Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
Tanggal Rapat: 15 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 20 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Pada 15 Juli 2020, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : dpr.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan → Budi Karya Sumadi
- Dasar Hukum
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Bab II Pasal 9 poin g : Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Bab IV Pasal 16 ayat (1) : Laporan hasil pemeriksan atas laporan keuangan memuat opini.
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Capaian opini Kementerian Perhubungan
- Tahun 2013-2019 Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
- Tahun 2008-2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Tahun 2006-2007 Tidak Memberi Pendapat (TMP)
- Capaian tindak lanjut Kementerian Perhubungan
- Capaian Nasional
- Jumlah rekomendasi sebanyak 560.521
- Sesuai 74,3%
- Belum sesuai 18,0%
- Belum ditindaklanjuti 6,7%
- Tidak dapat ditindaklanjuti 1,0%
- Capaian Kemenhub
- Jumlah rekomendasi sebanyak 1.049
- Sesuai 76,1%
- Belum sesuai 20,1%
- Belum ditindaklanjuti 3,4%
- Tidak dapat ditindaklanjuti 0,4%
- Capaian Nasional
- Klasifikasi status tindak lanjut LHP BPK RI
- Tindak lanjut telah sesuai, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat
- Tindak lanjut belum sesuai, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efesien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK
- Posisi TLHP Semester I dan II 2019
- Semester I
- Jumlah rekomendasi 1.026
- Nilai rekomendasi Rp2,31 T/US$3,52 juta
- Persentasi penyelesaian rekomendasi
- 73,78% sesuai
- 20,08% belum sesuai
- Semester II
- Jumlah rekomendasi 1.049
- Nilai rekomendasi Rp2,99 T atau US$3,52 juta
- Persentasi penyelesaian rekomendasi
- 76,07 Sesuai
- 20,11% Belum sesuai
- Semester I
- Progress TLHP Semester I 2020
- Pengembalian ke kas negara Rp94,4 M dan US$416 ribu
- Koreksi pencatatan aset Rp905,4 juta
- Langkah-langkah percepatan
- Penebitan surat pemberitahuan terkait hasil pemutakhiran tindak lanjut
- Pemantauan tindak lanjut ke UPT di daerah
- Pembahasan/intensifikasi tindak lanjut dengan entitas Eselon I
- Pemuktakhiran tindak lanjut bersama BPK RI dilaksanakan setiap semester
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) → Halim Iskandar
- Temuan Sistem Pengendalian Internal
- Sistem pengendalian aset lancar
- Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak tertib
- Pengendalian dan penatausahaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda belum memadai
- Temuan 2
- Rekomendasi 6
- Progress tindak lanjut : Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Sistem pengendalian aset tetap dan aset lainnya
- Pencatatan dan penatausahaan aset tetap dan aset lain-lain belum memadai
- Temuan 1
- Rekomendasi 2
- Progress tindak lanjut : Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Pencatatan dan penatausahaan aset tetap dan aset lain-lain belum memadai
- Sistem pengendalian kewajiban
- Penatausahaan kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga belum memadai
- Temuan 1
- Rekomendasi 2
- Surat Menteri kepada Pimpinan UKE I, KPA, dan KPB
- Penatausahaan kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga belum memadai
- Sistem pengendalian aset lancar
- Tindak lanjut temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan
- Realisasi perjalanan dinas tidak tertib (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp8.165.089.514
- Tindak lanjut Rp3.993.494.437 (48,91%)
- Kekurangan volume pekerjaan (termasuk kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan) (8 temuan)
- Jumlah temuan Rp6.848.284.194
- Tindak lanjut Rp2.568.757.617 (37,51%)
- Realisasi belanja barang berindikasi tidak rill (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp1.349.810.667
- Tindak lanjut Rp221.557.520 (16,41%)
- Realisasi belanja jasa konsultan dan jasa lainnya berindikasi tidak rill (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp1.223.746.454
- Tindak lanjut Rp632.034.090 (51,65%)
- Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium (1 temuan)
- Jumlah temuan Rp337.166.500
- Tindak lanjut Rp151.446.567
- Realisasi perjalanan dinas tidak tertib (1 temuan)
- Strategi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
- Penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya temuan berulang dan penyimpangan lainnya
- Menjaga harta/kekayaan negara melalui regulasi pengelolaan BMN yaitu Permendes No 15/2017 dan Kepmendes No 14/2017
- Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui regulasi penyelesaian kerugian negara yaitu Permendes No 20/2019 dan Kempendes No 24/2020
- Pelaksanaan monthly audit setiap bulan sejak Januari 2019 sebagai early warning atas belanja Eselon I untuk memperkecil penyimpangan melalui Kepmendes No 91/2019
- Perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian intern yang efektif
- Meningkatkan level maturitas SPIP
- Menerapkan manajemen SDM terintegrasi sesuai Kepmendesa No.78/2019 tentang pedoman pelaksanaan manajemen SDM terintegrasi
- Meningkatkan efesiensi operasional melalui penerapan PMK 195 tahun 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L
- Perbaikan dan peningkatan penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi
- Penerapan pelaporan kinerja pegawai melalui E-kinerja
- Penerapan pelaporan kinerja organisasi yaitu weekly report, laporan kinerja triwulan, laporan SMART dan E-SAKIP
- Menghasilkan data dan informasi yang handal melalui penerapan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kemendes PDTT
- Penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya temuan berulang dan penyimpangan lainnya
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Rekapitulasi hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK-RI atas LK-PUPR TA 2018
- Sistem pengendalian internal
- 15 temuan dan 23 rekomendasi
- Tindak lanjut : 3 sesuai, 20 dalam proses
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 18 temuan dan 45 rekomendasi
- Tindak lanjut : 2 sesuai, 42 dalam proses, 1 belum ditindak lanjuti
- Sistem pengendalian internal
- Opini atas laporan keuangan Kementerian PUPR
- 2018 WDP
- 2019 WTP
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan