Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 9 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BNPP

Pada 30 Januari 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat pada pukul 10:23 WIB. (Ilustrasi : wikidpr.org)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BMKG
  • Tantangan dan Isu Strategis TA 2017 berdasarkan Rencana Strategi BMKG 2015-2019
    • Pengembangan model proyeksi perubahan iklim untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana transportasi, serta kualitas lingkungan hidup
    • Dukungan data dan informasi MKG untuk mendukung ketahanan energi melalui inovasi energi terbarukan, seperti energi angin, energi gelombang laut dan energi sinar matahari
    • Dukungan terhadap kegiatan Indonesia sebagai Poros Maritim melalui penambahan dan peningkatan pelayanan informasi cuaca maritim di pelabuhan, informasi cuaca jalur-jalur laut dan informasi cuaca untuk wisata pantai
    • Penguatan sistem peringatan dini: (i) gempa dan tsunami (TEWS); (ii) cuaca ekstrim (MEWS); (iii) iklim ekstrim (CEWS), diperlukan untuk mendukung upaya penanganan bencana
    • Meningkatkan akurasi prakiraan cuaca iklim dan tsunami yang berbasis pada dampak/resiko dan kecepatan diseminasi informasi peringatan dini MKG yang berkesinambungan dengan memperhatikan golden time penanganan bencana
    • Kerapatan jaringan peralatan pengamatan dan sensor perlu ditingkatkan, serta penggunaan alat pengamatan otomatis perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca iklim dan analisis gempa dan tsunami
  • Hasil Pemantauan Semester II Tahun 2017
    • Temuan pemeriksaan, sampai dengan semester II tahun 2017 sebanyak 15 LHP dengan 153 temuan
    • Rekomendasi, terdiri atas 309 rekomendasi senilai Rp122.846.729.168,64
    • Tindak lanjut, 305 rekomendasi dengan nilai Rp122.079.361.895,92 telah ditindaklanjuti
    • Status, 4 rekomendasi senilai Rp767.367.272,72 tindaklanjut belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut
  • Pagu Alokasi vs Realisasi Anggaran Tahun 2017
    • Pagu total 2017 sebesar Rp1.546,76 miliar
    • Realisasi total 2017 sebesar Rp1.476,58 miliar (95,59%)
  • Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa BMKG TA 2017
    • Dasar
      • Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
      • Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    • Total optimalisasi/SILPA dari 129 Paket adalah Rp18,05 miliar
  • Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan
    • Sekolah Lapang Iklim (SLI)
    • Kegiatan SLI tahun 2017 dilaksanakan di 27 provinsi, 39 lokasi dan diikuti oleh 987 peserta
  • Prioritas Nasional Kemaritiman dan Kelautan
    • SLI Garam/ Nelayan
    • Target pelaksanaan dua kali tiap daerah dengan peserta sebanyak 550 orang. Dikarenakan adanya penghematan maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga hanya dilaksanakan 1 kali untuk masing-masing lokasi kecuali Semarang (2 kali pelaksanaan) sebanyak 298 orang
    • Display Infomet Pelabuhan 2017
    • Dilaksanakan di 11 lokasi
  • Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata dan Pertumbuhan Industri serta Daerah Tertinggal
    • AWOS
      • Pembangunan peralatan pengamatan cuaca otomatis (AWOS) menjadi kegiatan prioritas Pusat Meteorologi Penerbangan, hal ini dalam rangka mendukung program nasional yaitu pengembangan daerah-daerah industri, pariwisata, dan konektifitas. Pada tahun 2017, Pusat Meteorologi Penerbangan telah memasang AWOS di 44 (42 kategori PN + 2 non PN) lokasi sehingga total AWOS yang telah terpasang hingga akhir TA 2017 adalah 135.
  • Prioritas Nasional Daerah Tertinggal
    • Radar cuaca Sintang
    • Tahun 2017 dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp29.722.000.000
  • Prioritas Nasional Kedaulatan Energi
    • Pemasangan peralatan ASRS
      • Dengan terpasangnya ASRS maka bisa diperoleh potensi energi matahari di daerah bersangkutan. Adapun pada tahun 2017 pemasangan peralatan ASRS sebanyak 15 lokasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.823.950.000
  • Penutup
    • Dari hasil pemeriksaan dan monitoring BPK sampai dengan Semester II tahun 2017, masih tersisa 2 rekomendasi senilai Rp0 dengan tindaklanjut belum sesuai dan dalam proses penyelesaian oleh BMKG
    • Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017
      • Realisasi keuangan/penyerapan anggaran BMKG per 31 Des 2017 sebesar 95,59% (Rp1.478.598.509.479) dari pagu anggaran sebesar Rp1.546.760.074.000 dan realisasi fisiknya adalah sebesar 99,86%
      • Nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 adalah sebesar 98,60% (sangat baik) dengan rincian
        • Penyerapan anggaran adalah 95,96%
        • Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 98,53%
        • Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 97,15%
        • Pencapaian keluaran (output) adalah 99,86%
        • Efesiensi adlah 20%
        • Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp18,05 M (2,83%) dari total pagu pengadaan Rp503,79 M (129 Paket)

Kepala BPWS
  • Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK TA 2016 (Semester I)
    • Total hasil temuan sesuai jenisnya sebanyak 8 temuan, senilai Rp2.562.530.551,47
    • Yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan, senilai Rp1.414.343.282,65
    • Sisa temuan yang akan ditindak lanjuti sebanyak 7 temuan, senilai Rp1.148.187.268,82
    • Kelemahan administrasi berakibat kelebihan pembayaran yang disetor kembali ke kas negara
  • Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK TA 2016 (Semester II)
    • Total hasil temuan sesuai jenisnya sebanyak 8 temuan, senilai Rp2.562.530.551,47
    • Yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 6 temuan, senilai Rp2.454.355.105,55
    • Sisa temuan yang akan ditindak lanjuti sebanyak 2 temuan, senilai Rp108.269.700
    • Kelebihan pembayaran tunjangan PNS yang dipekerjakan dan honor kegiatan rapat
  • Hasil audit BPK terhadap BP-BPWS pada tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
  • Pagu Anggaran dan Realisasi BP-BPWS TA 2017
    • Pagu Anggaran sebesar Rp277.469.252.000
    • Realisasi penyerapan sebesar Rp222.892.466.000 (80,3%)
    • Sisa Anggaran sebesar Rp54.576.786.000 (19,7%)
    • Sisa anggaran tersebut sebagian besar pada sisa penyerapan alokasi anggaran pembebasan tanah, penyebabnya adalah
      • Pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya/ sulit dicari
      • Sengketa para ahli waris
      • Lahan masih berbentuk makam

Kepala BNPP
  • Pagu Anggaran BNPP Tahun 2017
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp548.909.653.000
    • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Rp164.555.810.000
    • Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelematan Rp1.828.823.492.000
    • Total Rp2.542.288.955.000
  • Realisasi Anggaran BNPP
    • Realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.479.958.451.000 dengan persentase sebesar 97,56%.
  • Penilaian Opini BPK terhadap BNPP Tahun 2016
    • Pada tahun 2017, opini atas laporan keuangan Basarnas TA 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
  • Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BNPP TA 2016
    • Sistem Pengendalian Intern (SPI)
      • Temuan 3, rekomendasi 8, telah tuntas ditindaklanjuti
    • Kepatuhan terhadap Undang-undang
      • Temuan 6, rekomendasi 20, telah tuntas ditindaklanjuti
  • Penanganan operasi SAR Tahun 2017
    • Jumlah kejadian sebanyak 2386
    • Jumlah korban (orang) sebanyak 10.183
    • Korban selamat (orang) sebanyak 8.197
    • Korban meninggal (orang) sebanyak 1.490
    • Korban hilang (orang) sebanyak 496
  • Organisasi
    • Kantor SAR
      • Natuna, Mentawai, Banten, Maumere
    • Pos SAR
      • 16 provinsi Kantor SAR
  • Pengadaan Sarana dan Peralatan SAR Tahun 2017
    • Kapal Penyelamatan (Rescue Boat) 40 meter aluminium sebanyak 5 unit
    • Rubber Boat 4,25 meter sebanyak 50 unit
    • All Terrain Amphibious Vehicle sebanyak 15 unit
    • Rigid Infiatable Boat (RIB) Aluminium sebanyak 5 unit
    • Tactical Ascender sebanyak 1 paket
    • Peralatan Latihan Basarnas Special Group (BSG) sebanyak 1 paket
    • Marine Rescue Drone sebanyak 1 paket

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan