Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Dampak Percepatan Larangan Ekspor Biji Nikel - Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)

Tanggal Rapat: 13 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 3 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)

Pada 13 November 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengenai Dampak Percepatan Larangan Ekspor Biji Nikel. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada pukul 15:24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)
  • Smelter Indonesia tidak menyerap kadar rendah atau kadar dibawah 1,8%
  • Biaya produksi sejak perizinan sampai pengkapalan sangat banyak, alasan tetap menambang nikel meskipun rugi adalah terpaksa, solusinya penambang berusaha mencari nikel dengan kadar tinggi.
  • Kondisi penjualan nikel ore domestik
    • Pelabuhan muat FOB 1,83%
    • Pelabuhan bongkar CIF 1,39%
  • Point Permen ESDM No.7/2017
    • Nikel kadar rendah dibawah 1,7% dan bauksit kadar rendah dibawah 42% wajib diserap oleh fasilitas pemurnian minimum 30% dari kapasitas input smelter
    • Apabila kebutuhan dalam negeri nikel kadar rendah dan bauksit kadar rendah telah terpenuhi dan masih ada tersedia yang belum tersedia, sisa bijih nikel dan bauksit kadar rendah tersebut dapat dijual ke luar negeri.
  • Tahun 2017 pembangunan smelter dimulai, belum selesai pembangunan Pemerintah ambil inisiatif merevisi Permen ESDM No.7/2017 menjadi PP No.1/2017 yang menyatakan bahwa batas akhir ekspor biji sampai tanggal 1 Januari 2022 dan kuota persetujuan ekspor diberikan berdasarkan kemajuan pembangunan smelter sesuai Permen ESDM No.25/2018.
  • PP No.1/2017 ampuh membuat perusahaan nikel berlomba membangun smelter nikel, baik sendiri atau kongsi, bahkan muncul investor yang hanya membangun smelter berdasarkan izin usaha industri dengan menampung bahan baku nikel dari perusahaan tambang yang eksisting tanpa perlu repot menambang sendiri untuk menuruh IUP.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan