Rangkuman Terkait
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
Tanggal Rapat: 15 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 20 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Pada 15 Juli 2020, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : dpr.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan → Budi Karya Sumadi
- Dasar Hukum
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Bab II Pasal 9 poin g : Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Bab IV Pasal 16 ayat (1) : Laporan hasil pemeriksan atas laporan keuangan memuat opini.
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Capaian opini Kementerian Perhubungan
- Tahun 2013-2019 Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
- Tahun 2008-2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Tahun 2006-2007 Tidak Memberi Pendapat (TMP)
- Capaian tindak lanjut Kementerian Perhubungan
- Capaian Nasional
- Jumlah rekomendasi sebanyak 560.521
- Sesuai 74,3%
- Belum sesuai 18,0%
- Belum ditindaklanjuti 6,7%
- Tidak dapat ditindaklanjuti 1,0%
- Capaian Kemenhub
- Jumlah rekomendasi sebanyak 1.049
- Sesuai 76,1%
- Belum sesuai 20,1%
- Belum ditindaklanjuti 3,4%
- Tidak dapat ditindaklanjuti 0,4%
- Capaian Nasional
- Klasifikasi status tindak lanjut LHP BPK RI
- Tindak lanjut telah sesuai, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat
- Tindak lanjut belum sesuai, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efesien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK
- Posisi TLHP Semester I dan II 2019
- Semester I
- Jumlah rekomendasi 1.026
- Nilai rekomendasi Rp2,31 T/US$3,52 juta
- Persentasi penyelesaian rekomendasi
- 73,78% sesuai
- 20,08% belum sesuai
- Semester II
- Jumlah rekomendasi 1.049
- Nilai rekomendasi Rp2,99 T atau US$3,52 juta
- Persentasi penyelesaian rekomendasi
- 76,07 Sesuai
- 20,11% Belum sesuai
- Semester I
- Progress TLHP Semester I 2020
- Pengembalian ke kas negara Rp94,4 M dan US$416 ribu
- Koreksi pencatatan aset Rp905,4 juta
- Langkah-langkah percepatan
- Penebitan surat pemberitahuan terkait hasil pemutakhiran tindak lanjut
- Pemantauan tindak lanjut ke UPT di daerah
- Pembahasan/intensifikasi tindak lanjut dengan entitas Eselon I
- Pemuktakhiran tindak lanjut bersama BPK RI dilaksanakan setiap semester
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) → Halim Iskandar
- Temuan Sistem Pengendalian Internal
- Sistem pengendalian aset lancar
- Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak tertib
- Pengendalian dan penatausahaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda belum memadai
- Temuan 2
- Rekomendasi 6
- Progress tindak lanjut : Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Sistem pengendalian aset tetap dan aset lainnya
- Pencatatan dan penatausahaan aset tetap dan aset lain-lain belum memadai
- Temuan 1
- Rekomendasi 2
- Progress tindak lanjut : Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Pencatatan dan penatausahaan aset tetap dan aset lain-lain belum memadai
- Sistem pengendalian kewajiban
- Penatausahaan kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga belum memadai
- Temuan 1
- Rekomendasi 2
- Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Penatausahaan kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga belum memadai
- Sistem pengendalian aset lancar
- Tindak lanjut temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan
- Realisasi perjalanan dinas tidak tertib (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp8.165.089.514
- Tindak lanjut Rp3.993.494.437 (48,91%)
- Kekurangan volume pekerjaan (termasuk kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan) (8 temuan)
- Jumlah temuan Rp6.848.284.194
- Tindak lanjut Rp2.568.757.617 (37,51%)
- Realisasi belanja barang berindikasi tidak rill (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp1.349.810.667
- Tindak lanjut Rp221.557.520 (16,41%)
- Realisasi belanja jasa konsultan dan jasa lainnya berindikasi tidak rill (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp1.223.746.454
- Tindak lanjut Rp632.034.090 (51,65%)
- Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp337.166.500
- Tindak lanjut Rp151.446.567
- Realisasi perjalanan dinas tidak tertib (1 temuan)
- Strategi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
- Penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya temuan berulang dan penyimpangan lainnya
- Menjaga harta/kekayaan negara melalui regulasi pengelolaan BMN yaitu Permendes No 15/2017 dan Kepmendes No 14/2017
- Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui regulasi penyelesaian kerugian negara yaitu Permendes No 20/2019 dan Kempendes No 24/2020
- Pelaksanaan monthly audit setiap bulan sejak Januari 2019 sebagai early warning atas belanja Eselon I untuk memperkecil penyimpangan melalui Kepmendes No 91/2019
- Perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian intern yang efektif
- Meningkatkan level maturitas SPIP
- Menerapkan manajemen SDM terintegrasi sesuai Kepmendesa No.78/2019 tentang pedoman pelaksanaan manajemen SDM terintegrasi
- Meningkatkan efesiensi operasional melalui penerapan PMK 195 tahun 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L
- Perbaikan dan peningkatan penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi
- Penerapan pelaporan kinerja pegawai melalui E-kinerja
- Penerapan pelaporan kinerja organisasi yaitu weekly report, laporan kinerja triwulan, laporan SMART dan E-SAKIP
- Menghasilkan data dan informasi yang handal melalui penerapan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kemendes PDTT
- Penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya temuan berulang dan penyimpangan lainnya
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Rekapitulasi hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK-RI atas LK-PUPR TA 2018
- Sistem pengendalian internal
- 15 temuan dan 23 rekomendasi
- Tindak lanjut : 3 sesuai, 20 dalam proses
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 18 temuan dan 45 rekomendasi
- Tindak lanjut : 2 sesuai, 42 dalam proses, 1 belum ditindak lanjuti
- Sistem pengendalian internal
- Opini atas laporan keuangan Kementerian PUPR
- 2018 WDP
- 2019 WTP
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA