Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Tanggal Rapat: 16 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Pada 16 September 2015, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz Tohir
dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pukul 19.46 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: inews.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi BUMN
  • Kementerian BUMN menggunakan ukuran pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir untuk mengevaluasi kinerja BUMN
  • Masing-masing penerima PMN perlu bekerjasama dengan BUMN lainnya dan meningkatkan lokal konten, seperti penggunaan baja, besi, semen, dll
  • Kebijakan penambahan PMN adalah untuk meningkatkan kualitas investasi, maritim, energi, penguatan ekonomi, dll
  • Sinergi BUMN menjadi pertimbangan dalam BUMN Karya
  • BUMN Karya harus bisa mengambil komitmen dari MoU yang telah dilaksanakan
  • Pembangunan kereta cepat tidak mengalami pembatalan dan juga tidak menggunakan APBN melainkan Business to Business
  • Tambahan PMN akan memberikan multiplier effect. Proyeksi keuangan dengan PMN lebih besar daripada tanpa PMN.

Dirut PT. Hutama Karya (Persero)
  • Proyek Tol Trans Sumatera tidak menguntungkan sehingga laba HK akan rugi di tahun 2019
  • PMN yang diberikan digunakan untuk meningkatkan pengusahaan jalan tol, bukan untuk pengembangan dari bisnis seperti BUMN lain
  • Tahun 2015, anggaran tidak cukup untuk 4 ruas jalan tol, sehingga tanpa PMN, proyek tahun 2015 akan macet
  • Total PMN tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun

Dirut PT. Wijaya Karya (Persero)Tbk
  • PMN sebesar Rp3 triliun bermanfaat bagi negara untuk meningkatkan potensi pendapatan pemerintah (pajak 20%)
  • PLTU Aceh investasinya Rp10 triliun dan butuh PMN sebesar Rp450 miliar

PT Pembangunan Perumahan (Persero)
  • PMN sebesar Rp2 triliun akan digunakan untuk mengembangkan kawasan industri pelabuhan dan jalan tol

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan