Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Tanggal Rapat: 15 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 30 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut Damri

Pada 15 September 2015, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 4 pukul 16.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: money.kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Konstrusi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN
  • Kinerja Perum DAMRI dalam 5 tahun terakhir belum optimal. DAMRI mengalami beban biaya
    langsung dan beban administrasi. DAMRI belum mampu bersaing dengan PO lainnya karena rendahnya kinerja operasional, kualitas pelayanan, tidak optimalnya usaha dan aset perusahaan.
  • Akhir tahun 2015, DAMRI harus memiliki rencana kerja dan strategi restrukturisasi
  • DAMRI tidak memiliki anak perusahaan, terdapat 216 unit bus dan truk yang tidak produktif

Dirut Damri
  • Keberadaan Perum DAMRI sudah 68 tahun
  • Aset yang disetujui pasca rekomendasi Panja Aset adalah tanah seluas 24 meter persegi dan bangunan seluas 44 meter persegi
  • Segmen usaha DAMRI: bis kota, bis antar-kota, angkutan bandara, bis antar-negara, angkutan perintis, dengan total 410 trayek
  • Networking divisi regional Perum DAMRI: regional 1 Sumatera-Jawa Barat (15 cabang), regional 2 Jawa Tengah-Kalimantan (10 cabang), regional 3 NTT-NTB-Sulawesi-Jawa Timur (18 cabang), dan regional 4 Papua-Maluku (13 cabang)
    • 2004-2005, Perum DAMRI kesulitan karena banyak armada yang sudah tua
    • 2007-2008, rehabilitasi dengan menata ulang trayek dan agen
    • 2013, melakukan investasi yang cukup besar
    • 2014, penguatan produk dan pasar
  • Kendala Perum DAMRI
    • Tarif bus kota ditentukan oleh otonomi daerah sehingga menyulitkan pengembangan DAMRI, sementara subsidi angkutan umum tidak ada
    • Sampai saat ini, belum ada Public Service Obligation (PSO) untuk angkutan kota
    • UU Tenaga Kerja tidak diterapkan dengan baik, hampir semua PO tidak digaji secara tetap, crew hanya mendapatkan 10% dari pendapatan
    • Berharap tahun 2016, ada penugasan untuk angkutan perintis dilakukan dengan penunjukan langsung ke DAMRI melalui Perhubungan Darat dan ada bbm khusus untuk program tersebut

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan