Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Tanggal Rapat: 5 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 12 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: BNPP
Pada 5 Juli 2017, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 10.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: pengadaanbarang.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan → Budi Karya Sumadi
- Evaluasi mudik lebaran tahun 2017
- Pertumbuhan transportasi di udara saat mudik lebaran sebesar 12,5%, ini merupakan indikasi bahwa ekonomi masyarakat telah naik. Adanya penambahan jam operasi di beberapa bandara berarti perkembangan transportasi udara baik
- Transportasi di laut, jarak jauh pertumbuhannya stagnan, tidak ada kenaikan, sementara jarak pendek ada kenaikan
- Kereta api berjalan dengan baik bahkan over. Dalam jangka panjang, Kemenhub akan meningkatkan signal dan membangun rute Jakarta-Surabaya
- Realisasi pagu anggaran semester I tahun 2017 sebesar 27%, lebih baik dari tahun sebelumnya
- Kontribusi transportasi terhadap PDB sebesar 5,1%
- Langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran tahun 2017
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 92%
- Mendorong lelang tidak mengikat dengan nilai Rp7,071 triliun atau sebesar 20,4% dari nilai kegiatan yang dikontrakkan
- Target pada akhir bulan Maret, kegiatan yang telah dikontrakkan sebesar 70% atau kegiatan dilelangkan sebesar 90%
- Pelaksanaan optimalisasi dan realokasi terhadap kegiatan blokir untuk kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, antara lain:
- Angkutan mudik gratis lebaran tahun 2017
- Pengoperasian Long Distance Ferry untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan barang
- Pengadaan kapal pelayaran rakyat
- Pergeseran pembangunan bandara dari wilayah pesisir ke daerah pegunungan di Papua
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 92%
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- BMKG mendapat pemotongan anggaran sebesar 40%, sehingga BMKG berusaha mendapat dukungan anggaran dari luar
- Arah kebijakan pembangunan BMKG TA 2018
- Peningkatan kualitas layanan informasi dan jasa mKG secara luas menuju informasi yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dengan fokus di bidang kedaulatan pangan, maritim, pengelolaan bencana dan keselamatan transportasi.
- Dukungan terhadap kegiatan Indonesia sebagai Poros Maritim melalui penambahan dan peningkatan pelayanan informasi cuaca maritim di pelabuhan, informasi cuaca jalur-jalur laut dan informasi cuaca untuk wisata pantai
- Penguatan sistem operasional, termasuk sistem jaringan komunikasi dan database di bidang MKG, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk informasi dan jasa MKG
- Peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan jasa MKG
- Perluasan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri untuk peningkatan peran dan pengembangan BMKG secara nasional maupun internasional
- Pendekatan penganggaran 2018 adalah Money Follows Program (prioritas)
- Penutup
- Untuk TA 2018, BMKG mengusulkan anggaran sesuai RENSTRA 2015-2019 sebesar Rp2,697 triliun dan mendapat Pagu Indikatif TA 2018 sebesar Rp1,702 triliun sehingga terdapat backlog sebesar Rp994,5 miliar
- Berdasarkan Dokumen Trilateral Meeting RKP 2018 (Kemenkeu, Bappenas, dan BMKG), Pagu Indikatif TA 2018 mengalami Pergeseran Antar Program dengan Pagu Tetap yaitu pergeseran rupiah murni dan program PPMKG ke program DMPTL sebesar Rp45,738 miliar
- BMKG mendukung 2 program prioritas nasional- PN Tahun 2018 (no 4 dan 8) yaitu: a). Pengembangan dunia usaha dan pariwisata (pemasangan LLWAS di 2 bandara) dan b). Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman (pemasangan AWOS di 30 bandara)
- Total backlog anggaran dalam 4 tahun terakhir (2015 2d 2018) sebesar Rp2,768 triliun
BNPP
- Kronologi kecelakaan di Gunung Sindoro
- Pada pukul 12.00 WIB, Basarnas mendapat informasi terkait letupan di Gunung Kawah Sileri Dieng dan 17 wisatawan dievakuasi. Pukul 16.00 WIB, penerbangan dilakukan sesuai prosedur. Pukul 16.14 WIB, pesawat melewati batas ketinggian minimum. Pukul 16.17 WIB, local user terminal mendeteksi pesawat tersebut kena tebing. Pukul 16.20 WIB, Basarnas mengontak ke Semarang untuk memastikan, apakah pesawat lost contact dan ternyata betul. Pukul 03.00 WIB, evakuasi secara bertahap mulai dilakukan.
- Saat take off, informasi cuaca dari BMKG secara umum baik, tetapi masyarakat menginformasikan bahwa di tempat kejadian sedang hujan dan berkabut. Kecepatan pesawat turun dari 165 menjadi 65 km/jam. Black box sudah diambil dan akan dikirim ke pabriknya di Perancis untuk menterjemahkan kode-kodenya selama seminggu.
- Realisasi anggaran Basarnas Semester I Tahun 2017
- Pagu Anggaran sebesar Rp2.215.888.955.000
- Realisasi sebesar Rp818.599.540.000
- Persentasi 36,94%
- Kegiatan tahun 2017
- Pengadaan kapal SAR untuk kantor SAR : Ambon, Biak, Manokwari, Banjarmasin dan Padang
- Pengadaan Rubber Boat untuk seluruh kantor SAR
- Pengadaan Rigid inflotabia Boat untuk: Jakarta, Banyuwangi, Lampung dan Semarang
- Pagu indikatif Basarnas tahun 2018 sebesar Rp2,03 triliun
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan