Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara — Komisi 6 DPR RI Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara

Tanggal Rapat: 21 Mar 2017, Ditulis Tanggal: 21 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Federasi Serikat Pekerja BUMN

Pada 21 Maret 2017, Komisi 6 DPR RI mengadakan Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara mengenai Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Azam dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 14:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: BeritaSatu.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Federasi Serikat Pekerja BUMN
  • Anggota Serikat Pekerja BUMN terdiri dari pekerja BUMN, pekerja Pupuk Indonesia dan pekerja pelabuhan yang terdiri dari 47 anggota BUMN
  • Serikat Pekerja BUMN adalah murni karyawan BUMN tanpa afialisasi politik
  • Holding bagi pemerintah adalah mudah dengan menggabungkan saham, tetapi holding ini akan menimbulkan friksi dan riuh resah, bahkan konflik karyawan
  • Jika holding perusahaan dilakukan, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan karyawan tidak boleh turun
  • Tujuan perusahaan adalah laba, sehingga yang paling gampang untuk dipangkas adalah biaya training, dampaknya karyawan BUMN tidak ditraining dan tidak menjadi Pimpinan BUMN, sehingga Pimpinan BUMN di-hire dari pihak asing
  • Jika mungkin, setiap karyawan BUMN harusnya training 40 jam dalam setahun
  • Banyak komisaris BUMN yang tidak menguasai bisnis BUMN dan sering tidak hadir rapat. Serikat Pekerja BUMN meminta Kementerian BUMN meminta komisaris yang jarang hadir dan terima gaji buta untuk mundur
  • Karyawan BUMN merasa galau, satu sisi harus tunduk pada UU tapi juga harus melaporkan keuangan seperti karyawan swasta

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan