Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 9 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BNPP
Pada 30 Januari 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat pada pukul 10:23 WIB. (Ilustrasi : wikidpr.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tantangan dan Isu Strategis TA 2017 berdasarkan Rencana Strategi BMKG 2015-2019
- Pengembangan model proyeksi perubahan iklim untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana transportasi, serta kualitas lingkungan hidup
- Dukungan data dan informasi MKG untuk mendukung ketahanan energi melalui inovasi energi terbarukan, seperti energi angin, energi gelombang laut dan energi sinar matahari
- Dukungan terhadap kegiatan Indonesia sebagai Poros Maritim melalui penambahan dan peningkatan pelayanan informasi cuaca maritim di pelabuhan, informasi cuaca jalur-jalur laut dan informasi cuaca untuk wisata pantai
- Penguatan sistem peringatan dini: (i) gempa dan tsunami (TEWS); (ii) cuaca ekstrim (MEWS); (iii) iklim ekstrim (CEWS), diperlukan untuk mendukung upaya penanganan bencana
- Meningkatkan akurasi prakiraan cuaca iklim dan tsunami yang berbasis pada dampak/resiko dan kecepatan diseminasi informasi peringatan dini MKG yang berkesinambungan dengan memperhatikan golden time penanganan bencana
- Kerapatan jaringan peralatan pengamatan dan sensor perlu ditingkatkan, serta penggunaan alat pengamatan otomatis perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca iklim dan analisis gempa dan tsunami
- Hasil Pemantauan Semester II Tahun 2017
- Temuan pemeriksaan, sampai dengan semester II tahun 2017 sebanyak 15 LHP dengan 153 temuan
- Rekomendasi, terdiri atas 309 rekomendasi senilai Rp122.846.729.168,64
- Tindak lanjut, 305 rekomendasi dengan nilai Rp122.079.361.895,92 telah ditindaklanjuti
- Status, 4 rekomendasi senilai Rp767.367.272,72 tindaklanjut belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut
- Pagu Alokasi vs Realisasi Anggaran Tahun 2017
- Pagu total 2017 sebesar Rp1.546,76 miliar
- Realisasi total 2017 sebesar Rp1.476,58 miliar (95,59%)
- Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa BMKG TA 2017
- Dasar
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Total optimalisasi/SILPA dari 129 Paket adalah Rp18,05 miliar
- Dasar
- Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan
- Sekolah Lapang Iklim (SLI)
- Kegiatan SLI tahun 2017 dilaksanakan di 27 provinsi, 39 lokasi dan diikuti oleh 987 peserta
- Prioritas Nasional Kemaritiman dan Kelautan
- SLI Garam/ Nelayan
- Target pelaksanaan dua kali tiap daerah dengan peserta sebanyak 550 orang. Dikarenakan adanya penghematan maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga hanya dilaksanakan 1 kali untuk masing-masing lokasi kecuali Semarang (2 kali pelaksanaan) sebanyak 298 orang
- Display Infomet Pelabuhan 2017
- Dilaksanakan di 11 lokasi
- Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata dan Pertumbuhan Industri serta Daerah Tertinggal
- AWOS
- Pembangunan peralatan pengamatan cuaca otomatis (AWOS) menjadi kegiatan prioritas Pusat Meteorologi Penerbangan, hal ini dalam rangka mendukung program nasional yaitu pengembangan daerah-daerah industri, pariwisata, dan konektifitas. Pada tahun 2017, Pusat Meteorologi Penerbangan telah memasang AWOS di 44 (42 kategori PN + 2 non PN) lokasi sehingga total AWOS yang telah terpasang hingga akhir TA 2017 adalah 135.
- AWOS
- Prioritas Nasional Daerah Tertinggal
- Radar cuaca Sintang
- Tahun 2017 dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp29.722.000.000
- Prioritas Nasional Kedaulatan Energi
- Pemasangan peralatan ASRS
- Dengan terpasangnya ASRS maka bisa diperoleh potensi energi matahari di daerah bersangkutan. Adapun pada tahun 2017 pemasangan peralatan ASRS sebanyak 15 lokasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.823.950.000
- Pemasangan peralatan ASRS
- Penutup
- Dari hasil pemeriksaan dan monitoring BPK sampai dengan Semester II tahun 2017, masih tersisa 2 rekomendasi senilai Rp0 dengan tindaklanjut belum sesuai dan dalam proses penyelesaian oleh BMKG
- Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017
- Realisasi keuangan/penyerapan anggaran BMKG per 31 Des 2017 sebesar 95,59% (Rp1.478.598.509.479) dari pagu anggaran sebesar Rp1.546.760.074.000 dan realisasi fisiknya adalah sebesar 99,86%
- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 adalah sebesar 98,60% (sangat baik) dengan rincian
- Penyerapan anggaran adalah 95,96%
- Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 98,53%
- Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 97,15%
- Pencapaian keluaran (output) adalah 99,86%
- Efesiensi adlah 20%
- Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp18,05 M (2,83%) dari total pagu pengadaan Rp503,79 M (129 Paket)
- Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK TA 2016 (Semester I)
- Total hasil temuan sesuai jenisnya sebanyak 8 temuan, senilai Rp2.562.530.551,47
- Yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan, senilai Rp1.414.343.282,65
- Sisa temuan yang akan ditindak lanjuti sebanyak 7 temuan, senilai Rp1.148.187.268,82
- Kelemahan administrasi berakibat kelebihan pembayaran yang disetor kembali ke kas negara
- Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK TA 2016 (Semester II)
- Total hasil temuan sesuai jenisnya sebanyak 8 temuan, senilai Rp2.562.530.551,47
- Yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 6 temuan, senilai Rp2.454.355.105,55
- Sisa temuan yang akan ditindak lanjuti sebanyak 2 temuan, senilai Rp108.269.700
- Kelebihan pembayaran tunjangan PNS yang dipekerjakan dan honor kegiatan rapat
- Hasil audit BPK terhadap BP-BPWS pada tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
- Pagu Anggaran dan Realisasi BP-BPWS TA 2017
- Pagu Anggaran sebesar Rp277.469.252.000
- Realisasi penyerapan sebesar Rp222.892.466.000 (80,3%)
- Sisa Anggaran sebesar Rp54.576.786.000 (19,7%)
- Sisa anggaran tersebut sebagian besar pada sisa penyerapan alokasi anggaran pembebasan tanah, penyebabnya adalah
- Pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya/ sulit dicari
- Sengketa para ahli waris
- Lahan masih berbentuk makam
- Pagu Anggaran BNPP Tahun 2017
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp548.909.653.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Rp164.555.810.000
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelematan Rp1.828.823.492.000
- Total Rp2.542.288.955.000
- Realisasi Anggaran BNPP
- Realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.479.958.451.000 dengan persentase sebesar 97,56%.
- Penilaian Opini BPK terhadap BNPP Tahun 2016
- Pada tahun 2017, opini atas laporan keuangan Basarnas TA 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
- Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BNPP TA 2016
- Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Temuan 3, rekomendasi 8, telah tuntas ditindaklanjuti
- Kepatuhan terhadap Undang-undang
- Temuan 6, rekomendasi 20, telah tuntas ditindaklanjuti
- Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Penanganan operasi SAR Tahun 2017
- Jumlah kejadian sebanyak 2386
- Jumlah korban (orang) sebanyak 10.183
- Korban selamat (orang) sebanyak 8.197
- Korban meninggal (orang) sebanyak 1.490
- Korban hilang (orang) sebanyak 496
- Organisasi
- Kantor SAR
- Natuna, Mentawai, Banten, Maumere
- Pos SAR
- 16 provinsi Kantor SAR
- Kantor SAR
- Pengadaan Sarana dan Peralatan SAR Tahun 2017
- Kapal Penyelamatan (Rescue Boat) 40 meter aluminium sebanyak 5 unit
- Rubber Boat 4,25 meter sebanyak 50 unit
- All Terrain Amphibious Vehicle sebanyak 15 unit
- Rigid Infiatable Boat (RIB) Aluminium sebanyak 5 unit
- Tactical Ascender sebanyak 1 paket
- Peralatan Latihan Basarnas Special Group (BSG) sebanyak 1 paket
- Marine Rescue Drone sebanyak 1 paket
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan