple dimana tidak diperlukan nota penjualan, log book, menyimpan RDKK di kios serta tidak diperlukannya berita acara verifikasi dan validasi. Selain itu, waktu penagihan yang singkat dimana hanya diperlukan print out dashboard penyaluran pupuk bersubsidi serta surat pengantar penagihan. Dengan surat pengantar dari pupuk Indonesia maka bisa langsung dibayarkan.
  • Pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani karena sosialisasi baru diselesaikan tahun 2019 dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan tahun 2020. Kartu tani akan membantu proses pupuk bersubsidi menjadi lebih simpel dan target yang terjamin.
  • Sosialisasi kartu tani yang diperuntukan untuk para petani mengakses pupuk bersubsidi hanya dapat diakses oleh pemegang kartu.
  • Definisi kartu tani menurut Kementrian Pertanian adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.  Sedangkan definisi Electronic Data Capture adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek kartu tani di pengecer resmi.
  • Dirjen Kementan menyebutkan kartu tani kita definisikan sebagai kartu yang dikeluarkan oleh perbankan yang diambil dari mesin dimana prosesnya ada beberapa tahap. Kartu tani dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengakses pupuk bersubsidi. Kartu tani dilakukan oleh bank dan pemerintah sebagai sarana untuk petani mendapatkan pupuk bersubsidi melalui mesin ATM.
  • Mekanisme pendataan, penerbitan dan penggunaan kartu tani dibagi menjadi 3 cara yaitu usulan pupuk dari kelompok tani, verifikasi usulan secara berjenjang dengan sistem e-RDKK, dan penebusan pupuk dengan EDC & kartu tani.
  • Saat ini sudah ada 5,6 juta kartu tani tapi baru 10% yang digunakan.
  • Kementrian Pertanian memohon dukungan Komisi 4 untuk kartu tani agar dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dan melihat keberhasilan e-toll yang dalam dua tahun sudah banyak digunakan masyarakat, Kementrian Pertanian berharap kartu tani bisa sama berhasilnya dalam pengaplikasiaannya kepada masyarakat.
  • Mengenai data serapan dan kecukupan kebutuhan pupuk sampai dengan 31 Desember 2019, Kementrian Pertanian memberikan solusi yaitu agar PT. Pupuk Indonesia menyiapkan Pupuk Non Subsidi di tingkat kios agar tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Ketua Himbara
  • 52% kartu tani sudah terdistribusikan, total 14,712 KPL telah dilengkapi mesin EDC oleh Himbara. Himbara memberi solusi dengan memberi perbaikan di lapangan agar semakin baik.
  • Progress dari kartu tani pada November 2019 tercantum berpotensi 5.171.992, dalam Bank BRI sebanyak 3.229.017, Bank BNI sebanyak 1.502.192, dan Bank Mandiri sebanyak 895.556. Data ini semua dari total data eRDKK sebesar 10,8 juta.
  • Progress kartu yang sudah aktif digunakan pada November 2019 tercantum dalam Bank BRI sebanyak 517.898 kartu, Bank BNI sebanyak 40.639 kartu, dan Bank Mandiri sebanyak 12.859 kartu. Total 571.396 kartu yang sudah aktif digunakan.
  • Progress penempatan EDC di KPL pada November 2019, total sebanyak 14.712 KPL telah dilengkapi mesin EDC oleh Himbara, dimana 6.115 sudah dilengkapi di mesin EDC Bank BRI, 5.577 KPL mesin EDC Bank BNI, dan sebanyak 3.020 KPL mesin EDC di Bank Mandiri.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan